PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN
 
 Profil Kesehatan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003

 

  Menu
 Halaman depan
 Kata Pengantar
 Bab I
 Bab II
 Bab III
 Bab IV
 Bab V
 Lampiran :
  *Daftar Tabel
 
 Bab IV : Pencapaian program kesehatan menuju jawa tengah sehat

[ Derajat kesehatan | Keadaan Lingkungan | Perilaku Masyarakat | Upaya Kesehatan | Situasi Sumber Daya Kesehatan ]
 

Gambaran masyarakat Propinsi Jawa Tengah masa depan yang ingin dicapai oleh segenap komponen masyarakat melalui pembangunan kesehatan Propinsi Jawa Tengah adalah : Jawa Tengah Sehat 2010 yang mandiri dan bertumpu pada potensi daerah. Terdapat beberapa keterkaitan dari beberapa aspek yang dapat mendukung meningkatnya kinerja yang dihubungkan dengan pencapaian pembangunan kesehatan, diantaranya adalah: (1) Indikator derajat kesehatan sebagai hasil akhir, yang terdiri atas indikator-indikator untuk mortalitas, morbiditas, dan status gizi. (2) Indikator hasil antara, yang terdiri atas indikator-indikator untuk keadaan lingkungan, perilaku hidup masyarakat, akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta (3) Indikator proses dan masukan, yang terdiri atas indikator-indikator untuk pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, manajemen kesehatan, dan kontribusi sektor terkait.  

4.1. DERAJAT KESEHATAN

          Pengertian tentang keadaan sehat dan sakit sangat penting mengingat kita harus dapat menentukan ada/tidaknya permasalahan/penyakit diantara masyarakat dan seberapa banyaknya. Secara sederhana keadaan sakit itu dinyatakan sebagai :

-          Penyimpangan dari keadaan normal, baik struktur maupun fungsinya atau

-          Keadaan dimana tubuh atau organisme atau bagian dari organisme/populasi yang diteliti tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dilihat dari keadaan patologisnya.

          Menurut UU RI No. 23 tahun 1992, yang dimaksud dengan keadaan sehat adalah keadaan meliputi kesehatan badan, rohani ( mental ) dan social dan bukan hanya keadaan yang bebas penyakit, cacat, dan kelemahan sehingga dapat hidup produktif secara sosial ekonomi. Beberapa aspek yang dapat dihubungkan dengan derajat kesehatan adalah : lingkungan, pelayanan kesehatan dan perilaku.  

4.1.1. Angka Kesakitan

a.  Penyakit Bersumber Binatang.

a)    Pemberantasan Penyakit Malaria (P2 Malaria)

Jumlah kasus klinis malaria di Jawa Tengah tercatat 351.905 kasus dan penderita positif malaria 16.973 orang. Slide positive rate mencapai 4.82%, dan semua penderita yang ditemukan telah diberikan pengobatan radikal. Angka kesakitan tertinggi dilaporkan dari Kabupaten Banjarnegara, yaitu mencapai 6.0 per 1.000 penduduk. Angka tertinggi kedua Kabupaten Wonosobo 4.39 per 1.000 penduduk serta Kabupaten Purworejo 3.85% per 1.000 penduduk. Sedangkan untuk wilayah kota tidak ditemukan adanya infeksi malaria. Slide positive rate tertinggi dicapai oleh Kabupaten Wonosobo 12.83% disusul Kabupaten Purbalingga dan Purworejo masing-masing 11.80% dan 11.52%. Slide positive rate disini menunjukkan tingkat ketajaman penemuan penderita di lapangan serta besarnya masalah endemisitas malaria di suatu daerah.

b)    Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (P2 DBD)

Pada tahun 2003 jumlah kasus sebanyak 8.670 kasus. Angka kesakitan 2.61 per 10.000 penduduk. Jumlah kematian sebanyak 196 orang dengan angka kematian 2.26%. Pada tahun 2002 jumlah kasus sebanyak 6.483 kasus, angka kesakitan 1.95 per 10.000 penduduk. Jumlah kematian 102 orang dengan angka kematian 1.57%.

Bila dibandingkan dengan tahun 2002 kasus DBD pada tahun 2003 mengalami peningkatan, begitu juga angka kematian. Dari 35 kab/kota, sebanyak 22 Kab/Kota mengalami peningkatan. Kasus tertinggi adalah Kota Semarang, sedangkan Kabupaten yang kasusnya tidak ada adalah Kabupaten Wonosobo. Angka kesakitan tertinggi di Kota Pekalongan sebesar 14.04%. Desa endemis DBD pada tahun 2003 juga mengalami peningkatan dari 560 desa menjadi 844 desa.

c)     Pemberantasan Penyakit Filariasis (P2 Filariasis)

Jumlah penderita filariasis kronis yang dilaporkan sebanyak 86 orang, terdiri dari 79 penderita elephantiasis dan 7 penderita hidrokel. Penderita tersebut tersebar di 9 Kabupaten/Kota. Tidak adanya data penderita filariasis kronis di 26 Kabupaten/Kota yang lain tidak berarti di Kabupaten/Kota tersebut memang benar-benar tidak ada penderita , namun lebih disebabkan belum dilaksanakannya upaya penemuan penderita filariasis. Program pencegahan dan pemberantasan Filariasis, sampai dengan tahun 2003, hanya 2 kabupaten yang memiliki anggaran untuk program pencegahan dan penanggulangan Filariasis, yaitu kabupaten Pekalongan dan Tegal. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini Program P2 Filariasis belum menjadi prioritas karena prevalensinya sangat kecil dan case fatalitynya dapat dikatakan 0%. 

b.   Penyakit Menular Langsung

a)    Pemberantasan Penyakit Tuberkulosis Paru (P2 TB Paru)

Dari gambaran pencapaian program penanggulangan TBC di Propinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa penemuan penderita BTA positif tahun 2003 sebanyak 10.390 penderita yang dilaporkan dari 35 Kabupaten/Kota, 11 BP4 dan 1 Rumah Sakit Paru dengan angka penemuan penderita ( CDR ) 28,5 % dari perkiraan jumlah penderita baru BTA positif 39.061 kasus. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan penemuan penderita tahun 2002 sebesar 8.648 penderita dengan angka penemuan penderita ( CDR ) 22 %. Angka penemuan  penderita BTA positif ( CDR )  tertinggi di Kota  Pekalongan  sebanyak 77 % dan terendah di Kabupaten Wonogiri sebanyak 9 %.

Angka kesembuhan tahun 2002 sebesar 74 % menurun pada tahun 2003 menjadi 73,4 %. Dari 35 Kabupaten/Kota, 11 BP4 dan 1 RSP dengan strategi DOTS terdapat 14 Kabupaten/Kota yang mencapai angka kesembuhan lebih dari 80 % yaitu Kab. Sukoharjo 94 %, Kab. Pekalongan 93,3 %, Kab. Jepara 91,5 %, Kab. Batang 89 %, Kota Surakarta 88,9 %,  Kota Salatiga 87,2 %, Kab. Karanganyar 86,0 %, Kab. Temanggung 85,7 %, Kab. Wonogiri 85,3 %, Kab. Kebumen 83,9 %, Kab. Sragen 83,9 %, Kab. Boyolali 82,2 %, Kab. Purworejo 81,5%, Kota Pekalongan 80 %. Dari 10.390 penderita TB Paru BTA positif semua (100 %) diobati dan  7.636 penderita (73,5 %)  diantaranya dinyatakan sembuh (Cure rate). Angka kesembuhan  tertinggi di Kabupaten Sukoharjo (94,0 %) dan terendah di Kabupaten Banyumas (52,0 %).  

b)  Pemberantasan Penyakit Kusta (P2 Kusta)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penderita kusta yang ditemukan pada tahun 2002 setelah dibedakan PB dan MB adalah : PB sebanyak 261 dan MB sebanyak 1302. Sedang persentase RFT tahun 2003 adalah : PB sebesar 82.7% dan MB sebesar 84.4%. Dalam menentukan jumlah penderita kusta selesai berobat tahun 2003 ( persentase penderita kusta selesai berobat ) harus menggunakan kohort, sehingga untuk mengetahui persentase tersebut jumlah penderitanya adalah penderita baru tahun 2002 karena pengobatan kusta membutuhkan waktu yang lama sehingga penderita baru tahun 2002 baru selesai berobat di tahun 2003. Apabila hasilnya kurang dari 100%, hal ini menunjukkan bahwa penderita tersebut belum selesai berobat karena ditemukan tidak pada awal tahun (khususnya MB) atau hilang, pindah, dan mati.

b)    Pemberantasan Penyakit Diare (P2 Diare)

Berdasarkan data profil kesehatan 2003, jumlah kasus diare dia Jawa Tengah tahun 2003 berdasarkan laporan puskesmas sebanyak 420.587 sedangkan kasus diare di rumah sakit sebanyak 7.648 sehingga jumlah keseluruhan penderita yang terdeteksi adalah 428.235 dengan jumlah kematian sebanyak  54 orang (CFR = 0,13 %). Cakupan penemuan diare di Jawa Tengah hanya sebesar 37,11 % dari target cakupan yang harus dicapai yaitu sebanyak 1.154.031 kasus diare. Cakupan penemuan kasus diare yang dilaporkan puskesmas terbanyak terdapat di Kab. Magelang (100,6%) sedangkan terendah di Kab. Karanganyar (1,3 %)

Sedangkan Jumlah kasus diare pada balita (0-5 th) di Jawa Tengah tahun 2003 yang dilaporkan Puskesmas sebanyak 191.107 balita  atau 45,4% penderita diare yang yang dilaporkan adalah balita. Proporsi kasus diare pada balita tertinggi di Kab. Batang ( 77,2 % ) dan terendah di Kab. Grobogan ( 32,5 % ).

 

c)     Pemberantasan Penyakit Infeksi Saluran Peernafasan Akut (P2 ISPA)

Berdasarkan data profil kesehatan 2003, penemuan pneumonia balita pada tahun 2003 sebesar 64.200 penderita. Bila kita bandingkan dengan angka penemuan pada tahun 2002 yang hanya sebesar 56.604 penderita, maka angka tersebut relatif ada peningkatan. Namun demikian masih sangat rendah dari target yang diharapkan yaitu sebesar 297.516 penderita. Bila kita mengacu pada Renstra yang ada maka seharusnya angka kematian balita turun sampai dengan 3 per 1000 balita pada akhir tahun 2004 nanti, hal ini dapat dicapai bila penemuan dan pengobatan penumonia balita sesuai dengan target yang ada atau 86 % dari perkiraan pneumonia balita yang ada di masyarakat.

Angka penemuan pneumonia balita yang cenderung selalu tinggi adalah pada Kabupaten Pekalongan, Kebumen, Banjarnegara dan Jepara, hal ini kemungkinan karena pada 4 Kabupaten tersebut mendapat intervensi dari proyek ICDC (Intensified Comunicable Desease Control) yang secara input maupun proses jelas jauh lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lain di Jawa Tengah

d)    Pemberantasan Penyakit HIV/AIDS (P2 HIV/AIDS)

Jumlah Pengidap HIV yang dilaporkan tahun 2003 (98 kasus) sebagian besar didapat dari hasil sero survei pada kelompok risiko tinggi 81 kasus (82.22%), rujukan PMI 14 kasus (14.28%) dan laporan Rumah Sakit 3 kasus (3.06%). Prevalensi HIV pada kelompok risiko tinggi sebesar 1.34% (masih diatas prevalensi Renstra yaitu <1%).

Sementara itu untuk kasus AIDS di Jawa Tengah selama tahun 2003 telah dilaporkan oleh Rumah Sakit sebanyak 3 kasus. Sehingga total kasus HIV/AIDS di Jawa Tengah tahun 2003 sebanyak 101 dengan rincian 98 kasus HIV dan 3 orang infeksi AIDS. Jumlah ini mengalami kenaikan hampir dua kali jika dibandingkan tahun 2002 (61 kasus HIV/AIDS).

Dari hasil skrining darah di PMI terhadap virus HIV selama tahun 2003 telah diperiksa darah donor sejumlah 254.208. Dari jumlah tersebut yang reaktif HIV sebanyak 148 (0.06%). Hasil tersebut menunjukan bahwa virus HIV juga sudah ada pada kelompok masyarakat umum, bukan hanya pada kelompok risiko tinggi saja. Namun demikian darah tersebut sudah langsung dimusnahkan sehingga semua pasien yang menerima darah donor bebas dari HIV.

 

f)  Surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP)

Dalam upaya untuk membebaskan Indonesia dari penyakit polio, maka pemerintah telah melaksanakan program Eradikasi Polio (ERAPO) yang terdiri dari pemberian imunisasi polio secara rutin, pemberian imunisasi massal pada anak balita melalui PIN (Pekan Imunisasi Nasional) dan surveilans AFP.

Surveilans AFP pada hakekatnya adalah pengamatan dan penjaringan semua kelumpuhan yang terjadi secara mendadak dan sifatnya flaccid (layuh), seperti sifat kelumpuhan pada poliomyelitis. Prosedur pembuktian penderita AFP terserang virus polio liar atau tidak adalah sebagai berikut :

1.      Melakukan pelacakan terhadap anak < 15 tahun yang mengalami kelumpuhan layuh mendadak (<14 hari) dan menentukan diagnosa awal.

2.      Mengambil spesimen tinja penderita tidak lebih dari 14 hari sejak kelumpuhan, sebanyak dua kali selang waktu pengambilan I dan II > 24 jam.

3.      Mengirim kedua spesimen tinja ke laboratorium Bio Farma Bandung dengan pengemasan khusus.

 

4.      Hasil pemeriksaan spesimen tinja akan menjadi bukti virologis adanya virus polio liar didalamnya.

5.      Diagnosa akhir ditentukan pada 60 hari sejak kelumpuhan. Pemeriksaan klinis ini dilakukan oleh dokter spesialis anak atau syaraf untuk menentukan apakah masih ada kelumpuhan atau tidak.

Hasil pemeriksaan virologis dan klinis akan menjadi bukti yang syah dan meyakinkan apakah semua kasus AFP yang terjaring termasuk kasus polio atau tidak, sehingga dapat diketahui apakah masih ada polio liar di masyarakat.

Secara statistik jumlah penderita kelumpuhan AFP diperkirakan 1 diantara 100.000 anak usia < 15 tahun. Jawa Tengah setiap tahun minimal harus menemukan 92 penderita AFP. Pada tahun 2003 Jawa Tengah menemukan 104 penderita AFP dan telah dibuktikan bahwa semuanya bukan disebabkan virus polio liar. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penemuan penderita AFP di Jawa Tengah mengalami penurunan (tahun 2002 ditemukan 136 kasus).

Penemuan kasus AFP yang tinggi merupakan salah satu indikator keberhasilan program surveilans AFP khususnya dan eradikasi polio pada umumnya.

c.  Kejadian Luar Biasa

Kejadian Luar Biasa (KLB) di Jawa Tengah selama  tahun 2003 terjadi di 623 desa/kelurahan keadaan ini menunjukkan bahwa desa/kelurahan yang terkena KLB menurun jumlahnya bila dibanding dengan tahun sebelumnya (th 2002) sebanyak 1.240 desa/kelurahan terjadi KLB, sedangkan jumlah desa/kelurahan yang ada di Propinsi Jawa tengah sebanyak 8.553, dari sejumlah desa/kelurahan yang terkena KLB selama tahun 2003 dan telah dilakukan kegiatan penanganan/penanggulangan dengan  cepat dalam waktu kurang dari 24 jam sejumlah 549 desa (88,12 %). Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama tahun 2003 yang mempunyai desa/kelurahan terkena KLB berturut-turut 3 (tiga) terbanyak  diwilayahnya   yaitu :

1.      Kabupaten Pati  sebanyak 108 desa/Kelurahan

2.      Kabupaten Brebes sebanyak 99 desa dan

3.      Kabupaten Tegal sebanyak 42 desa.

Kabupaten/kota yang menangani kejadian KLB kurang dari 24 jam  yang prosentasenya kecil yaitu  Kabupaten Banjarnegara sebesar 0 %, Kabupaten tegal sebesar 2,38 %,  Kabupaten Jepara 20 %, dan Kata Magelang, Kabupaten Blora, Kabupaten Sragen sebesar 50 %. Data selengkapnya pada table 12/table G.3 dan table 19/table G.3.

Selama tahun 2003  kecamatan yang terkena KLB sebanyak 297 sedangkan desa/kelurahan terkena sebanyak 623, bila dibanding dengan tahun 2002 sebanyak 334 Kecamatan sedangkan desa/kelurahan terkena sebanyak 885 jumlah tersebut nampak menurun pada tahun 2003. Kejadian KLB tahun 2003 mengancam  penduduk sejumlah  8.204.650  terdiri dari 14 macam penyakit menular, 3 macam keracunan baik makanan, gas dan pupuk dan KIPI. Penyakit yang resiko ancaman   terbanyak yaitu DBD sejumlah 3.620.332 berturut-turut penyakit Hepatitis sejumlah 1.444.108, dan Difteri sejumlah 1.430.306. Total kasus penyakit selama tahun 2002 sebanyak 40.227 jiwa  keadaannya menurun selama tahun 2003 sebanyak 6.489 jiwa, namun jumlah kematian karena kasus penyakit tahun 2002 hanya 75 (CFR = 0,19), keadaanya meningkat pada tahun 2003 sebanyak 96 kematian (CFR = 1,48). 

4.1.2. Angka kematian

a.  Angka Kematian Ibu Maternal ( AKI )

Angka kematian ibu dapat diperoleh melalui berbagai studi yang dilakukan secara khusus untuk mengetahui tingkat kematian ibu seperti survei di rumah sakit dan beberapa survei di masyarakat dengan cakupan wilayah yang terbatas. Bersamaan dengan pelaksanaan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), penelitian kematian ibu menjadi bagian dari penelitian sehingga cakupan wilayahnya menjadi lebih luas.

Angka kematian ibu yang berasal dari kegiatan SKRT dan SDKI tersebut merupakan angka nasional dan tidak dapat diuraikan untuk angka provinsi karena jumlah kasusnya terlalu kecil.

SDKI terakhir dilaksanakan pada tahun 2002/2003 dengan perkiraan AKI sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup. Setelah pelaksanaan SDKI 2002/2003, belum ada lagi penelitian yang berkaitan dengan angka kematian ibu. 

AKI Propinsi Jawa Tengah sebesar 121 per 100.000 kelahiran hidup. Menelaah pencapaian AKI di Propinsi Jawa Tengah yang jauh lebih rendah dari AKI nasional sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup, merekomendasikan untuk melakukan penelitian atau survei khusus tentang kematian ibu maternal. Proporsi Kematian Ibu terrendah dicapai oleh Kabupaten Klaten kasus 6 kematian dari 17.203 kelahiran hidup dan Proporsi Kematian Ibu tertinggi diperoleh Kabupaten Batang dengan kasus 42 kematian dari 11.517 kelahiran hidup.

                                          

Kejadian kematian ibu maternal paling banyak adalah waktu bersalin sebesar 49,5%, kemudian disusul waktu hamil sebesar 26,0% dan pada waktu Nifas 24,5%.

b.  Angka Kematian Bayi (AKB)

AKB Propinsi Jawa Tengah tahun 2003 sebesar 8,29 per 1000 kelahiran hidup.  AKB terrendah diperoleh Kabupaten Magelang sebesar 2,16 per 1.000 kelahiran hidup dan AKB tertinggi diperoleh Kabupaten Rembang sebesar 23,20 per 1.000 kelahiran hidup.  Sedangkan AKB tingkat nasional pada tahun 2001 menurut hasil Surkesnas diperkirakan sebesar 50 per 1.000 kelahiran hidup.  

c.  Angka Kematian Balita (AKABA)

AKABA Propinsi Jawa Tengah tahun 2003 sebesar 10,56 per 1.000 kelahiran hidup.  AKABA terrendah diperoleh Kabupaten Temanggung sebesar 2,81 per 1.000 kelahiran hidup dan AKABA tertinggi diperoleh Kabupaten Rembang sebesar 24,61 per 1.000 kelahiran hidup. 

4.1.3. Keadaan Gizi

a.  Status Gizi Balita 

Perkembangan keadaan gizi masyarakat yang dapat dipantau berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan (RR) program. Dari laporan yang ada dapat dijelaskan keadaan gizi masyarakat Jawa Tengah yang tercermin dalam hasil penimbangan balita adalah sebagai berikut. Data tahun 2003 menunjukkan Jumlah balita yang ada 2.816.499 dari jumlah tersebut yang datang dan ditimbang di Posyandu sebanyak 1.993.448 dengan rincian  yang naik berat badannya sebanyak 1.575.486 anak (79,03%) dan balita yang berada dibawah garis merah (BGM) sebanyak 46.679 anak (2,34%). Data tersebut menunjukkan bahwa di Jawa Tengah masih banyak balita yang status gizinya berada dibawah standar.

Prevalensi KEP pada balita yang dipantau melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) Posyandu, yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan setiap tahun sekali menunjukkan penurunan yang cukup bermakna.  Pada 6 (enam) tahun terakhir prevalensi balita gizi buruk dapat diturunkan dari 1,86 % (1998) menjadi 1,36% (2003). Walaupun demikian, kondisi ini masih jauh lebih tinggi dibanding tahun 1997 (sebelum dampak krisis ekonomi nampak).  Pada saat itu prevalensi balita gizi buruk telah mampu ditekan hingga 0,02 %.   Sementara itu, prevalensi balita gizi kurang turun dari 24,76 % (1998) menjadi 12,75 % (2003) dan  balita gizi baik naik dari 68,39 % (1998) menjadi 83,78 % (2003).  Namun dibanding tahun 1997, status gizi balita pada tahun 2003 masih lebih buruk.  Secara lengkap perkembangan status gizi pada balita di Jawa Tengah dari tahun 1998 – 2003 dapat dibaca pada tabel dibawah ini.

Terjadinya lonjakan prevalensi balita gizi buruk maupun gizi kurang dari tahun 1997 ke tahun 1998 sudah kita ketahui bersama akibat krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia mulai pada awal tahun 1997. 

Dari Grafik Kecenderungan Prevalensi KEP di Jawa Tengah dapat dilihat bahwa sejak tahun 1998, prevalensi balita gizi baik terus meningkat hingga tahun 2003.  Sejalan dengan hal tersebut, prevalensi balita gizi kurang secara konsisten menurun.  Perkembangan ini membuktikan bahwa sebenarnya upaya pemerintah untuk menyelamatkan (rescue) bangsa dari ancaman “loss generation”  akibat terjadinya “Booming”  balita kurang gizi, cukup membawa hasil.  Upaya pemerintah tersebut dilakukan terutama melalui program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPSBK), khususnya upaya perbaikan gizi masyarakat.  Kegiatannya berupa pelacakan balita gizi buruk, rujukan dan perawatan balita gizi buruk, pemberian paket makanan tambahan (PMT) kepada balita gizi buruk dan kurang dari keluarga miskin, yang didukung pula  oleh peningkatan penyuluhan gizi dan pemberdayaan Posyandu.

Bila dicermati lebih jauh, baik pada  gambar di atas  tampak bahwa penurunan prevalensi balita gizi buruk yang terjadi tidak konsisten,  bahkan ada kecenderungan meningkat kembali atau tetap.   Perkembangan prevalensi balita gizi buruk juga dapat dibaca dengan lebih jelas pada grafik kecenderungan prevalensi KEP di atas.

Data lain yang dikumpulkan dari kegiatan pelacakan, perawatan dan rujukan gizi buruk, menunjukkan pula bahwa perbaikan status gizi  pada kelompok balita gizi buruk belum dapat terwujud secara optimal.  Kasus balita gizi buruk yang ditemukan banyak yang dapat disembuhkan tetapi kasus baru selalu muncul, sehingga jumlah kasus yang harus ditanggulangi pada setiap tahunnya hampir tidak berubah (menurun).  Pada akhir tahun 1997 jumlah kasus balita gizi buruk yang ditemukan adalah 2.788  anak.  Dari tahun 1997 sampai dengan akhir 2002, ditemukan kasus baru sebanyak  6.172 anak, sehingga jumlah kasus balita gizi buruk secara komulatif adalah 8.960 anak.  Diintervensi dan dapat disembuhkan sebanyak 5.423 anak, meninggal 182 anak sehingga jumlah kasus balita gizi buruk yang masih harus ditangani pada akhir 2002 adalah 3.355 anak dan pada tahun 2003 masih ada 4.555 anak dengan gizi buruk.  Data perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya angka kesembuhan balita gizi buruk cukup tinggi, yaitu mencapai 60,5 %.  Namun karena kasus baru yang muncul cukup tinggi pula, yaitu  6.172 anak atau sebesar 68,9 % (lebih tinggi dari angka kesembuhan)

b.  ASI Eksklusif

ASI ( Air Susu Ibu ) merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, karena itu untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal ASI perlu diberikan secara eksklusif sampai umur 6 ( enam ) bulan dan dapat dilanjutkan sampai anak berumur 2 ( dua ) tahun. Namun demikian selama ini alat pemantauan atau monitor pemberian ASI Eksklusif dirasa belum ada sehingga cakupan pemberiannya masih sangat rendah, untuk tahun 2003 cakupan ASI Eksklusif baru mencapai 17.60 %, masih sangat rendah bila dibandingkan dengan target yang diharapkan yaitu 80% bayi yang ada mendapat ASI Eksklusif. Tindakan nyata yang sudah dilakukan oleh tenaga kesehatan berupa penyampaian informasi kepada semua ibu yang baru melahirkan untuk memberikan ASI Eksklusif termasuk didalamnya memberikan informasi tentang sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM). 

Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui tersebut adalah :

1.  Sarana Pelayanan Kesehatan  mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas.

2.      Melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan ketrampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut

3.      Menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui.

4.      Membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 30 menit setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin. Apabila ibu mendapat operasi Caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar.

5.      membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis

6.      Tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir.

7.      Melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari.

8.      Membantu ibu menyusui semau bayi semau ibu, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui

9.      Tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI.

10.  mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah sakit/Rumah bersalin/sarana pelayanan Kesehatan. 

c.  Kerawanan Pangan

 Dalam rangka mengetahui kerawanan pangan disuatu daerah, maka terlebih dahulu mengetahui kondisi konsumsi pangan di rumah tangga. Hasil survei konsumsi gizi (SKG) yang dilakukan dari tahun 1998 – 2002 menunjukkan adanya penurunan tingkat konsumsi energi rata-rata penduduk Jawa tengah.  Pada tahun 1998, tingkat konsumsi energi rata-rata telah melewati angka kecukupan gizi (AKG) yang dianjurkan untuk energi, yaitu 101,7 % (tingkat konsumsi energi rata-rata : 2.187 Kkal dan AKG untuk energi : 2.150 Kkal).  Namun pada tahun 1999 tingkat konsumsi energi rata-rata turun menjadi 94,3 % AKG dan secara relatif konsisten sampai dengan tahun 2002, dan mengalami penurunan pada tahun 2003 yaitu dari 95,14 % AKG pada tahun 2002 menjadi 91,85 % AKG pada tahun 2003.  Survei konsumsi gizi menunjukkan bahwa tingkat konsumsi protein rata-rata selalu diatas AKG (untuk protein : 46,5 gram per kapita per hari).  Tingkat konsumsi protein rata-rata mencapai 119,07 – 124,44 % AKG (tahun 1999 – 2002),  namun data menunjukkan bahwa lebih dari 90 % protein yang dikonsumsi adalah protein nabati, sehingga pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) menjadi rendah, yaitu 81 pada tahun 2002 dan 82.80 pada tahun 2003 (PPH ideal adalah 100).  Skor PPH ini  mengalami penurunan bila dibanding dengan skor PPH pada tahun 1998 yang mencapai 93.  Secara lebih rinci gambaran tingkat konsumsi rata-rata energi dan protein serta skor PPH dapat dibaca pada tabel 3 (tiga).

Dikaitkan dengan status gizi pada balita yang masih rendah (angka gizi kurang dan buruk masih tinggi), jelas ada masalah distribusi pangan yang tidak merata di dalam masyarakat.  Masih banyak keluarga miskin yang belum mampu mencukupi kebutuhan pangannya.  Hal ini bisa  disebabkan bukan semata-mata oleh masalah daya beli, namun bisa juga ada peran pengetahuan keluarga tentang makanan dan gizi yang masih rendah.

 d. Prevalensi Gaky

Prevalensi gaky di Jawa Tengah dapat dilihat dari hasil survei pemetaan gaky yang dilakukan oleh UNDIP Semarang pada tahun 1996 yang menunjukkan angka 4,5%, yang berarti tidak termasuk daerah endemis.  Hasil ini merupakan keadaan yang sangat menggembirakan, mengingat prevalensi Gaky pada tahun 1981 adalah 34,6% yang termasuk endemis berat.  Namun demikian, angka tersebut merupakan angka rata-rata untuk tingkat propinsi, sehingga untuk tingkat kabupaten dan kecamatan masih menunjukkan ada beberapa daerah yang termasuk endemis yaitu sebanyak 12 kabupaten dan 29 kecamatan yang termasuk endemis berat dan sedang.  Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan Gaky ini dapat dikelompokkan menjadi kegiatan jangka pendek melalui pemberian suplementasi yodium dan jangka panjang dengan pemasyarakatan garam beryodium. 

Pemberian kapsul yodium diperuntukkan hanya pada kelompok masyarakat yang berada di daerah endemik gaky, khususnya kecamatan endemis berat dan sedang.  Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pemberian kapsul yodium adalah wanita usia subur (WUS), ibu hamil, ibu meneteki dan murid SD/MI di kecamatan endemis berat.  Pemberian kapsul yodium ini dilakukan setiap tahun sekali secara gratis melalui posyandu dan atau kegiatan khusus secara serentak di tingkat desa. Hasil pemberian kapsul yodium untuk Wanita Usia Subur pada tahun 2003 mencapai 69,55 %. Hasil tersebut dirasa ada penurunan bila dibanding tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan data belum semua masuk, yang menjadi nominator dan denominator adalah hanya Kabupaten yang melaporkan saja. Padahal di jawa tengah ada 15 kabupaten yang termasuk kategori endemik yaitu : Kota tegal, kabupaten Purbalingga , Kabupaten Cilacap, kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, kabupaten Brebes, kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati dan Kabupaten Wonogiri.

Sebagai perbandingan pemberian kapsul yodium dapat dilihat lebih lanjut sebagai berikut  Hasil yang telah dicapai dalam pemberian kapsul yodium ini selama 5 tahun terakhir menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan seperti terlihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4 menunjukkan bahwa cakupan pemberian kapsul yodium untuk semua sasaran mencapai rata-rata > 90% bahkan dapat mencapai lebih dari 100% hal ini bisa terjadi karena saat pendataan tidak terdaftar dan saat distribusi muncul. Sedangkan kalau dilihat dari tingkat kecendurungan pencapaian kapsul yodium untuk setiap sasaran selama 6 (enam) tahun terakhir secara rata-rata keseluruhan menunjukkan tren yang terus meningkat sepert terlihat pada gambar berikut : 

Disamping itu bila dilihat secara absolut cakupan pemberian kapsul yodium secara global menunjukkan peningkatan jumlah sasaran khususnya yang paling menyolok pada WUS meningkat dari 364.617 orang (1999) menjadi 537.876 orang (2002) dan mengalami penurunan pada tahun 2003 yaitu menjadi 304.449 orang. Pada murid SD/MI juga terjadi peningkatan dari 92.770 anak (1998) meningkat menjadi 213.731 anak (2002) dan mengalami penurunan pada tahun 2003 menjadi 162.361 anak dan secara lengkap terlihat pada tabel 5 di bawah ini. 

Sedangkan untuk mengetahui fluktuasinya pemberian kapsul yodium setiap sasaran seperti tampak pada gambar berikut ini.

Dengan memperhatikan keadaan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan Gaky dengan suplementasi kapsul yodium yodium ini sangat efektif.  Hal ini terbukti dari laporan dari Balai Pengembangan GAKY (BP-GAKY)  Borobudur Magelang pada 1999 yang menyebutkan bahwa  beberapa kasus yang diduga kretine baru banyak ditemukan di daerah Kabupaten Magelang khususnya Kecamatan Srumbung.  Daerah ini merupakan daerah endemis Gaky (1981), akan tetapi hasil pemetaan tahun 1996 berubah menjadi non endemis, sehingga intervensi dengan suplementasi kapsul yodium mulai tahun 1996 dihentikan hanya mengandalkan dari garam beryodium.  Keadaan garam beryodium yang beredar di masyarakat berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan melalui murid sekolah dasar menunjukkan bahwa sekitar 60-70% saja garam beryodium yang beredar di masyarakat yang memenuhi syarat, seperti tampak pada tabel 5 berikut ini :

e.  Garam Beryodium

Untuk melihat kualitas yodium dalam garam, maka dilakukan pemantauan dengan menggunakan Yodina test, hal ini sangat mudah dilakukan tanpa harus memiliki ketrampilan khusus, di Jawa Tengah kegiatan pemantauan kandungan yodium dalam garam dilakukan  secara rutin setiap caturwulan melalui anak sekolah dan petugas kesehatan yang ada di Puskesmas. Untuk cerminan desa/kelurahan dengan garam beryodium pada tahun 2003 menunjukkan dari sampel desa/kelurahan sebanyak 4.201 sampel ada 888 sampel (21,14%). Hal ini dirasa masih sangat rendah dibandingkan dengan target yang ditentukan bahwa semua garam konsumsi yang beredar harus memenuhi syarat  kandungan yodium. Sebagai perbandingan kondisi garam yang beredar di pasaran dapat dilihat sebagai berikut :  

Tabel 6 menunjukkan bahwa persentase  garam beryodium yang dikonsumsi oleh masyarakat yang memenuhi syarat adalah 73,92% yaitu pada tahun 1999, sedangkan  berikutnya terjadi naik  turun dan pada tahun yang terakhir  menunjukkan sedikit penurunan pada garam yang memenuhi syarat. Keadaan garam beryodium di tingkat masyarakat ini akan tampak kecendurungannya setiap tahun melalui visualisasi gambar berikut :

Namun demikian, hasil tersebut bila dibandingkan dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui kegiatan survei kesehatan rumah tangga (SKRT), menunjukkan bahwa garam beryodium yang memenuhi syarat di masyarakat persentasenya lebih jelek lagi.  Hasil dari pemantauan yang dilakukan oleh BPS seperti terlihat pada tabel 7 dibawah ini. 

Dari tabel 7, keadaan garam beryodium yang cukup cenderung semakin menurun, dan keberadaan garam non yodium semakin meningkat seperti tampak pada gambar di bawah. Berdasarkan data diatas ternyata menunjukkan adanya perbedaan, dan hal dapat dipahami karena metodologi yang digunakan juga berbeda. Dengan memperhatikan kedua hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadan garam beryodium yang dikonsumsi oleh masyarakat masih jauh dari harapan, khususnya untuk mencapai universal salt iodization (USI) yaitu minimal 90% tentunya masih memerlukan upaya yang sangat serius dengan dukungan berbagai sektor terkait secara lebih intensif.

[ Kembali ]

4.2. KEADAAN LINGKUNGAN

Upaya penyehatan lingkungan dilaksanakan dengan lebih diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan, yaitu melalui kegiatan yang bersifat promotif, preventif dan protektif. Adapun pelaksanaannya bersama – sama dengan masyarakat, diharapkan secara epidemiologi akan mampu memberikan kontribusi yang bermakna terhadap kesehatan masyarakat.

Namun demikian pada umumnya yang menjadikan permasalahan utama adalah masih rendahnya jangkauan program. Hal ini lebih banyak diakibatkan oleh berbagai faktor antara lain dana dan adanya otonomi, dan lain-lain. Sedangkan permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adalah akses terhadap kualitas lingkungan yang masih sangat rendah. Lingkungan sehat merupakan salah satu pilar utama dalam pencapaian Indonesia Sehat 2010.

Beberapa indikator penting kesehatan lingkungan dapat dikemukakan, sebagai berikut:

4.2.1.  Rumah / bangunan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah haruslah sehat dan nyaman agar penghuninya dapat berkarya untuk meningkatkan produktivitas.

Kondisi rumah dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan faktor risiko sumber penularan berbagai jenis penyakit khususnya penyakit yang berbasis lingkungan.

Tahun 2003 jumlah rumah di Propinsi Jawa Tengah seluruhnya 7.403.809 buah, jumlah yang diperiksa 2.375.284 buah. Dan rumah yang memenuhi syarat kesehatan 1.657.189 buah (69.77 %)  . Target rata – rata cakupan rumah sehat adalah 75 %.

Secara umum rumah dikatakan sehat apabila memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah bebas jentik nyamuk. Bebas jentik nyamuk disini terutama bebas jentik nyamuk Aedes aegypti yang merupakan vektor penyakit demam berdarah dengue.

Penyakit demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini dapat menyerang semua orang dan dapat mengakibatkan kematian terutama pada anak serta sering menimbulkan kejadian luar biasa atau wabah.

Nyamuk Aedes aegypti ini hidup dan berkembang biak pada tempat – tempat penampungan air bersih yang tidak langsung berhubungan dengan tanah seperti : bak mandi/wc, minuman burung, air tandon, air tempayan/gentong, kaleng, ban bekas dan lain- lain. Di Propinsi Jawa Tengah nyamuk Aedes aegypti tersebar luas di pelosok kota dan desa, kecuali di wilayah yang ketinggiannya lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Kepadatan nyamuk ini akan meningkat pada waktu musim hujan, dimana terdapat banyak genangan air bersih yang dapat menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk Aedes aegypti.

Di Propinsi Jawa Tengah kasus demam berdarah berfluktuasi jumlahnya setiap tahun dan cenderung meningkat. Demikian pula wilayah yang terjangkit bertambah luas. Perkembangan yang tidak memuaskan mengenai wabah demam berdarah ini diduga karena kemudahan penularan yang dipicu oleh tingkat kepadatan penduduk, semakin meningkatnya arus transportasi / mobilitas penduduk antar wilayah, angka kepadatan  nyamuk Aedes aegypti tinggi, rendahnya angka bebas jentik dan belum optimalnya pengorganisasian upaya pengelolaan pemberantasan penyakit demam berdarah.

Jumlah rumah/bangunan yang ada di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003, adalah 7.403.809 buah, rumah/bangunan yang diperiksa jentik nyamuknya hanya 1.886.872 buah (25.49 %). Rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aedes aegypti sebesar 63,27 % (masih   dibawah  target  yang  ditetapkan, yaitu   rumah/bangunan bebas jentik nyamuk  > 95%).

Untuk mencegah dan mengendalikan populasi nyamuk penularnya (Aedes aegypti) perlu digalakkan upaya Pemberantasan  Sarang Nyamuk ( PSN ) melalui kegiatan 3 M           ( Menguras – Menutup – Mengubur ) secara terus menerus yang melibatkan peran serta masyarakat. Keberadaan nyamuk penular ini sangat erat hubungannya dengan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Guna membina peran serta masyarakat secara efektif. Kegiatan pembinaannya perlu dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja Operasional Pemberantasan Penyakit demam berdarah ( POKJANAL DBD ) yang merupakan forum kerja lintas sektoral dengan makna yang terkandung dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang menekankan pentingnya prinsip pemerataan, yang didalam pelaksanaannya menuntut upaya promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif, peran serta masyarakat, kerja sama lintas sektoral sebagai strategi untuk mencapai kesehatan bagi semua.

4.2.2.  Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan ( TUPM )

Tempat-tempat umum adalah kegiatan bagi umum yang dilakukan oleh                badan-badan pemerintah, swasta atau perorangan yang langsung digunakan oleh masyarakat yang mempunyai tempat dan kegiatan tetap serta memiliki fasilitas.

Tempat-tempat umum di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003, jumlah yang ada 69.599 buah, jumlah yang diperiksa 46.505 buah, Jumlah sehat 34.858 buah (74.96 %). Target tempat-tempat umum yang memenuhi syarat 80 %.

Pengawasan sanitasi  tempat umum bertujuan untuk mewujudkan kondisi tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan agar masyarakat pengunjung terhindar dari kemungkinan bahaya penularan penyakit serta tidak menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat di sekitarnya.

Pengelolaan makanan adalah suatu bangunan yang menetap dengan segala karyawan dan peralatan yang dipergunakan untuk membuat dan menjual makanan bagi konsumen, yang meliputi restoran, rumah makan, kantin, warung kopi, snack bar, tempat penjualan minuman dingin, pabrik makanan minuman sederhana.

Risiko dari pengelolaan makanan mempunyai peluang yang sangat besar dalam penularan penyakit karena jumlah konsumen relatif banyak dalam waktu bersamaan. Oleh karena itu perlu teknologi dan metode yang lebih tepat untuk pembinaan dan pengawasannya.

Pengawasan sanitasi tempat-tempat umum, meliputi : sarana wisata, sarana ibadah, sarana transportasi, sarana ekonomi dan sosial. Sarana wisata, meliputi : hotel berbintang, hotel melati/losmen, salon/pangkas rambut, usaha rekreasi, hiburan umum dan gedung pertemuan/gedung pertunjukan. Sarana ibadah, meliputi : masjid/mushola, gereja, klenteng, pura, wihara. Sarana transportasi, meliputi : terminal, stasiun, pelabuhan udara, pelabuhan laut, pangkalan sado. Sarana Ekonomi dan Sosial, meliputi : pasar, pusat pembelanjaan, apotik, sarana/panti sosial, sarana pendidikan dan sarana kesehatan.

-          Jumlah  hotel :  1.041 buah,  jumlah  diperiksa :  734  buah,  jumlah sehat :  615  buah ( 83.79 %).

-          Jumlah restoran/rumah makan : 5.186 buah, jumlah diperiksa : 3.859 buah, jumlah sehat : 2.738 (70.95 %)

-          Jumlah pasar : 1.383 buah, jumlah diperiksa : 1.383 buah, jumlah sehat : 917 buah (66.31 %).

-          Jumlah TUPM diperiksa : 41.747 buah, jumlah diperiksa : 24.086 buah, jumlah sehat : 17.318 buah ( 71.90 % ).

4.2.3. Sarana Kesehatan Lingkungan ( persediaan air bersih, jamban, tempat sampah, pengelolaan air limbah ).

Pembuangan kotoran baik sampah, air limbah dan tinja yang tidak memenuhi syarat kesehatan dapat menyebabkan rendahnya kualitas air, serta dapat menimbulkan penyakit menular di masyarakat. Jamban, tempat sampah, pengelolaan limbah dan persediaan air bersih merupakan sarana lingkungan pemukiman (PLP).

Kondisi sarana penyehatan lingkungan pemukiman di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003, sebagai berikut :

-    Jumlah KK yang telah memiliki sarana air bersih : 2.816.771 ( 70.63 % ).

-    Jumlah KK yang telah memiliki jamban untuk tempat Buang Air Besar (BAB) : 1.791.869 ( 50.71 % ).

-    Jumlah KK yang telah memiliki tempat sampah : 1.569.874 ( 71.37 % ).

-          Jumlah KK yang telah memiliki pengelolaan air limbah : 1.268.807 ( 47.89 % ). 

KK yang telah memiliki pengelolaan air limbah (47,89%), berarti sudah di atas target Renstra tahun 2003 ( 40 % ), akan tetapi masih di bawah SPM bidang kesehatan di Kab/Kota Propinsi Jawa Tengah tahun 2010, yaitu rumah yang mempunyai SPAL : 85 %. Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) adalah suatu bangunan yang digunakan untuk membuang air buangan dari kamar mandi, tempat cuci, dapur dan lain-lain bukan dari jamban atau peturasan. SPAL yang sehat hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.      Tidak mencemari sumber air bersih (jarak dengan sumber air bersih minimal 10 m).

2.      Tidak menimbulkan genangan air yang dapat dipergunakan untuk sarang nyamuk (diberi tutup yang cukup rapat).

3.      Tidak menimbulkan bau ( diberi tutup yang cukup rapat ).

4.      Tidak menimbulkan becek atau pandangan yang tidak menyenangkan ( tidak bocor sampai meluap )

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan limbah masih rendah, hal Inilah yang menyebabkan rendahnya jumlah KK yang telah memiliki pengelolaan air limbah.

Sanitasi merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Banyaknya penyakit ditularkan karena tidak dilakukan cara-cara penanganan sanitasi yang benar. Upaya peningkatan kualitas air bersih akan berdampak positip apabila diikuti upaya perbaikan sanitasi. Upaya sanitasi meliputi pembangunan, perbaikan dan penggunaan sarana sanitasi, yaitu: pembuangan kotoran manusia (jamban), pembuangan air limbah (SPAL) dan pembuangan sampah di lingkungan rumah kita.

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk di Propinsi Jawa Tengah, maka kebutuhan air bersih semakin bertambah. Pembangunan air bersih di masing-masing Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah meliputi daerah Pemukiman Perkotaan dan Pedesaan. Adapun sumber air di Propinsi Jawa Tengah pada umumnya berasal dari mata air, sumur dalam, sumur gali dan air permukaan. Sistem yang digunakan untuk mensuplai air bersih melalui perpipaan dan non perpipaan. Untuk pengelolaannya pada daerah pemukiman di perkotaan pada umumnya dikelola PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten / Kota.

Permasalahan terbanyak yang dihadapi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berkaitan dengan air adalah terbatasnya dana untuk pembuatan sarana iar bersih sehingga cakupan pelayanan air bersih di Propinsi Jawa Tengah sebesar 71.70 %, masih dibawah target Rencana Strategis Lingkungan Sehat Propinsi Jawa Tengah tahun 2003, yaitu cakupan air bersih : 77 %.

Persentase keluarga memiliki akses air bersih Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003, adalah sebagai berikut :

-          Ledeng                        :  2.199633 ( 27.62 % ).

-          Sumur pompa tangan               :    563.137 (   7.07 % ).

-          Sumur Gali                     : 2.734.413 ( 34.33 % ).

-          Penampungan Air Hujan :      75.219 (   0.91 % ).

-          Air Kemasan                   :       5.032  (   0.06 % ).

-          Sumber air lainnya          :   401.840 (    5.05 % ). 

Dari tabel 35/Tabel J.1 terlihat bahwa sumber air bagi keperluan rumah tangga terbanyak adalah sumur gali, yaitu sebesar 33.95 %. Agar air sumur gali memenuhi syarat kesehatan sebagai air bersih, maka air sumur gali harus dilindungi dari pencemaran, sumur gali yang baik harus memenuhi syarat kesehatan.

Dari perkembangan pelaksanaan program penyehatan lingkungan selama ini terdapat beberapa kemajuan yang diperoleh, seperti peningkatan cakupan pelayanan penyehatan lingkungan yang secara tidak langsung dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi pada penyediaan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan, yaitu :

         1.      Kurang efektif dan efisiennya investasi yang telah dilakukan pada pembangunan     
          prasarana dan sarana penyehatan lingkungan.

2.     
Air hanya dipandang sebagai benda sosial.
3.     
Keterbatasan kemampuan pemerintah.
4.     
Belum tersedianya kebijakan dan peraturan perundangan yang mengatur pemanfaatan
          potensi tersembunyi yang ada dalam masyarakat.

5.     
Penyehatan lingkungan belum menjadi perhatian dan prioritas.
6.     
Estimasi dalam hal penganggaran sangat jauh dari yang diharapkan. 


[ Kembali ]

4.3.         PERILAKU MASYARAKAT

4.3.1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS )

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, menurut HL Blum adalah faktor perilaku. Dengan mewujudkan perilaku yang sehat, diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan suatu penyakit dan angka kematian ibu dan anak akibat terlambat /kurangnya kesadaran dalam mengunjungi sarana pelayanan kesehatan.

Pada kenyataannya, kesadaran masyarakat untuk berperilaku sehat masih belum seperti yang diharapkan, walaupun beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku yang sehat telah dilaksanakan. Beberapa kegiatan tersebut antara lain :

1.      Pertemuan dalam rangka penyusunan standarisasi PHBS.

2.      Pertemuan dalam rangka sosialisasi dan advokasi PHBS.

3.      Pemetaan/ survey PHBS

4.      Pembinaan dan monitoring PHBS.

5.      Promosi kesehatan baik dengan media cetak maupun media elektronik dengan materi program-program prioritas/pencegahan dan pemberantasan penyakit yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

Dalam kegiatan PHBS terdapat beberapa tatanan, tiga tatanan yang menjadi utama sasaran PHBS adalah tatanan rumah tangga, tatanan institusi dan tatanan TTU (Tempat-tempat Umum). Untuk data profil ini, ditampilkan hanya PHBS tatanan rumah tangga karena mempunyai daya ungkit yang paling besar terhadap perubahan perilaku masyarakat secara umum.

Untuk mendapatkan data profil perilaku sehat ini memang dibutuhkan survey setiap tahunnya, tetapi pada kenyataannya dari 35 Kab/Kota, 10 Kab/Kota tidak mengalokasikan kegiatan tersebut, sehingga ada beberapa Kab/Kota yang belum melaporkan/ tidak mempunyai data PHBS tersebut. Disamping hal tersebut, jumlah sampel survey masing-masing Kab/Kota juga sangat bervariasi, sehingga mempengaruhi dalam menganalisanya. PHBS di dalam profil ini mencakup data rumah tangga sehat dan data rumah tangga yang ber-PHBS.

Berdasarkan laporan Kab/Kota untuk persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat, dari 35 Kab/Kota ternyata hanya 3 Kab/Kota yang tidak melaporkan. Secara Jawa Tengah, angka capaian untuk data tersebut adalah 52,03%. Data ini tidak dapat dibandingkan dengan data renstra atau data profil tahun sebelumnya karena indikator rumah tangga ber-PHBS tidak ada.

Beberapa Kab yang mempunyai angka capaian rumah tangga ber-PHBS yang paling rendah adalah sbb :

1.      Kab. Sukoharjo    = 21,91%

2.      Kab. Magelang     = 23 %

3.      Kab. Cilacap        = 28%

4.      Kab. Pemalang    = 29,67%

5.      Kab. Kebumen     = 30,56%

Sedangkan Kab yang mempunyai angka capaian yang paling tinggi adalah :

1.      Kab. Kendal        = 100%

2.      Kab. Rembang     = 100%

3.      Kab. Temanggung= 99,86%

4.      Kota Magelang     = 97,29%

5.      Kab. Klaten         = 95,17%

Apabila dibandingkan dengan profil tahun 2002, data rumah tangga ber-PHBS dan rumah tangga sehat tidak ada. Profil 2002 menyebutkan desa dengan strata PHBS utama dan paripurna sedangkan profil 2003 menyebutkan rumah tangga ber-PHBS dan rumah tangga sehat. Untuk data rumah tangga sehat dapat dikonversikan sebagai data strata rumah tangga utama paripurna, karena rumah tangga sehat dalam hal ini adalah rumah tangga yang mempunyai strata utama dan paripurna.

Untuk data rumah tangga sehat, berdasarkan laporan dari Kab/Kota, ternyata persentase rumah tangga sehat di Jawa Tengah sudah mencapai 60,84%. Angka ini lebih tinggi dari  target renstra untuk strata PHBS tatanan rumah tangga (utama dan paripurna) tahun 2003 yaitu 17%. Walaupun bila dibandingkan target renstra tahun 2005 mencapai 75%, angka pencapaian tersebut masih rendah. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target SPM, angka pencapaian tersebut masih dibawah target. (target SPM = 65%).

Lima Kab yang mempunyai angka capaian rumah tangga sehat yang paling rendah adalah sebagai berikut :

1.      Kab. Pemalang    = 29,67%

2.      Kab. Kendal        = 43,78%

3.      Kab. Kebumen     = 44,86%

4.      Kab. Batang        = 45,89%

5.      Kab. Jepara        = 49,65%

Sedangkan angka capaian rumah tangga sehat yang paling tinggi adalah sebagai berikut :

1.      Kota pekalongan = 81,96%

2.      Kab. Magelang     = 82,44%

3.      Kota Magelang     = 97,29%

4.      Kab. Banjarnegara= 100%

4.3.2.  Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ( JPKM ) :

JPKM merupakan suatu upaya pemeliharaan kesehatan secara paripurna, terstruktur yang dijamin kesinambungan dan mutunya, dimana pembiayaannya dilaksanakan secara Pra – upaya.

Berdasarkan laporan Kabupaten/Kota, jumlah penduduk yang tercover oleh berbagai JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) sebesar  13.012.397  Jiwa (40.60  %) dari total jumlah penduduk, dengan perincian :

·         Peserta Askes                                       = 1.927.238 Jiwa ( 6,01 % )

·         Peserta Bapel dan Pra Bapel JPKM   =    297.997 Jiwa ( 0,93 % )

·         Peserta Jamsostek                       =    483.566 Jiwa ( 1,51 % )

·         Peserta Kartu Sehat ( Program PKPS-BBM bagi keluarga miskin )

                                                          = 9.811.770  Jiwa ( 30,6 % )

·         Peserta Dana Sehat                      =    391.062 Jiwa ( 1,22 % )

·         Asuransi Komersial lainnya              =    100.764 Jiwa ( 0,31 % )

Terlihat bahwa prosentase terbesar merupakan kontribusi dari kartu sehat (30,6%), dimana pembiayaan kesehatan keluarga  miskin ditanggung oleh pemerintah dan sisanya 10,1 % merupakan peserta non Gakin yang pembiayaan kesehatannya ditanggung secara mandiri oleh peserta sendiri.

Pencapaian tersebut jika dibandingkan dengan target SPM Cakupan penduduk yang menjadi peserta JPK Pra- bayar, dimana pada tahun 2010 minimal 80 % penduduk tercover oleh berbagai JPK, target  pada tahun 2003 sebesar 20 %, maka pencapaian pada tahun 2003 ini  telah mencapai target.

Tetapi  bila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2003 ( 60 % ), pencapaian tahun 2003 masih sangat jauh dibawah target. Jika dilihat per kabupaten / Kota, cakupan penduduk yang  menjadi peserta JPK Pra – bayar tertinggi adalah  Kota Magelang  ( 78,93 % )  dan cakupan yang terendah di  Kabupaten Jepara  ( 21,56  % ).

Beberapa kendala  yang dihadapi dalam pengembangan  JPKM antara lain :

·         Kebijakan yang selalu berubah-ubah, sehingga daerah sulit menyikapinya

·         Masyarakat belum merasa membutuhkan ikut asuransi kesehatan

·         Kebijakan beberapa Kab/Kota yang membebaskan biaya pelayanan di Puskesmas, meskipun saat ini sudah mulai dikaji ulang

·         Belum optimalnya fungsi masing-masing pelaku JPKM ( Bapim, Bapel, PPK dan peserta )

·         Belum mantapnya komitmen para pengambil kebijakan dalam pengembangan JPKM

·         Sosialisasi dan advokasi belum optimal

·         Dukungan lintas program/lintas sektoral belum optimal

4.3.3. Posyandu

Partisipasi atau peran serta masyarakat jelas dirasakan keberadaan dan perannya dalam segala bidang pembangunan. Wujud peranserta masyarakat dalam pembangunan juga beragam. Dibidang kesehatan, wujud partisipasi biasanya berupa upaya kesehatan bersumber-daya masyarakat ( UKBM ), yang bentuknya bermacam-macam. Ada Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa, Poskestren, Saka Bakti Husada, Dana Sehat , dll.

Pada hakekatnya posyandu merupakan kegiatan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana posyandu menjadi tanggung jawab kita bersama terutama masyarakat disekitarnya.

          Dalam perkembangannya ternyata posyandu mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Namun demikian tanggapan positif masyarakat ternyata belum dibarengi dengan meningkatnya mutu pelayanan, karena masih banyak factor yang menyebabkan mutu palayanan posyandu masih rendah antara lain , sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki masih sangat rendah, banyak kader posyandu yang droup out, sarana dan prasarana belum memadai, termasuk krisis ekonomi yang berkepanjangan yang tak kunjung usai.

          Untuk mengetahui kualitas suatu posyandu dapat menggunakan telaah kemandirian posyandu yaitu suatu cara pengelompokan posyandu menjadi 4 tingkat perkembangan (Stratifikasi posyandu). Keempat strata tersebut adalah:

1.      Posyandu Pratama

2.      Posyandu Madya

3.      Posyandu Purnama

4.      Posyandu Mandiri

Jumlah posyandu di Jawa Tengah pada tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 1656 posyandu,  khususnya pada strata Purnama dan strata  Mandiri.

          Strata Posyandu  Purnama  dan Mandiri Propinsi Jawa Tengah tahun 2003

Strata Purnama :

1. Kab. Karanganyar           = 720  Posyandu  ( 54,50 % )

2. Kab. Purworejo               = 821  Posyandu  ( 48,75 % )

3. Kota Semarang               = 1.083 Posyandu ( 47,05 % )

4. Kab. Sukohardjo             = 448  Posyandu   ( 43,92 % )

5. Kota Surakarta               = 248  Posyandu  ( 43,28 % )

6. Kab. Jepara                             = 447  Posyandu  ( 43,27 % )

7. Kab. Temanggung          = 576  Posyandu  ( 40,39 % )

Strata Mandiri :

1. Kota Surakarta               = 154 Posyandu ( 26,88 % )

3. Kab. Karanganyar           = 255 Posyandu ( 19,30 % )

4. Kab. Kebumen               = 333 Posyandu ( 15,03 % )

5. Kota Semarang               = 331 Posyandu ( 14,38 % )

Kabupaten / Kota dengan prosentase Mandiri rendah :

1. Kota Tegal                     = 0 %

2. Kab. Demak                             = 0 %

3. Kab. Sragen                            = 0,54 %

4. Kab. Rembang               = 0,68 %

5. Kab. Blora                     = 0,7 %

Pencapaian Posyandu Purnama jika dibandingkan dengan target cakupan SPM tahun 2003 sebesar 40 % , telah melampaui target ( 54,50 % ), sedang untuk Posyandu Mandiri target cakupan SPM > 2 % telah melampaui target (  26,88 % ).

4.3.4. Kesehatan Kerja dan Kesehatan Institusi

Derajat kesehatan pekerja salah satunya ditentukan oleh pelayanan kesehatan kerja, baik sektor formal maupun informal. Untuk sektor formal seperti industri besar / pabrik atau perusahaan pada umumnya telah mendapatkan pembinaan dan pelayanan kesehatan dari klinik perusahaan. Untuk kelompok masyarakat pekerja sektor informal yang merupakan sebagian terbesar atau lebih dari 50 % jumlah angkatan kerja, masih belum mendapat pelayanan kesehatan kerja yang memadai. Selama ini mereka hanya memperoleh pelayanan kesehatan secara umum, namun belum dikaitkan dengan pekerjaannya.

Dimensi pelayanan kesehatan yang diharapkan adalah pelayanan kesehatan paripurna. Kondisi saat ini, yang dilakukan baru pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif saja, sedang promotif dan preventif belum dilaksanakan.

Dari Tabel 24 / Tabel G.7 jumlah pekerja pada industri formal yang mendapat pelayanan kesehatan kerja adalah sebagai berikut : Jumlah pekerja formal yang terdata sebesar 810.817 orang dan yang mendapat pelayanan kesehatan kerja sebesar 499.756 orang atau rata-rata 61,64 % ( 24 Kab/Kota yang melaporkan ). Bila dibandingkan dengan indikator SPM, masih jauh dari yang diharapkan yaitu sebesar 80 % ( target SPM 2010). Hal ini disebabkan karena belum semua Kabupaten/Kota melaporkan. Dari 24 Kabupaten/Kota yang melaporkan, Kabupaten Semarang mencapai 98,42 % pekerja formal mendapat pelayanan kesehatan. Sedangkan pencapaian terendah adalah di Kabupaten Grobogan yaitu sebesar 49,80 %.      

       Kegiatan penyuluhan , pencegahan, penanggulangan dan penyalahgunaan NAPZA baru dilaporkan tahun 2003, karena pada tahun 2002 kegiatan ini diarahkan ke sekolah dan madrasah saja. Pada Tabel SPM. 22 / Tabel 2.v dapat dilihat bahwa jumlah seluruh kegiatan penyuluhan yang terdata adalah 71.557. Dari jumlah tersebut, jumlah penyuluhan P2 Napza sebanyak 3.809 atau rata-rata 5,32 %. Bila dibandingkan dengan target SPM 2010 untuk upaya penyuluhan P3 Napza / P3 Narkoba oleh petugas kesehatan adalah 30%, berarti jumlah kegiatan penyuluhan P3 Napza di Jawa Tengah pada tahun 2003 masih jauh di bawah target. Hal ini disebabkan masih banyak Kab/Kota yang belum melaporkan / melaksanakan kegiatan. Sebagai perbandingan, Kab./Kota yang mencapai target SPM untuk kegiatan ini adalah Kabupaten Pemalang (30,23%) dan Kabupaten yang masih rendah cakupannya adalah Kabupaten Banjarnegara (0,20%).

           Kegiatan upaya penyehatan lingkungan kerja yang meliputi : sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana perkantoran dan sarana lain yang dibina kesehatan lingkungannya.

           Pada Tabel SPM 15 / Tabel 2.r, jumlah seluruh institusi seperti tersebut diatas, terdata  99.168 dan telah dibina kesehatan lingkungannya sebesar 55.655 atau rata-rata 56,12%. Bila dibandingkan dengan target SPM 2010, masih dibawah target yaitu 80%. Hal ini disebabkan belum semua Kab./Kota melaporkan / melaksanakan kegiatan (24 Kab./Kota yang melaporkan). Sebagai perbandingan, Kabupaten yang cakupannya tinggi dan melaporkan semua institusi yang melaksanakan upaya penyehatan lingkungan kerja (UPLK) adalah Kabupaten Pati (100%), sedangkan Kabupaten yang cakupannya rendah dan belum semua institusi melaporkan penyehatan lingkungan kerjanya adalah Kabupaten Karanganyar yaitu 2,01%. Untuk tahun 2002 kegiatan ini belum terlaporkan sehingga belum dapat   dibandingkan  dengan tahun 2003.

 Kegiatan pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah tahun 2003. Pada Tabel SPM 3 / Tabel 2.B tercatat bahwa jumlah anak balita dan prasekolah adalah 2.570.857 orang dan telah dideteksi sebanyak 1.624.865 atau rata-rata 63,20%.  Dibanding dengan target SPM 2010 yaitu 95% belum tercapai, padahal semua Kabupaten/Kota  sudah melaporkan.  Rendahnya cakupan dimungkinkan karena kemampuan petugas  di Tingkat Puskesmas maupun di Kabupaten/Kota masih terbatas dalam membina pelayanan kesehatan anak balita dan pra sekolah baik secara kuantitas maupun kualitas. Sebagai perbandingan, Kabupaten/Kota yang cakupannya mencapai target adalah Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Pekalongan 100% dan Kabupaten yang masih rendah cakupannya adalah Kabupaten Demak (17,89%). Kegiatan untuk tahun 2003 ini  belum dapat dibandingkan dengan tahun 2002 karena tahun lalu belum terlaporkan.

          Sedangkan untuk siswa SD/MI yang diperiksa kesehatannya tahun 2003 terlihat pada Tabel SPM 3 / Tabel 2 B, tercatat 3.383.865 siswa dan telah diperiksa kesehatannya sebanyak 1.096.091 siswa atau rata-rata 32,39% masih jauh dibawah target SPM 2010 (100%) karena hanya 19 Kabupaten/Kota yang melaporkan/melaksanakan kegiatannya. Selain itu keterbatasan petugas Puskesmas maupun Kab./Kota  dalam membina pelayanan kesehatan di sekolah juga  anggaran yang terbatas, sehingga belum  semua siswa sekolah dapat tercover untuk diperiksa kesehatannya.  Pada tahun 2003 belum dapat dibandingkan dengan tahun 2002  karena  tahun lalu  memuat format tentang jumlah SD/MI yang melakukan pemeriksaan kesehatan dan sekarang memuat jumlah siswa yang diperiksa kesehatannya. Sebagai perbandingan, bahwa Kab./Kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan anak sekolah baik adalah Kabupaten Purbalingga (100%) dan  cakupan   yang  masih rendah adalah Kabupaten Banjarnegara (3,26%)

Kegiatan pelayanan kesehatan remaja, pada Tabel SPM 3 /Tabel 2 B, tercatat bahwa persentase cakupan rata-rata sekitar 11,69%. Bila dibandingkan dengan target SPM 2010, masih rendah cakupannya (80%). Hal ini disebabkan selain belum semua Kab./Kota yang melaporkan (22 Kab/Kota), juga keterbatasan tenaga di tingkat Puskesmas dan Kab./Kota dalam membina pelayanan kesehatan remaja di sekolah sehingga belum semua terdata. Pada tabel ini, kegiatan pelayanan kesehatan remaja tahun 2003 belum bisa dibandingkan  dengan tahun 2002, karena pada tahun lalu kegiatan ini belum terlaporkan. Sebagai perbandingan bahwa, Kabupaten/Kota yang tercapai cakupannya adalah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Kebumen (100%) dan paling rendah cakupannya adalah Kota Tegal (1,73%).  

[ Kembali ]

4.4.         UPAYA KESEHATAN

4.4.1.  Upaya Kesehatan Dasar

a.  Pemanfaatan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar

Jumlah Puskesmas di Jawa Tengah tahun 2003 yaitu Puskesmas Non Perawatan sebanyak 845 dan Rawat Inap 222, dengan Pustu 1832 buah, Pusling 757 buah dan Perahu motor 6 buah. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar yang ada di desa yaitu Poliklinik Desa ( PKD ) sebanyak 4.322 buah.

Jumlah kunjungan rawat jalan Puskesmas tahun 2003 sebanyak 12.930.720 dan rawat Inap 120.985 dari 25 Kab./Kota. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan seperti :

-          Paradigma Baru Puskesmas tahun 2003 sebanyak 7 Kabupaten (Brebes, Temanggung, Boyolali, Purworejo, Banyumas, Demak, Rembang) pada tahun 2004 dikembangkan di 5 Kabupaten ( Pati, Cilacap, Wonogiri, Tegal, Semarang Kab).

-          112 Puskesmas telah dilatih untuk mengembangkan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja ( PKPR ) sebagai tempat rujukan kasus-kasus remaja di masyarakat (kehamilan tidak dikehendaki, Narkoba/Napza, konsultasi kesehatan reproduksi remaja, HIV/AIDS)

-          Akreditasi Puskesmas ada di 7 Kabupaten ( Purworejo, Karanganyar, Purbalingga, Rembang, Blora, Demak dan Batang) masing-masing 2 Puskesmas jadi 14

-          Puskesmas, dan Quality Inssurance (QA) sdah di 35 kabupaten/ Kota di Jawa Tengah

-          Dari 845 Puskesmas yang ada, 242 Puskesmas di 20 Kabupaten/Kota telah dilatih Manajemen dan Tata laksana Balita Sakit. ( MTBS ).

-          171 Puskesmas yang sudah dilatih PONED,  132 Puskesmas, sudah dilatih PPGD dan Propinsi sudah menyusun Pedoman Asuhan Keperawatan di Puskesmas bagi Petugas dengan penyakit : TB Paru, Balita KEP, Dibetes Melitus (DM), Demam Berdarah (DB), Gangguan Jiwa, ISPA (th.2001), Hepatitis, HIV-Aid, Stroke, hipertensi th.2002), typhus, Diare, Kusta (th. 2003).

Diharapkan untuk tahun-tahun yang akan datang dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat dengan adanya peningkatan kinerja  dan pengetahuan bagi petugas Puskesmas.

b.  Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Dalam rangka pelayanan kesehatan ibu dan anak dilakukan (1) pelayanan ANC/pemeriksaan ibu hamil, (2) imunisasi, (3) pertolongan persalinan, (4) penanggulangan penyakit-penyakit penyebab kematian, (5) deteksi dini dan stimulasi tumbuh kembang anak, dan (6) usaha kesehatan sekolah

a)  Pelayanan Kesehatan Antenatal

Cakupan pelayanan antenatal dapat dipantau melalui pelayanan kunjungan baru ibu hamil (K1) untuk melihat akses dan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar paling sedikit empat kali (K4) dengan distribusi sekali pada triwulan pertama, sekali pada triwulan dua, dan dua kali pada triwulan ketiga.

Pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan pada ibu hamil yang berkunjungan ke tempat pelayanan kesehatan atau antenatal care (ANC) adalah sebagai berikut Penimbangan Berat Badan, Pemeriksaan kehamilannya, Pemberian Tablet Besi, Pemberian Imunisasi TT, pemeriksaan tensi dan Konsultasi.

Cakupan K4 Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2003 adalah 82,05%, dengan rentang antara 49,33% (Kabupaten Blora) dan 98,04% (Kabupaten Pekalongan).

Bila dibandingkan dengan target K4 Propinsi Jawa Tengah sebesar 90%, maka hanya ada 9 dari 35 kabupaten/kota yang berhasil mencapai target, yaitu : Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kota Pekalongan, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Klaten.  Hanya dua kabupaten yang pencapaian K4-nya masih sangat rendah (< 65%), yaitu : Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Blora.

Deteksi risiko tinggi ibu hamil Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2003 adalah 15,79%, dengan rentang antara 0,63% (Kabupaten Kebumen) dan 47,89% (Kabupaten Pekalongan).

Bila dibandingkan dengan target cakupan Deteksi Risiko Tinggi Ibu Hamil Propinsi Jawa Tengah sebesar 20%, maka hanya ada 7 dari 35 kabupaten/kota yang berhasil mencapai target, yaitu : Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kota Pekalongan, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Magelang.  Sementara masih ada lima kabupaten/kota yang pencapaian Deteksi Risiko Tinggi Ibu Hamil-nya masih sangat rendah (<5%), yaitu : Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Kebumen.

Perkiraan jumlah ibu hamil yang risiko tinggi di suatu wilayah adalah sebesar 20%, semakin besar cakupan berarti semua ibu hamil yang berisiko dapat diketahui sehingga dapat diambil langkah-langkah antisipasi kemungkinan terjadinya kematian. Tetapi apabila cakupan kurang dari 20% berarti ada ibu hamil yang berisiko tinggi dalam kehamilannya tidak terdeteksi dan kemungkinan menjadi penyebab kematian ibu maternal. 

Ternyata dari ibu hamil yang terdeteksi berisiko tinggi tidak semuanya dirujuk ke fasilitas yang lebih berkompeten. Hal ini bisa dilihat pada gambar berikut ini, hanya tiga kabupaten/kota yang merujuk seluruhnya (100%) ibu hamil yang berisiko tinggi, yaitu Kota Magelang, Kota Surakarta dan Kabupaten Kebumen. Sedangkan Kabupaten Purbalingga merujuk 92,84% ibu hamil yang berisiko tinggi,  Kabupaten Pemalang merujuk 90,19% ibu hamil yang berisiko tinggi dan Kabupaten Pati merujuk 62,98% ibu hamil yang berisiko tinggi. Sementara kabupaten/kota lainnya kurang dari 50% merujuk ibu hamil yang diketahui berisiko tinggi. 

Dalam pelayanan ibu hamil (antenatal) baik pada K1 maupun K4 ibu hamil akan dibekali dengan Tablet Besi (Fe), hal ini merupakan upaya penanggulangan anemi pada ibu hamil. Anemi adalah penyebab utama kematian ibu maternal yang disebabkan oleh perdarahan pada waktu persalinan. Oleh karena itu pemberian tablet besi merupakan suatu keharusan pada setiap ibu hamil.

Pemberian Tablet Besi pada ibu hamil Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2003 sebesar 88,91% untuk Fe1 dan 79,91% untuk Fe3.  Bila membandingkan antara cakupan Fe3 sebesar 79,91% dengan K4 sebesar 82,05% terdapat selisih sebesar 2,14%. Seharusnya cakupan Fe3 sama dengan cakupan K4, adanya selisih antara kedua cakupan tersebut perlu diteliti sebab-sebab yang mungkin terjadi, misalnya kelalaian petugas kesehatan, kesalahan pelaporan atau masalah teknis lainnya. 

Dalam pelayanan ibu hamil (antenatal) baik pada K1 maupun K4 ibu hamil akan diberikan imunisasi TT sebagai upaya perlindungan ibu dan banyinya dari kemungkinan terjadinya Tetanus pada waktu persalinan. Oleh karena itu pemberian imunisasi TT merupakan suatu keharusan pada setiap ibu hamil.

Pemberian Imunisasi TT pada ibu hamil Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2003 sebesar 74,59%.  Bila membandingkan antara cakupan TT2 sebesar 74,59% dengan K4 sebesar 82,05% terdapat selisih sebesar 7,46%. Seharusnya cakupan TT sama dengan cakupan K4, adanya selisih antara kedua cakupan tersebut perlu diteliti sebab-sebab yang mungkin terjadi, misalnya kelalaian petugas kesehatan, kesalahan pelaporan atau masalah teknis lainnya. 

b)  Pertolongan Persalinan

Tenaga yang dapat memberikan pertolongan persalinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga profesional (dokter spesialis kebidanan, dokter umum, dan bidan) dan dukun bayi (dukun bayi terlatih dan tidak terlatih).

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan profesional tingkat Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2003 sebesar 82,75% dengan kisaran antara 62,05% (Kabupaten Banjarnegara) dan 99,15% (Kota Magelang). Dibandingkan dengan target propinsi yang sebesar 90%,  Hanya ada 12 dari 35 kabupaten/kota yang berhasil mencapai target, yaitu : Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kabupaten Kebumen, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Klaten, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Demak.  Beberapa kabupaten/kota yang cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan masih sangat rendah (< 65%), yaitu : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Blora. 

Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2003 adalah 95,22%, dengan rentang antara 77,27% (Kota Salatiga) dan 142,86% (Kabupaten Batang).  Data yang ada tersebut masih kurang valid, hal tersebut dapat dilihat dari cakupan KN untuk Kabupaten Batang yang lebih dari 100%. Data kurang valid bisa disebabkan karena kesalahan pencatatan atau kesalahan penghitungan. Sementara masih ada kabupaten/kota yang tidak ada data, antara lain Kota Surakarta, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonosobo.

Bila dibandingkan dengan target KN Propinsi Jawa Tengah sebesar 95%, maka hanya ada 16 dari 35 kabupaten/kota yang berhasil mencapai target, yaitu : Kabupaten Batang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Blora, Kabupaten Jepara, Kota Tegal, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Demak, Kabupaten Klaten, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pati dan Kabupaten Tegal. 

Bila dibandingkan dengan cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan, cakupan KN lebih besar dari PN, hal ini dapat dimengerti bahwa bidan harus lebih proaktif mendatangi atau mengunjungi neonatal meskipun persalinannya dilakukan oleh dukun.

Cakupan Kunjungan Bayi Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2003 adalah 91,43%, dengan rentang antara 20,45% (Kabupaten Cilacap) dan 151,03% (Kabupaten Grobogan).  Data yang ada tersebut juga masih kurang valid, hal tersebut dapat dilihat dari cakupan Kunjungan Bayi yang lebih besar dari 100%. Data kurang valid bisa disebabkan karena kesalahan pencatatan atau kesalahan penghitungan. Sementara masih ada kabupaten/kota yang tidak ada data, antara lain Kota Magelang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Rembang, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Batang.

Terdapat tujuh kabupaten/kota yang cakupan kunjungan bayi lebih besar dari 100%, antara lain Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Demak dan Kabupaten Temanggung.  Beberapa kabupaten/kota yang cakupan kunjungan bayi masih sangat rendah (< 65%), yaitu : Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Cilacap. 

Bayi yang lahir dengan berat badan rendah (< 2500 gr) perlu penanganan yang serius, karena pada kondisi tersebut, bayi akan menghadapi risiko biasanya akan menyebabkan kematian. Terjadinya BBLR biasanya disebabkan karena lahir premature atau kurang supply gizi waktu dalam kandungan.

Bayi BBLR Propinsi Jawa Tengah tahun 2003 sebesar 2,02% dari total kelahiran. Angka tersebut termasuk kecil, karena di bawah angka perkiraan nasional BBLR sebesar 9%.

Kabupaten/kota yang menangani seluruh bayi BBLR yang ditemukan berjumlah 24 kabupaten/kota dan ada lima kabupaten/kota yang BBLRnya tidak ditangani semua, antara lain Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pekalongan.

Sedangkan enam kabupaten/kota yang prosentase penanganan BBLR 0%, hal ini apakah memang tidak ada penanganan BBLR atau tidak ada pencatatan, yaitu Kota Magelang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes.

c)  Program Imunisasi

Untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan bayi serta anak balita perlu dilaksanakan program imunisasi untuk penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti penyakit TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B, Polio dan campak. Idealnya bayi harus mendapat imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari BCG 1 kali, DPT 3 kali, Polio 4 kali, HB 3 kali dan campak 1 kali. Untuk menilai kelengkapan imunisasi dasar bagi bayi, biasanya dilihat dari cakupan imunisasi campak, karena imunisasi campak merupakan imunisasi terakhir yang diberikan pada bayi.

Sedangkan untuk menilai angka drop out cakupan imunisasi dasar dilihat dari selisih cakupan imunisasi DPT1 dikurangi cakupan imunisasi campak.

Cakupan imunisasi DPT1 di Propinsi Jawa Tengah tahun 2003 sebesar 97,5% dengan cakupan tertinggi di Kabupaten Klaten sebesar 119,4% dan terendah di Kota Magelang sebesar 85,8%. Sedang cakupan imunisasi campak di Jawa Tengah pada tahun yang sama sebesar 91,7%. Dengan cakupan tertinggi di Kabupaten Klaten sebesar 117,8% dan terendah di Kabupaten Blora sebesar 72,8%.

Angka Drop Out (DO) imunisasi lengkap pada bayi di Propinsi Jawa Tengah tahun 2003 sebesar 5,88% dengan DO tertinggi di Kota Tegal sebesar 14,56%. Adapun target nasional untuk DO adalah < 10%, sehingga Jawa Tengah masih tergolong baik yaitu DO 5,88%. Bila dilihat per Kabupaten Kota untuk DO cakupan campak yang masih tinggi (>10%0 adalah Kota Tegal sebesar 14,56%, Kabupaten Semarang  12,08%, Blora 11,36%, Kudus 10,40%, Wonogiri 10,30% dan Purworejo  10,12%.

Kabupaten/Kota dengan DO cakupan campak rendah (<1%) adalah Banyumas sebesar 0,79% dan Kabupaten Pekalongan 0,83%.

Kabupaten /Kota dengan drop out cakupan campak masih tinggi disebabkan oleh berbagai faktor yaitu :

1.      Adanya perbedaan jumlah sasaran pada perencanaan dibandingkan dengan sasaran riil yang mencolok.

2.      Pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dan pemanfaatannya yang kurang optimal.

3.      Kurangnya pemberdayaan posyandu (tidak semua posyandu melayani imunisasi, sehingga ibu bayi kesulitan dalam mendapatkan pelayanan imunisasi bagi bayinya)

4.      Tidak dilakukan sweeping imunisasi pada daerah yang cakupan imunisasinya rendah.

  Bila ditinjau dari pencapaian UCI desa tahun 2003, masih ada beberapa Kabupaten/kota yang belum mencapai UCI desa secara merata yaitu Kabupaten Kendal 67,37%, Grobogan 77,14%, Rembang 59,52%, Blora 64,55%, Kota Tegal 62,96%, Purbalingga 68,78%, Cilacap 69,50%, Temanggung 76,39%, Wonosobo 69,70% dan Wonogiri 58,80%. Pencapaian UCI desa yaitu cakupan imunisasi campak minimal 80% di semua desa.

d)  Program Keluarga Berencana

1.      Jumlah PUS

Pada Tahun 2003, jumlah PUS yang ada sebanyak 5.918.271. Yang menjadi peserta KB sebesar 11,72%. Sedang jumlah peserta KB aktif yang telah dibina mencapai 77,80%.

2.      Peserta KB baru (PB)

Dari sejumlah 693.469 peserta KB baru ( 11,72% ), secara rinci per mix kontrasepsi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Suntik                   : 69,29   %

- Pil                         : 16,52   %

- Implant                 :   6,70   %

- IUD                      :   3,41   %

- MOP/MOW            :   2,46   %

- Kondom                :   1,66   %

- OV                       :   0,014 %

3.  Peserta KB Aktif ( PA )

Hasil pembinaan peserta KB aktif selama Tahun 2003 sebesar 4.604.160 (77,80 %), dengan mix kontrasepsi sebagai berikut :

- Suntik                   : 49,52   %

- Pil                         : 18,35   %

- Implant                 : 11,09   %

- IUD                      : 12,33   %

- MOP/MOW            :   7,76   %

- Kondom                :   0,93   %

- OV                       :   0,003 %

Dari keseluruhan peserta KB baru selam tahun 2003, penggunaan kontrasepsi yang tertinggi adalah suntik. Kontrasepsi ini memang cukup menjadi primadona masyarakat karena selain praktis juga cepat dalam mendapatkan pelayanan. Bila dibandingkan dengan pencapaian peserta KB baru Tahun 2002, kontrasepsi suntik tetap menduduki porsi teratas, sedangkan kontrasepsi untuk pria yaitu MOP dan Kondom adalah kontrasepsi yang paling sedikit digunakan. Hal ini disebabkan kebanyakan pria (bapak) masih beranggapan bahwa urusan KB adalah urusan ibu-ibu. Untuk jenis kontrasepsi obat vaginal pencapaiannya memang tidak signifikan, karena kontrasepsi ini tidak masuk dalam kontrasepsi program Keluarga Berencana.  

 4.4.2. Upaya Kesehatan Rujukan

Rumah Sakit Umum di Jawa Tengah keseluruhan berjumlah 140 buah  dengan perincian 2 RSU milik Depkes, 3 RSU milik Propinsi dan 35 RSU milik Pemerintah kabupaten / kota, 89 RSU milik Swasta,9 RSU Milik TNI/POLRI, dan 2  milik Departemen lain.

Rumah Sakit Umum Pemerintah tipe B pendidikan ada 5 rumah sakit , RS tipe B ada 13 buah  dan tipe C ada 22 buah, sedangkan rumah sakit Swasta Tipe B 5 Rumah Sakit,Tipe C 30 Rumah Sakit dan Tipe D 22 Rumah Sakit. Berdasarkan tempat tidur yang tersedia dibandingkan dengan jumlah penduduk dimasing-masing Kab/Kota, Kabupaten/Kota yang jumlah  tempat tidurnya sudah memenuhi kebutuhan adalah Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kudus.

Rata-rata  prosentase pemakaian Tempat Tidur (BOR) di RSU pemerintah Propinsi Jawa Tengah tahun 2003 adalah 57,31  hanya 22 RS yang nilai BOR >60%target yang diharapkan 60 %, sedangkan untuk RSU swasta rata – rata BOR adalah 53,50 %, Nilai BOR yang >60 % sebanyak 47 RSU yang lainnya <60 %, yang berarti bahwa rata – rata BOR dijawa Tengah masih berada dibawah kisaran yang ideal yaitu 60 – 80 % walaupun masih ada BOR yang Ekstrim tinggi rendahnya, Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal misalnya adanya kasus luar biasa,kasus yang memerlukan waktu perawatan yang lama atau kasus yang berat hasil dari rujukan . Nilai LOS (Length of Stay) yaitu rata-rata rawatan seorang pasien pada tahun 2003 LOS RSU Pemerintah dipropinsi Jawa tengah adalah LOS 1-5 hari ada 85 %, LOS antara 6-9 hari 7,5 % dan LOS lebih 10 hari 7,5 %,Sedangkan LOS untuk RSU Swasta 1 – 5 hari sebanyak 55 %,LOS antara 6 –9 hari 25 % dan LOS lebih 10 hari adalah 20 %. Untuk nilai TOI < 1 hari 12,5 %, 1 – 3 hari 45 % dan > 3 hari 42,5 %  hal ini berarti masih banyak rumah Sakit di Jawa Tengah dibawah angka ideal karena idealnya TOI adalah antara   1 – 3 hari.

Jumlah pasien rawat jalan di propinsi Jawa Tengah tahun 2003 sebanyak 3.374.643 dibandingkan dengan jumlah pasien rawat jalan tahun 2002 yang berjumlah 3.442.703 terjadi penurunan jumlah pasien rawat jalan, hal ini bisa disebabkan karena proses rujukan yang berjalan dimana pasien memeriksakan diri di Pusat Pelayanan Kesehatan Dasar.

NDR adalah angka kematian lebih dari 48 jam setelah dirawat,angka Net Death Rate ( NDR ) yang masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000 penderita keluar, maka kabupaten/kota yang nilai NDR nya dibawah standar ada 5 kabupaten/kota (13%) dan 30 Kabupaten yang memiliki NDR kurang dari 25 per 1000 penderita keluar (87%) sehingga secara keseluruhan  pelayanan rumah sakit di Propinsi Jawa Tengah telah baik. 

Berdasarkan standar yang berlaku angka Gross Death Rate (GDR) seyogyanya tidak lebih dari dari 45 per 1.000 penderita keluar pada tahun 2003 RSU yang memiliki GDR dibawah 45/1000 penderita keluar sebanyak 85 % dan yang memiliki nilai GDR diatas 45/1000 sebanyak 15 %.

4.4.3. Upaya Kesehatan Khusus

a.  Sarana Kesehatan Dengan Kemampuan Gawat Darurat

Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat , meliputi : Rumah Sakit Umum  sebanyak 100 % (jumlah 149) ; Rumah Sakit Jiwa sebanyak 71,43 % (jumlah 7) ; Rumah Sakit Khusus sebanyak 78,57 % (jumlah 815) ; dan sarana kesehatan yang lain 14,35 % (jumlah 223).

b.  Sarana Pelayanan Kesehatan menurut Kemampuan Labkes dan Kepemilikan 4 Spesialis Dasar

Sarana pelayanan kesehatan menurut kemapuan laboratorium kesehatan dan memiliki 4 spesialis dasar , sebagai berikut : Rumah Sakit Umum yang memiliki laboratorium kesehatan = 98,60 % dan spesialis dasar = 92,32 % ; Rumah Sakit Jiwa yang memiliki laboratorium kesehatan = 57,14 % dan spesialis dasar = 0 % ; Rumah Sakit Khusus yang memiliki laboratorium kesehatan = 51,06 % dan spesialis dasar = 0 % ; Puskesmas yang memiliki laboratorium kesehatan = 74,32 % dan spesialis dasar = 0 %. Secara keseluruhan di Jawa Tengah jumlah sarana kesehatan = 1038 , dengan memiliki laboratorium kesehatan = 76,49 % dan spesialis dasar = 12,72.

c.  Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas

Pelayanan kesehatan gigi di puskesmas tahun 2003 meliputi : tumpatan gigi tetap rata-rata per bulan sebanyak 6 ; pencabutan gigi tetap rata-rata per bulan sebanyak 12 . Ratio tambal / cabut sebesar 0,50.


[ Kembali ]

4.5. SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN

4.5.1. Sarana dan Tenaga Kesehatan

Pada pendataan ulang PNS (PUPNS) dapat dilihat keadaan tenaga kesehatan di Jawa Tengah, Terdapat kekurangan tenaga Kesehatan dimana pemenuhan tersebut akan diadakan sesuai kebutuhan Pusat, Propinsi dan Kabupaten Kota yang diselenggarakan secara serempak (Nasional) dalam rangka pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil baik tenaga medis maupun paramedis. Keadaan Tenaga Kesehatan sesuai data Propenas proporsi adalah 50 % dimana dalam renstra ditargetkan sebesar 55 % dari jumlah penduduk untuk tahun 2003.

Departemen Kesehatan telah mengangkat Bidan PTT baru dan memperpanjang Bidan yang telah mempunyai masa baktinya sebagai PTT di  Kabupaten dalam upaya mendekatkan pelayanan kesehatan di masyarakat.

Sedangkan jumlah Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan di Jawa Tengah pada tahun 2002 sejumlah 96 institusi, sampai dengan tahun 2003 meningkat menjadi 111 insitusi (5 %).

Dari 111 institusi, sebanyak 80 institusi (72 %) institusi telah terakrditasi dengan rincian sebagai berikut :

§         Strata  A sejumlah 10 institusi

§         Strata  B sejumlah 63 institusi

§         Strata  C sejumlah 7 institusi

§         Belum terakreditasi sejumlah 31 institusi

Untuk institusi Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) yang mendapat akreditasi A sebanyak 1 institusi, akreditasi B sebanyak 7 institusi, sedangkan insititusi Jenjang Pendidikan Tinggi (JPT) yang mendapat akrditasi A sebanyak 9 institusi, akreditasi B sebanyak 54 institusi, akreditasi C sebanyak 9 institusi dan yang belum terakreditasi sebanyak 31 institusi.

Jumlah institusi pelatihan di Jawa Tengah ada 2 buah yaitu Balai pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Salaman dan Balai Pelatihan Tenaga profesi Kesehatan (BPTPK) Gombong. Kedua Institusi Pelatihan tersebut telah terakrditasi oleh Pusdiklat Depkes dengan masing-masing mempunyai misi yang berbeda, Bapelkes Salman lebih menitik beratkan pada Program Primary Health Care (PHC), sedangkan BPTPK Gombong pada jaminan mutu (Quality Assurance).

Jumlah institusi tahun 2003, penerimaan siswa sesuai dengan status akreditasi sebagai berikut :

§         Strata  A sejumlah 854 siswa     dari alokasi 1020 siswa         : 83 %

§         Strata  B sejumlah 4234 siswa dari alokasi 5100 siswa            : 83 %

§         Strata  C sejumlah 259 siswa     dari alokasi 410 siswa           : 63 %

§         Belum terakreditasi sejumlah 1691 dari alokasi 1980 siswa       : 83 %

Jumlah tenaga kesehatan yang telah diregistrasi sampai dengan tahun 2003 sebanyak 11536 orang terdiri dari :

Tenaga Perawat       : 6345 orang

Tenaga Bidan                     : 3264 orang

Tenaga Fisioterapi     :   205 orang

Tenaga Farmasi        : 1252 orang

Tenaga Refraksionis   :    66 orang

Sumber tenaga kesehatan yang terigistrasi merupakan tenaga NON PNS, dan kelulusan dari institusi pendidikan tenaga kesehatan.

Jumlah Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan

1. Keperawatan        : 47 buah

2. Kebidanan            : 24 buah

3. ATRO                 :   2 buah

4. ARO                             :   1 buah

5. Gizi                     :   3 buah

4.5.2 Program Obat dan Makanan

Adanya otonomi daerah membuka berbagai peluang terjadi perubahan dan perbedaan yang sangat mendasar di masing-masing Kab/Kota dalam melaksanakan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan lainnya.

Pengelolaan yang berjalan sebagaimana mestinya seharusnya ada penanggung jawab, personal terlatih, sistem pengelolaan dan juga sarana, baik gedung, komputer maupun kendaraan roda empat dan dua. Berbeda dengan pengelolaan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena personal terlatih dipindah tugaskan atau sarana diubah peruntukannya serta mekanisme pengelolaan obat yang telah dibina bertahun-tahun diubah tidak sesuai standar yang berlaku.

Akan tetapi organisasi yang seragam mungkin di era otonomi daerah dianggap tidak cocok lagi, mengingat masing-masing Kab/Kota mempunyai kebutuhan lokal spesifik. Pertanyaannya adalah apakah perubahan dan perbedaan semua itu ditujukan untuk menjamin ketersediaan maupun meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap obat publik dan perbekalan kesehatan lainnya ? 

Pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan merupakan rangkaian kegiatan penatalaksanaan dinamika logistik obat dan perbekalan kesehatan secara tertib, pemantauan ketersediaan dan penggunaannya. Agar penyediaan Obat publik dan perbekalan kesehatan lainnya dapat dilakukan lebih efektif dan efisien diperlukan informasi mengenai pengelolaan obat di Kab/Kota, yang meliputi : perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, penggunaan obat dan sistem informasi di Kab/Kota sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

Keadaan dan Masalah

1.      Aspek Struktur Organisasi.

Dari 35 kabupaten/Kota dibedakan menjadi 2 yaitu sebagai Bagian Struktural (Non-UPT) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kab/Kota.

7 Kabupaten adalah Non-UPT dengan Nama UPT adalah :

-        Gudang Farmasi DKKS : Purbalingga

-        Sie Farmamin : Brebes & Kebumen

-        Sie Farmasi : Rembang & Pemalang

-        Sie Pengadaan & Distribusi : Kendal

-        Sie Bindal Obat dan Obat Tradisional : Demak

Dan 28 Kab/Kota adalah UPT dengan Nama UPT Dinkes Kab/Kota adalah :

-          13: Gudang Farmasi

-          6 : Instalasi Farmasi

-          3 : Instalasi Perbekalan Farmasi

-          3 : Instalasi Perbekalan Farmasi & Alat kesehatan

-          1 : UPTD Perbekalan Kesehatan

-          1 : UPTD Kefarmasian

-          1 : Gudang Obat 

2.  Aspek sumber daya manusia.

-        Ada 4 Kabupaten (11,43 %)  tidak ada tenaga apoteker, yaitu : Kab. Grobogan, Kab. Pemalang, Kab. Banyumas dan Kab. Wonogiri. 

-        Rata-rata jumlah tenaga asisten apoteker (AA) di UPO Kab/Kota adalah 2,37 orang :

a.       5 AA di 2 Kabupaten, yaitu Kab.Cilacap dan Kab.Purbalingga.

b.       4 AA di 4 Kab/Kota, yaitu Semarang, Kab.Kendal, Kab.Magelang dan Kab.Wonogiri.

c.       3 AA di 9 Kab/Kota.

d.       2 AA di 10 Kab/Kota.

e.       1 AA di 8 Kab/Kota.

f.        Tidak ada AA di 2 Kabupaten, yaitu Kab.Banyumas dan Kab. Brebes.

-        Sedangkan kondisi sumber daya pengelola obat di Puskesmas, rata-rata persentase tenaga pengelola obat adalah :

a.       45,17 % adalah tenaga asisten apoteker.

b.       54,83 % adalah tenaga non-asisten apoteker.

c.       Ada 3 Kota dimana pemenuhan tenaga asisten apoteker lebih dari 100 %, yaitu : Semarang (105,41%), Kota Magelang (100%) dan Kota Surakarta (206,67%).

d.       Ada 23 Kab/Kota dimana persentase tenaga AA dibanding jumlah Puskesmas yang ada di Kab/Kota adalah dibawah 50%, yaitu :

Dari data 21 Kab/Kota, persentase tenaga farmasis dibanding dengan jumlah tenaga, rata-rata adalah 40 %, dengan penyebaran antara 10 % sampai 66,67 %, terendah di Kab. Brebes dan tertinggi di Kab. Purbalingga.

Persentase tenaga terlatih dibanding dengan jumlah tenaga, rata-rata adalah 22,52 %, dengan penyebaran antara 0 % sampai 44,44 %, terendah di Kab. Jepara dan tertinggi di Kab. Karanganyar. 

3.      Aspek perencanaan dan distribusi. 

Dari 18 Kab/Kota :

-        13 Kab/Kota (72,22 %) sudah ada Tim POT ( 7 atau 53,85 % memakai SK Kepala Daerah, 6 atau 46,15 % memakai SK Kepala Dinkes Kab/Kota).

-        5 Kab/Kota (27,78 %) tidak ada Tim POT.

Dari data 15 kab/Kota, ada 5 atau 33,33 % yang keanggotaan Tim POT hanya bersifat lintas program.         

4.      Aspek pengadaan. 

Tahun 2003, dari 20 Kab/Kota, rata-rata jumlah jenis obat yang diadakan adalah 123,25 jenis obat, dengan angka penyebaran atau range antara 20 sampai 318 jenis, terendah 20 jenis di Wonogiri dan tertinggi 318 jenis di Kab. Purbalingga yang terinci sebagai berikut :

-        78,58 jenis obat generik atau 61,66 %.

-        18,37 jenis obat patent atau 17,95 %.

-        7,58 jenis obat gigi atau 6,98 %.

-        12,36 jenis alat kesehatan habis pakai atau 9,02 %.

-        8,63 jenis merupakan lain-lain, yaitu reagen atau 5,62 %.

Dari 21 Kab/Kota, terdapat 13 Kab/Kota atau 61,90 % mengadakan obat program dari Dana APBD Kab/Kota.

Dan dari 14 Kab/Kota, ada 4 Kab. pengelolaan obat programnya dilakukan tidak terpusat atau tidak menerapkan konsep “satu pintu”, yaitu : Kota Tegal, Kota Salatiga, Kab. Purworejo dan Kab. Tegal.

5.      Aspek penyimpanan dan distribusi.  

Dari 20 Kab/Kota, rata-rata luas tanah adalah 1.306 m2, dengan rata-rata luas bangunan 336 m2 atau persentase rata-rata 29 % dibanding luas tanah (angka penyebaran antar 9,52 % sampai 41,2 %, terendah di Kab. Temanggung dan tertinggi di Kab. Pekalongan).

Rata-rata luas ruang penyimpanan adalah 276,55 m2 atau persentase rata-rata 82,57 % dibanding luas bangunan (angka penyebaran antar 36 % sampai 90,91 %, terendah di Kota Pekalongan dan tertinggi di Kab. Kendal).

Rata-rata luas ruang administrasi adalah 49 m2 atau persentase rata-rata 14,69 % dibanding luas bangunan (angka penyebaran antar 9,09 % sampai 25,58 %, terendah di Kab. Kendal dan tertinggi di Kab. Purworejo).

6.     Penerapan konsep “ satu pintu “ dalam pengelolaan obat di Kab/Kota.

Dari jumlah data 20 Kab/Kota, tidak semua Kab/Kota pengelolaan obat dilakukan secara terpusat atau menerapkan konsep “satu pintu”.

-         Ada 7 atau 35 % Kab/Kota yang menerapkan pengelolaan obat dengan konsep “satu pintu”

-         Ada 13 (65 %) Kab/Kota yang tidak menerapkan pengelolaan obat konsep “satu pintu”.

-         Obat-obat yang tidak dikelola “satu pintu”, adalah : ASKES, Program dan PKPS-BBM.

Jenis dan jumlah peralatan penyimpanan. 

       

 Peralatan penyimpanan :
1.      Rak Besi,
2.      Lemari Obat.
3.      Pallet.
4.      Lemari Pendingin.
5.      Lemari Narkotik.
6.      Kereta Dorong.
7.      AC.
8.      Pemadam Kebakaran.
9.      Timbangan.
10.  Teralis.
11.  Alarm.

Persentase peralatan penyimpanan yang paling banyak rusak adalah alarm (30,34 %), Pemadam kebakaran (25 %) dan lemari obat (15,63 %)   

     

7.     Peralatan Pendukung.

Peralatan pendukung meliputi : (data : 21)

1.      Kendaraan roda 4, ada 4 Kab. (19,05 %) yang diubah peruntukannya, yaitu Brebes, Purbalingga, Wonosobo dan Kendal.

2.      Kendaraan roda 2, ada 2 Kab. (9,52 %) yang diubah peruntukannya, yaitu Brebes dan Sukoharjo.

3.      Komputer, kerusakannya 14,29 %.

4.      Mesin ketik, kerusakannya 28,57 %   

8.     Aspek sistem informasi pengelolaan obat.

Dari jumlah sarana yang wajib melaksanakan pelaporan LPLPO, 100 % sarana membuat laporan dan 67,36 yang tepat waktu. Sedangkan dalam pengisiannya, 89,47 % lengkap dan benar. Data-data yang sering tidak diisi atau salah al : jumlah kunjungan, stok optimum, sisa obat dan jumlah permintaan obat.

9.     Aspek penggunaan obat di Puskesmas.

Dari 21 Kab/Kota, hanya 16 Kab/Kota ( 76,19 %) yang ada dana kegiatan pengelolaan obat dari dana APBD Kab/Kota,, kegiatan tersebut antara lain : Supervisi/Bimtek/Monev dan  Pertemuan rutin.

Sedangkan untuk kegiatan Pelatihan penggunaan obat rasional, ada 9 Kab/Kota (42,86 %) yang melaksanakan kegiatan dari dana APBD Kab/Kota.

4.5.3. Keuangan

Alokasi anggaran pada Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 316.195.288.000.- bersumber dari APBN, APBD, dan Swasta/Masyarakat. Dari alokasi anggaran tersebut terserap sebesar Rp. 256.351937.303.- (81,07%) terdiri dari:

-          Alokasi anggaran APBN sebesar Rp. 236.546.468.000.- (74,81%) terserap sebesar Rp. 180.746.423.473.- (57,17%) dari anggaran keseluruhan sebesar Rp. 316.195.288.000.-

-          Alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 79.648.820.000.- (25,19%) terserap Rp. 75.587.513.830.- (23,91%) dari anggaran keseluruhan sebesar Rp. 316.195.288.000.-

Untuk anggaran APBN dana sebesar Rp. 236.546.468.000.- dialokasikan untuk 4 proyek dan 59 bagian proyek yang penyerapannya sampai dengan bulan Desember 2003 mencapai Rp. 180.746.423.473.- (76,42%). Penyerapan tertinggi pada Bagian Proyek Peningkatan RSUD Tugurejo dengan persentase 99,96%, sedangkan penyerapan terendah pada Bagian Proyek PUK HP V Propinsi Jawa Tengah dengan persentase 27.17% dengan alokasi anggaran RM sebesar Rp. 126.066.000.- PLN/RK sebesar Rp. 6.653.430.000.- terserap sebesar RM 7.620.000.- PLN/RK sebesar Rp. 1.834.254.262.- sebagian besar anggaran dari sumber dana PLN dikarenakan :

-          Keterlambatan turunnya Daftar Isian Proyek (DIP)

-          Masih banyak anggaran yang bertanda bintang

-          Waktu pelaksanaan sangat terbatas, tidak sesuai dengan waktu yang dibutuhkan.

-          Kurangnya koordinasi antara KPKN Pusat dan Daerah yang menyebabkan penyelesaian SPJ terlambat.

-          Turunnya NOL ( No. Objection Letter ) maupun OL (Objection Letter) terlambat sehingga berpengaruh pada pelaksnaan kegiatan.

-          Adanya beberapa kegiatan yang perlu direvisi/dibatalkan.

Sehingga kegiatan yang rencana dilaksanakan pada awal tahun akhirnya tertunda pelaksanaannya, juga untuk pengadaan barang dan jangka waktu pelelangan menjadi terlambat, adapun alokasi anggaran Bagpro PUK HP. V Prop. Jateng sumber dana PLN akan diluncurkan pada tahun 2004.

Dari anggaran APBN sebesar RP. 236.546.468.000.- terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 150.142.320.000.- dan Pinjaman Luar Negeri (PLN/RK) sebesar Rp. 86.404.148.000.- dengan penyerapan RM sebesar Rp. 147.309.863.366.- (98,11%), PLN/RK penyerapannya sebesar Rp. 33.454.560.107 (38.72%).

Adapun alokasi anggaran APBD TA. 2003 sebesar Rp. 79.648.820.000.- terserap sebesar Rp. 75.587.513.830.- (98.35%). Anggaran yang bersumber dari swasta/masyarakat belum dapat dilaporkan karena belum adanya mekanisme pelaporan yang jelas.

Bila dilihat dari persentase anggaran APBN dan APBD Tahun Anggaran 2003 pada Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dengan alokasi sebear Rp. 316.195.288.000.- penyerapannya sebesar Rp. 256.351.937.290.- (81.07%) dibandingkan dengan anggaran APBN dan APBD  Tahun  Anggaran  2002 ( s.d.  bulan  Desember  2002 ) alokasi sebesar Rp. 211.876.541.000.- terserap sebesar Rp. 175.082.219.290.- (82.63%), hal ini dinyatakan dengan adanya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).


[ Kembali ]
 

 

Copyrights 2005 by Pradipta