[ Derajat kesehatan | Keadaan Lingkungan | Perilaku Masyarakat | Upaya Kesehatan | Situasi Sumber Daya Kesehatan ]
 

Dari grafik di atas menunjukan  bahwa kecenderungan (trend) kasus HIV maupun AIDS selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan secara signifikan terjadi mulai tahun 2001 (82 HIV/AIDS), hampir dua kali tahun 2000 (43 HIV/AIDS). Sedangkan kasus AIDS tahun 2004 meningkat enam kali lipat kasus AIDS tahun 2003

5). Surveylans Accute Flaccid Paralysis ( AFP )

Dalam upaya untuk membebaskan Indonesia dari penyakit polio, maka pemerintah telah melaksanakan program Eradikasi Polio (ERAPO) yang terdiri dari pemberian imunisasi polio secra rutin, pemberian imunisasi missal pada anak balita melalui PIN (Pekan Imunisasi Nasional ) dan surveilans AFP.

Surveilans AFP pada hakekatnya adalah pengamatan dan penjaringan semua kelumpuhan yang terjadi secara mendadak dan sifatnya flaccid (layuh), seperti sifat kelumpuhan pada poliomyelitis. Prosedur pembuktian penderita AFP terserang virus polio liar atau tidak adalah sebagai berikut :

1.      Melakukan pelacakan terhadap anak usia sama atau kurang dari 15 tahun yang mengalami kelumpuhan layuh mendadak
(<14 hari) dan menentukan diagnosa awal.

2.      Mengambil specimen tinja penderita tidak lebih dari 14 hari sejak kelumpuhan, sebanyak dua kali selang waktu pengambilan I dan II  > 24 jam

3.      Mengirim kedua specimen tinja ke laboratorium Bio Farma Bandung dengan pengemasan khusus/baku

4.      Hasil pemeriksaan specimen tinja akan menjadi bukti virologis adanya virus polio liar didalamnya

5.      Diagnosa akhir ditentukan pada 60 hari sejak kelumpuhan. Pemeriksaan klinis ini dilakukan oleh dokter spesialis anak atau syaraf untuk menentukan apakah masih ada kelumpuhan atau tidak.

Hasil pemeriksaan virologis dan klinis akan menjadi bukti yang syah dan meyakinkan apakah semua kasus AFP yang terjaring termasuk kasus polio atau tidak sehingga dapat diketahui apakah masih ada polio liar di masyarakat.

Secara statistik jumlah penderita kelumpuhan AFP diperkirakan 1 diantara 100.000 anak usia < 15 tahun. Di Provinsi Jawa Tengah setiap tahun minimal harus menemukan 92 penderita AFP. Pada tahun 2004 Jawa Tengah menemukan 107 penderita AFP dan telah dibuktikan bahwa semuanya bukan disebabkan virus polio liar. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penemuan penderita AFP di Jawa Tengah mengalami peningkatan (tahun 2003 ditemukan 104 kasus).

6). Kejadian Luar Biasa

Kejadian Luar Biasa ( KLB ) Penyakit Menular dan keracunan merupakan salah satu  masalah kesehatan masyarakat di Jawa Tengah. Selama tahun 2004 di laporkan 17 jenis KLB terjadi di Jawa Tengah antara lain Demam Berdarah, Keracunan, Diare, Difteri, Campak, Chikungunya, dan Tetanus Neonatorum, Leptospirosis. Selama tahun 2004 berdasarkan profil kesehatan kabupaten/kota, dilaporkan sebanyak 711 desa/kelurahan terjadi KLB. Dibanding tahun 2003 jumlah desa yang terserang KLB meningkat dari 623 desa menjadi 703 desa .

Persentase Desa/kelurahan yang terjadi KLB dan ditangani kurang dari 24 jam sebesar 97.62 %. Dibandingkan tahun sebelumnya, dimana desa terkena KLB ditangani < 24 jam sebanyak 88,12 %, maka terjadi peningkatan penangan KLB. Pada  tahun 2004 KLB Demam Berdarah Dengue,  merupakan salah satu kejadian yang menonjol, karena sebanyak 328 desa di Jawa Tengah terjadi kejadian luar biasa DBD yang berasal dari 118 kecamatan dengan penderita sebanyak 2.986 orang dan 72 kematian (CFR= 2,41 %).

Dibanding tahun 2003, angka tersebut menurun jumlah desa yang terkena, karena pada tahun 2003 terjadi pada 337 desa dengan penderita sebanyak 2.205 jiwa dan 58 kematian. Penurunan tersebut setelah dikaji lebih dalam, ada kemungkinan karena pada tahun 2003 terjadi peningkatan kasus DBD secara nasional, sehingga kejadian pada tahun 2003 lebih tinggi.

Sebagai urutan kedua penyebab KLB adalah kejadian keracunan makanan yang menyerang 63 desa meliputi 53 kecamatan dengan penderita sebanyak 1.298 orang  dengan CFR sebesar 0,46%.  Urutan ketiga adalah KLB campak, sebanyak 65 kejadian dengan penderita sebanyak 1137 penderiyta 3 kematian. Urutan selanjutnya yang adalah KLB Hepatistis yang menyerang di 49 desa, difteri di 51 desa, Leptospirosis di 31 desa. Kabupaten/kota yang mempunyai desa terserang KLB paling banyak adalah Kabupaten Karanganyar 86 desa, kota Semarang 55 desa , kabupaten Kendal 56 desa .

Kecamatan terkena KLB pada tahun 2004 sebanyak 353 kecamatan, dibanding tahun sebelumnya sebanyak 297 kecamatan terlihat meningkat 56 kecamatan (19 %). Angka kematian tertinggi pada KLB disebabkan oleh Tetanus Neonatorum sebesar 91 % dan Leptospirosis sebesar 35 %.  Frekuensi Kejadian KLB menurut jenisnya di Jawa Tengah tahun 2004 dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 7

Grafik KLB Berdasarkan Jenis Penyakit di Jawa Tengah Tahun 2004

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa KLB DBD mempunyai urutan pertama penyebab KLB dengan frekuensi 328 kejadian   dan Campak merupakan urutan kedua sebanyak 65 kejadian dan  keracunan makanan urutan ketiga, disusul difteri, hepatitis, dan seterusnya

Sebaran KLB DBD menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2004 menunjukkan bahwa Kota Semarang, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sukoharjo merupakan daerah yang benyak ditemukan KLB DBD. Selama tahun 2004 dilaporkan sebanyak 328 KLB Demam Berdarah Dengue.

Sebaran KLB Difteri  menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2004 menunjukkan bahwa dari 35 Kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah terdapat 10 Kabupaten  / Kota yang melaporkan adanya KLB Difteri. Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang merupakan wilayah paling banyak ditemukan KLB Difteri.

Sebaran KLB Keracunan makanan  menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2004 menunjukan bahwa dari  35 Kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah terdapat 22 Kab/Kota yang melaporkan adanya KLB keracunan makanan . Kabupaten Boyolali dan Kota Semarang, Kab. Cilacap, Kab. Banyumas dan Purbalingga merupakan wilayah yg banyak ditemukan KLB Keracunan makanan.

c.      Penyakit Tidak Menular

Berdasarkan data WHO, saat ini penyakit tidak menular menyebabkan sekitar 60% kematian dan 43% kesakitan di seluruh dunia. Sedang di negara berkembang saat ini telah terjadi pergeseran penyebab kematian utama dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Kecenderungan transisi ini dipengaruhi oleh berubahnya gaya hidup, urbanisasi, modernisasi, dan globalisasi. Termasuk dalam penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, penyakit paru obstruksi kronik, dan kanker jenis tertentu.

1)    Neoplasma

Kanker adalah tumor ganas yang ditandai dengan pertumbuhan abnormal sel-sel tubuh. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2002, kanker merupakan penyebab kematian  nomor tiga setelah penyakit jantung dan stroke. Besarnya kematian penduduk yang disebabkan kanker karena terlambat memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat seperti di Puskesmas dan Rumah Sakit.

Di Indonesia terdapat lima jenis kanker yang banyak diderita penduduk yakni kanker rahim, kanker payudara, kanker kelenjar getah bening, kanker kulit dan kanker rektum.

Di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan laporan program yang berasal dari Rumah Sakit, kasus penyakit kanker yang ditemukan sebanyak 8.182 kasus. Terdiri atas Ca mamae 3.593 kasus (43,91%), Ca servik 2.780 kasus (33,98%), Ca hepar 1.030 (12,59%), dan Ca paru 779 kasus (9,52%)

Kasus terbanyak Ca Serviks adalah di Kota Semarang yaitu sebesar 1.416 kasus (50,93%) dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Ca. Serviks di kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Apabila dibandingkan dengan jumlah penyakit tidak menular (PTM) lain di Kota Semarang, adalah 1,13%. Sedangkan kasus tertinggi kedua adalah Kabupaten Kebumen yaitu sebesar 473 kasus (17,01%) dan apabila dibanding dengan jumlah PTM tertentu lain di Kabupaten Kebumen adalah sebesar (4,54%). Untuk kasus ini yang paling sedikit dijumpai di Kabupaten Semarang dan Kota Tegal masing-masing 1 kasus (0,03%). Rata-rata kasus Ca. Serviks di Jawa Tengah adalah 79,42 kasus pertahun.

Kasus terbanyak Ca Mammae adalah di Kota Semarang yaitu sebesar 1.205 kasus (33,53%) dibanding dengan jumlah keseluruhan Ca Mammae di kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Apabila dibandingkan dengan jumlah PTM tertentu lain di Kota Semarang, adalah sebesar 0,96%. Sedangkan kasus tertinggi kedua adalah Kota Magelang yaitu sebesar 292 kasus (8,12%) dan apabila dibanding dengan jumlah PTM tertentu lain di Kota Magelang adalah sebesar 1,68%. Untuk kasus Ca Mammae ini yang paling sedikit adalah di Wonogiri sebesar 1 kasus (0,02%). Sedangkan Rata-rata kasus di Jawa Tengah dalam setahun adalah 120,65 kasus.

Kasus tertinggi Ca. Hepar terjadi di Kota Surakarta yaitu sebesar 173 kasus (16,79%) dibanding dengan jumlah keseluruhan Ca Mammae di kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Apabila dibandingkan dengan jumlah kasus PTM lain di Kota Surakarta sebesar 1,57%. Sedangkan kasus tertinggi kedua adalah Kabupaten Boyolali yaitu sebesar 148 kasus (14,36%) dan apabila dibanding dengan jumlah PTM tertentu lain di Kabupaten Boyolali adalah sebesar 1,06%. Untuk kasus Ca Hepar ini yang paling sedikit adalah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Banyumas yaitu 1 kasus (0,09%). Untuk rata-rata kasus pertahun di Jawa Tengah adalah 29,42 kasus.

Kasus tertinggi Ca. Paru adalah di Kota Salatiga sebesar 169 kasus (21,69%) dibanding dengan jumlah keseluruhan Ca Mammae di kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Apabila dibandingkan dengan jumlah kasus PTM lain di Kota Salatiga adalah 2,90%. Sedangkan kasus tertinggi kedua adalah Kota Magelang yaitu sebesar 157 kasus (20,15%) dan apabila dibanding dengan jumlah PTM tertentu lain di Kota Magelang adalah sebesar 0,89%. Kasus Ca Paru yang paling sedikit adalah di Kabupaten Pati, Jepara, Blora dan Purbalingga yaitu 1 kasus (0,12%). Rata-rata kasus pertahun di Jawa Tengah adalah 22,25 kasus.

Kenyataan yang terjadi, besarnya kematian akibat kanker terjadi karena terlambat memeriksakan ke fasilitas kesehatan atau pasien dating pada stadium lanjut, padahal sebenarnya bila pasien dating pada stadium awal, kemungkinan penyakitnya akan dapat disembuhkan dengan berbagai pengobatan dan program pencegahan. Sehingga program deteksi kanker sedini mungkin merupakan solusi terbaik, seperti melakukan "pap smear" untuk kanker leher rahim, pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) untuk kanker payudara, foto rontgen untuk kanker paru.

Akan tetapi kebanyakan masyarakat Indonesia masih kurang peduli terhadap penyakit kanker ini, sehingga perlu ditingkatkan program edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian terhadap kanker dan diharapkan masyarakat berani memeriksakan diri secara dini dan rutin agar risiko kanker dapat terdeteksi lebih awal.

2). Diabetes Melitus

Kencing manis adalah suatu keadaan dimana terjadi kelebihan kadar gula darah (glukosa) dalam darah. Kencing manis dapat disebabkan oleh faktor lingkungan seperti kegemukan, makan makanan yang berlebihan, penyakit infeksi, dsbnya atau disebabkan oleh faktor keturunan yang mengganggu hormon insulin.

 Penyakit kencing manis. WHO (1985) mengklasifikasikan penderita DM dalam lima golongan klinis, yaitu DM tergantung insulin (IDDM), DM tidak tergantung insulin, DM berkaitan dengan malnutrisi (MRDM), DM karena toleransi glukosa terganggu (IGT), dan DM karena kehamilan (GDM). Di Indonesia, yang terbanyak adalah DM tidak tergantung insulin. DM jenis ini baru muncul pada usia di atas 40 tahun. DM dapat menjadi penyebab aneka penyakit seperti hipertensi, stroke, jantung koroner, gagal ginjal, katarak, glaukoma, kerusakan retina mata yang dapat membuat buta, impotensi, gangguan fungsi hati, luka yang lama sembuh mengakibatkan infeksi hingga akhirnya harus diamputasi terutama pada kaki.

Di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan laporan program yang berasal dari Rumah Sakit, Kasus DM yang ditemukan sebanyak 151.075. tertinggi Diabetes Mellitus adalah di Kota Semarang yaitu sebesar 46.225 kasus (30,59%) dibanding dengan jumlah keseluruhan Diabetes Mellitus di kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Dilihat berdasarkan jumlah kasus PTM lain di Kota Semarang adalah 36,98%. Sedangkan kasus tertinggi kedua adalah Kabupaten Klaten yaitu sebesar 16.067 kasus (10,22%%) dan apabila dibanding dengan jumlah keseluruhan PTM tertentu lain di Kabupaten Klaten adalah sebesar 25,44%. Kasus Diabetes Mellitus paling sedikit adalah Kabupaten Semarang yaitu 52 kasus (0,03%). Sedangkan rata-rata kasus pertahun di Jawa Tengah adalah 4.316,42 kasus.

3). Gangguan Mental

Mental disorder / gangguan mental adalah bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental (kesehatan mental), disebabkan oleh kegagalan mereaksinya mekanisme-adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan/mental terhadap stimuli eksternal dan ketegangan-ketegangan; sehingga muncul gangguan fungsi atau gangguan struktur pada satu bagian, satu organ atau sisten kejiwaan.

Gangguan mental itu merupakan totalitas kesatuan daripada ekspresi mental yang patologis terhadap stimuli sosial, dikombinasikan dengan faktor-faktor penyebab sekunder lainnya. Seperti halnya rasa-rasa pusing, sesak nafas, demam panas dan nyeri-nyeri pada lambung sebagai pertanda permulaan daripada penyakit jasmaniah, maka mental disorder itu mempunyai pertanda awal antara lain; cemas-cemas, ketakutan, pahit hati, dengki, apatis, cemburu, iri, marah-marah secara eksplosif, a-sosial, ketegangan kronis dan lain-lain. Ringkasnya kekacauan/kekalutan mental merupakan bentuk gangguan pada ketenangan batin dan harmoni dari struktur kepribadian.

Di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan laporan program yang berasal dari Rumah Sakit,  kasus tertinggi gangguan mental dan perilaku terjadi di Kabupaten Klaten yaitu sebesar 9.330 kasus (55,34%) dibanding dengan jumlah keseluruhan kasus gangguan mental di kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Apabila dilihat berdasarkan jumlah kasus keseluruhan PTM lain di Kabupaten Klaten adalah 14,77%. Sedangkan kasus tertinggi kedua adalah Kota Pekalongan yaitu sebesar 2.800 kasus (16,60%) dan apabila dibanding dengan jumlah keseluruhan PTM lain di Kota Pekalongan adalah sebesar 19,22%. Kasus ini paling sedikit dijumpai di Kabupaten Wonosobo yaitu 22 kasus (0,15%). Sedangkan kabupaten/kota lain banyak yang belum melaporkan (lihat grafik). Rata-rata kasus gangguan mental dan perilaku pertahun di Jawa Tengah adalah 481,65 kasus.

4)  Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

Penyakit jantung adalah penyakit yang mengganggu sistem pembuluh darah atau lebih tepatnya menyerang jantung dan urat-urat darah, beberapa contoh pentakit jantung seperti penyakit jantung koroner, serangan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, sakit di dada (biasa disebut "angina") dan penyakit jantung rematik.

Penyakit jantung koroner merupakan yang paling tertinggi yang di derita orang-orang. Penyakit ini menyerang pembuluh darah dan dapat menyebabkan serangan jantung. Serangan jantung dikarenakan pembuluh arteri yang tersumbat, yang menghambat penyaluran oksigen dan nutrisi ke jantung. Stroke disebabkan oleh kurangnya aliran darah yang mengalir ke otak, atau terkadang menyebabkan pendarahan di otak.

Di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan laporan dari Rumah Sakit, kasus tertinggi Penyakit Jantung Koroner adalah di Kota Semarang yaitu sebesar 4.784 kasus (26,00%) dibanding dengan jumlah keseluruhan kasus Penyakit Jantung Koroner di kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Apabila dilihat berdasarkan jumlah kasus keseluruhan PTM lain di Kabupaten Klaten adalah 3,82%. Sedangkan kasus tertinggi kedua adalah Kabupaten Banyumas yaitu sebesar 2.004 kasus (10,89%) dan apabila dibanding dengan jumlah keseluruhan PTM lain di Kabupaten Banyumas adalah sebesar 9,87%. Kasus ini paling sedikit dijumpai di Kabupaten Tegal yaitu 2 kasus (0,01%). Sedangkan kabupaten Semarang dan Kabupaten Cilacap belum melaporkan. Rata-rata kasus Jantung Koroner di Jawa Tengah adalah 525,62 kasus.

Kasus tertinggi Hipertensi adalah di Kota Semarang yaitu sebesar 67.101 kasus (19,56%) dibanding dengan jumlah keseluruhan Hipertensi di kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Apabila dilihat berdasarkan jumlah kasus keseluruhan PTM lain di Kota Semarang terdapat proporsi yang lebih besar yaitu 53,69%. Sedangkan kasus tertinggi kedua adalah Kabupaten Klaten yaitu sebesar 36.002 kasus (10,49%) dan apabila dibanding dengan jumlah keseluruhan PTM lain di Kabupaten Banyumas adalah sebesar 57,01%. Kasus ini paling sedikit dijumpai di Kabupaten Tegal yaitu 516 kasus (0,15%). Sedangkan Kabupaten Cilacap belum melaporkan. Rata-rata kasus Hipertensi di Jawa Tengah adalah 9.800,54 kasus.

Kasus tertinggi Stroke adalah di Kota Semarang yaitu sebesar 3.986 kasus (17,91%) dibanding dengan jumlah keseluruhan kasus Stroke di kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Dibandingkan jumlah kasus keseluruhan PTM lain di Kota Semarang terdapat proporsi sebesar 3,18%. Sedangkan kasus tertinggi kedua adalah Kabupaten Sukoharjo yaitu 3.164 kasus (14,22%) dan apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan PTM lain di Kabupaten Sukoharjo adalah sebesar 10,99%. Kasus ini paling sedikit dijumpai di Kabupaten Semarang yaitu 4 kasus (0,01%). Sedangkan Kabupaten Cilacap juga belum pernah melaporkan. Rata-rata kasus Stroke di Jawa Tengah adalah 635,60 kasus.

5) Glaukoma

Glaukoma adalah suatu penyakit dimana tekanan di dalam bola mata meningkat, sehingga terjadi kerusakan pada saraf optikus dan menyebabkan penurunan fungsi penglihatan. Tedapat 4 jenis glaucoma, glaukoma sudut terbuka, glaukoma sudut tertutup, glaukoma kongenitalis, dan glaukoma sekunder.terdapat 4 jenis glaukoma:

Keempat jenis glaukoma ditandai dengan peningkatan tekanan di dalam bola mata dan karenanya semuanya bisa menyebabkan kerusakan saraf optikus yang progresif.

Di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan laporan dari Rumah Sakit, pada tahun 2004 untuk kasus Galukoma hanya ada 3 kabupaten/kota yang melaporkan dan tercatat ada kasusnya yaitu Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo dan Kota Pekalongan. Oleh karena banyak yang belum ada datanya karena banyak yang belum melaporkan, maka kasus ini untuk sementara belum bisa dihitung berdasarkan proporsi yang ada.

6)  Katarak

Katarak adalah kekeruhan pada lensa mata yang mengakibatkan pandangan kabur. Kata katarak berasal dari bahasa Yunani yang berarti air terjun, karena orang yang menderita katarak mempunyai penglihatan yang kabur seolah-olah dibatasi oleh air terjun.

Pada keadaan normal, lensa yang jernih berfungsi meneruskan cahaya ke dalam mata agar mata dapat memfokuskan benda dari jarak yang berbeda-beda. Apabila lensa menjadi keruh, maka cahaya yang masuk ke dalam mata dapat terpencar dan mengakibatkan pandangan kabur.

Di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan laporan yang berasal dari Rumah Sakit pada tahun 2004, kasus tertinggi Katarak adalah di Kota Pekalongan yaitu sebesar 2.579 kasus (26,18%) dibanding dengan jumlah keseluruhan kasus Katarak di kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Sedangkan apabila dibandingkan jumlah kasus keseluruhan PTM lain di Kota Pekalongan terdapat proporsi sebesar 18,25%. Sedangkan kasus tertinggi kedua adalah Kabupaten Banyumas yaitu 1.580 kasus (16,04%) dan apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan PTM lain di Kabupaten Banyumas adalah sebesar 8,29%. Banyak kabupaten/kota lain yang tidak tercatat atau tidak tampak ada kasusnya. Hal ini dikarenakan dua hal yaitu tidak melaporkan dan memang tidak ada kasusnya. Namun kabupaten/mana yang tidak ada kasus, belum bisa diidentifikasi karena kesalahan prosedur pengiriman dan kesalahan teknis lainnya. Sementara rata-rata kasus ini di Jawa Tengah dalam setahun adalah 281,42 kasus.

7) Gangguan Fungsi Hati dan Ginjal

Di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan laporan yang berasal dari Rumah Sakit pada tahun 2004, kasus tertinggi Gangguan Fungsi Hati adalah di Kabupaten Purbalingga yaitu sebesar 3.048 kasus (50,75%) dibanding dengan jumlah keseluruhan kasus Gangguan Fungsi Hati di kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Sedangkan dibandingkan jumlah kasus keseluruhan PTM lain di Kabupaten Purbalingga terdapat proporsi sebesar 45,94%. Sedangkan kasus tertinggi kedua adalah Kota Surakarta yaitu 859 kasus (14,30%) dan apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan PTM lain di Kabupaten Banyumas adalah sebesar 6,20%. Kabupaten/kota lain yang tidak tercatat atau tidak tampak ada kasusnya juga cukup banyak (lihat grafik 12). Hal ini disebabkan karena tidak ada laporan dan tidak ada kasusnya. Sedangkan rata-rata kasus ini di Jawa Tengah adalah 171,57 kasus.

Sedang kasus tertinggi Gangguan Fungsi Ginjal adalah Kota Surakarta yaitu sebesar 1.497 kasus (25,22%) dibanding dengan jumlah keseluruhan kasus Gangguan Fungsi Ginjal di kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Apabila dibandingkan kasus keseluruhan PTM lain di Kota Surakarta terdapat proporsi sebesar 10,80%. Sedangkan kasus tertinggi kedua adalah Kabupaten Sukoharjo yaitu 742 kasus (12,50%) dan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan PTM lain di Kabupaten Sukoharjo adalah 2,57%. Kabupaten/kota lain yang tidak tercatat atau tidak tampak ada kasusnya juga cukup banyak (lihat gambar 13). Hal ini disebabkan karena mungkin tidak ada laporan dan tidak ada kasusnya. Sedangkan rata-rata kasus Gangguan Fungsi Ginjal di Jawa Tengah adalah 169,54 kasus.

8) Gangguan Prostat

Kasus tertinggi Gangguan Prostat berdasarkan laporan Rumah sakit terjadi di Kabupaten Grobogan yaitu sebesar 4.794 kasus (66,33%) dibanding dengan jumlah keseluruhan kasus Gangguan Prostat di kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Bila dibanding kasus keseluruhan PTM lain di Kabupaten Grobogan sebesar 46,81%. Sedangkan kasus tertinggi kedua adalah Kota Surakarta yaitu 488 kasus (6,75%) dan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan PTM lain di Kota Surakarta maka proprsi kasus ini adalah 3,52%. Cukup banyak kabupaten/kota lain yang tidak tercatat atau tidak tampak ada kasusnya (lihat gambar 14). Rata-rata kasus Gangguan Prostat di Jawa Tengah adalah 206,48 kasus.

9) Amnesia

Pada tabel 7.2. dapat dilihat bahwa jumlah kasus amnesia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 sebanyak 17.970 kasus dari 11 Kabupaten/Kota yang melaporkan. Dimana terdapat kenyataan data kasus Amnesia yang cukup fantastis yang dilaporkan oleh Kabupaten Pati yaitu sebesar 17.531 kasus (97,55). Kemudian kasus tertinggi kedua adalah di Kabupaten Banjarnegara yaitu sebesar 208 (1,15%). Melihat kenyataan tersebut perlu diadakan pendataan ulang.

B.     Angka Kematian

a.     Angka Kematian Ibu Maternal ( AKI )

Angka kematian ibu dapat diperoleh melalui berbagai studi yang dilakukan secara khusus untuk mengetahui tingkat kematian ibu seperti survei di rumah sakit dan beberapa survei di masyarakat dengan cakupan wilayah yang terbatas. Bersamaan dengan pelaksanaan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), penelitian kematian ibu menjadi bagian dari penelitian tersebut yang cakupan wilayahnya menjadi lebih luas.

Angka kematian ibu yang berasal dari kegiatan SKRT dan SDKI tersebut merupakan angka nasional dan tidak dapat diuraikan untuk tingkat provinsi. SDKI terakhir dilaksanakan pada tahun 2002/2003 dengan perkiraan AKI sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup.

AKI Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 berdasarkan hasil Survey Kesehatan Daerah sebesar 155,22 per 100.000 kelahiran hidup. Urutan penyebab kematian ibu dari yang terbanyak adalah perdarahan sesudah persalinan, eklamsi, pre eklamsi, perdarahan sebelum persalinan, dan infeksi.

Proporsi Kematian Ibu terendah dicapai oleh Kota Semarang dengan jumlah kasus kematian ibu 5 dari 20.233 kelahiran hidup dan Proporsi Kematian Ibu tertinggi terjadi di Kota Surakarta dengan jumlah kasus kematian ibu 21 dari 9.488 kelahiran hidup.

Gambar 12.

Grafik Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004

Kejadian kematian ibu maternal paling banyak adalah waktu bersalin sebesar 49,52%, kemudian disusul waktu nifas sebesar 30,06% dan pada waktu hamil 20,42%.

Gambar 13.

Grafik Penyebab Kematian Ibu Maternal

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004

b.     Angka Kematian Bayi ( AKB )

Berdasarkan laporan program, AKB Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 sebesar 6,62 per 1.000 kelahiran hidup.  AKB terrendah diperoleh Kabupaten Boyolali sebesar 0,56 per 1.000 kelahiran hidup dan AKB tertinggi diperoleh Kabupaten Temanggung sebesar 20,76 per 1.000 kelahiran hidup. 

Gambar 14.

Grafik Angka Kematian Bayi (AKB)

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004

Sedangkan AKB tingkat nasional pada tahun 2001 menurut hasil Surkesnas diperkirakan sebesar 50 per 1.000 kelahiran hidup.

Sedang AKB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 berdasarkan hasil Survey Kesehatan Daerah sebesar 14,23 per 1.000 kelahiran hidup. Perbedaan ini dimungkinkan terjadi karena data yang berasal dari laporan program kurang lengkap atau tidak semua melaporkan.

Bila ditilik dari target nasional AKB pada tahun 2010 sebesar 40 per 1.000 kelahiran hidup, maka baik di tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten/kota di seluruh Provinsi Jawa Tengah sudah berhasil melampaui target nasional.

c.      Angka Kematian Balita ( AKABA )

AKABA Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 sebesar 8,58 per 1.000 kelahiran hidup.  AKABA terrendah diperoleh Kabupaten Boyolali sebesar 0,76 per 1.000 kelahiran hidup dan AKABA tertinggi diperoleh Kabupaten Purworejo sebesar 26,36 per 1.000 kelahiran hidup. 

Bila ditilik dari target nasional AKABA pada tahun 2010 sebesar 58 per 1.000 kelahiran hidup, maka baik di tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten/kota di seluruh Provinsi Jawa Tengah sudah berhasil melampaui target nasional.

Gambar 15.

Grafik Angka Kematian Balita (AKABA)

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004

 C. Keadaan Gizi

a. Status Gizi Balita

Perkembangan keadaan gizi masyarakat yang dapat dipantau berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan (RR) program perbaikan gizi masyarakat yang tercermin dalam hasil penimbangan balita setiap bulan di posyandu.  Keadaan status gizi masyarakat di Jawa Tengah dapat tercermin dari data tahun 2004 menunjukkan jumlah balita yang ada (S) sebanyak 2.767.378 dari jumlah tersebut jumlah balita yang datang dan ditimbang (D) di posyandu sebanyak 2.064.472 dengan rincian jumlah balita  yang naik berat badannya (N) sebanyak 1.556.443 balita ( 75,39 % ) dan  balita  yang  berada  dibawah  garis  merah  (BGM)  sebanyak    35.327   balita ( 1,71% ).  Data tersebut menunjukkan bahwa di Jawa Tengah masih banyak ditemukan balita yang status gizinya berada dibawah standar (BGM).

Prevalensi Kurang Energi dan Protein (KEP) pada balita yang dipantau melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) Posyandu, yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan setiap tahun sekali.  Berdasarkan hasil pemantauan selama 6 (enam) tahun terkhir menunjukkan bahwa status gizi buruk di Jawa Tengah menunjukkan adanya kecenderungan yang meningkat yaitu dari 0,34% (1999) yang terus meningkat hingga 1,88% (2004). Sedangkan untuk status gizi kurang menunjukkan kecenderungan yang semakin turun, yaitu dari 24,58% (1999) turun menjadi 15,13% (2004).  Secara lengkap perkembangan status gizi pada balita di Jawa Tengah dari tahun 1999 – 2004 seperti terlihat  pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 : Perkembangan Status Gizi Balita Di Jawa Tengah

Kecenderungan semakin meningkatnya prevalensi balita gizi buruk disebabkan antara lain oleh semakin memburuknya keadaan ekonomi keluarga yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti kenaikkan BBM yang beberapa tahun terakhir ini terus terjadi, lapangan pekerjaan yang semakin sulit serta jumlah penduduk yang terus meningkat yang secara tidak langsung sangat terkait dengan timbulnya kasus gizi buruk.  Disamping itu, juga berkaitan dengan upaya penggalakan penjaringan kasus gizi melalui sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat termasuk media masa dan lembaga swadaya masyarakat termasuk PKK.

Gambar 16

Kecenderungan Prevalensi Gizi Kurang dan Buruk

di Jawa Tengah Tahun 1999 - 2004

Sedang perkembangan prevalensi status gizi kurang yang semakin menurun, merupakan salah satu dampak dari intervensi yang terus dilakukan oleh pemerintah melalui program JPSBK, PKPKS-BBM, JPKMM serta dengan program pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan yang diprioritaskan kepada seluruh sasaran keluarga miskin sehingga hal ini dapat mencegah terjadinya ancaman “loss generation”  akibat terjadinya “Booming”  balita kurang gizi.  Kegiatan lainnya yang dilakukan khususnya terhadap kasus gizi buruk antara lain adalah pelacakan kasus yang bertujuan untuk melakukan analisis tentang faktor-faktor yang berkaitan dengan gizi buruk serta upaya alternatif penanggulangannya.  Rujukan dan perawatan balita gizi buruk yang dilakukan di Puskesmas maupun RS juga telah memberikan manfaat yang sangat berarti terhadap upaya penanggulangan kasus gizi buruk, namun demikian kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kasus gizi buruk yang terus bermuculan, hal ini menunjukkan bahwa faktor utama penyebab gizi buruk belum dapat diatasi secara tuntas yaitu masalah ketidakmampuan keluarga maupun kemiskinan, sehingga banyak kasus gizi buruk yang telah disembuhkan di Psukesmas maupun di RS setelah dikembalikan ke rumah kambuh lagi menjadi gizi buruk akibat kemiskinan keluarga.

Hasil laporan dari Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah tentang perkembangan kasus gizi buruk secara absolut menunjukkan pada akhir tahun 2004 jumlah kasus balita gizi buruk yang ditemukan adalah 12.605  anak yang terdiri dari 4.792 anak (38,02%) kasus lama, dan sebanyak 7.813 anak (61,98%) kasus baru. Terjadi kematian sebanyak 118 anak (0,93%), dan kasus yang sembuh sebanyak 7.134 anak (56,66%) dan sisa kasus yang masih dalam proses penanganan sebanyak 5.344 anak (42,39%).  Keadaan tersebut mencerminkan bahwa persentase kasus gizi buruk baru cukup tinggi (61,98%) dimana kasus baru ini hampir lebih 50% merupakan kasus kambuhan. Hal ini membuktikan bahwa timbulnya kasus gizi buruk itu sangat terkait dengan ketidakmampuan keluarga (kemiskinan keluarga).  Disamping itu keadaan kasus gizi buruk yang mengalami perbaikan juga menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan yaitu 56,66%, hal ini juga mencerminkan bahwa upaya intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah memberikan hasil yang cukup bermakna, meskipun disisi lain perlu adanya penyempurnaan yang lebih komprehensif dengan meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi secara lintas program maupun lintas sektoral.

b. ASI Eksklusif

ASI (Air Susu Ibu ) merupakan salah satu makanan yang sempurna dan terbaik bagi bayi karena mengandung unsur-unsur gizi yang dibutuhkan oleh bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi guna mencapai pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal.  Oleh sebab itu, pemberian ASI perlu diberikan secara eksklusif sampai umur 6 (enam ) bulan dan dapat dilanjutkan sampai anak berumur 2 (dua) tahun.  Namun demikian, kendala yang dihadapi selama ini adalah kesulitan dalam upaya pemantauan pemberian ASI eksklusif karena belum mempunyai system yang dapat diandalkan.  Untuk mengetahui tingkat pencapaian dalam pemberian ASI eksklusif dilakukan melalui laporan dari puskesmas yang diperoleh dari wawancara pada waktu kunjungan bayi di Puskesmas.  Hasil yang diperoleh berdasarkan data dari profil Kab/Kota  di Jawa Tengah tahun 2004 ini rata-rata adalah 20,18%, terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2003 yang mencapai 17.60%.  Sedangkan tingkat pencapaian pemberian ASI eksklusif ini yang dilakukan berdasarkan survei dampak program gizi tahun 2004 adalah 49,78%.  Namun demikian pencapaian dirasakan masih sangat rendah sekali bila dibandingkan dengan target yang diharapkan 80% bayi yang ada mendapat ASI eksklusif. Dengan demikian tingkat pencapaian dalam program ASI eksklusif ini harus mendapatkan perhatian yang khusus, dan memerlukan pemikiran dalam mencari upaya-upaya terobosan serta tindakan nyata yang harus dilakukan oleh provider di bidang kesehatan dan semua komponen masyarakat dalam rangka  penyampaian informasi maupun sosialisasi guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.

Disamping itu, sebagai salah satu pegangan dan pedoman dalam rangka penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang ASI eksklusif ada Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui tersebut adalah :

1.      Sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas.

2.      Melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan ketrampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut

3.      Menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui.

4.      Membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 30 menit setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin. Apabila ibu mendapat operasi Caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar.

5.      Membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis

6.      Tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir.

7.      Melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari.

8.      Membantu ibu menyusui semau bayi semau ibu, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui

9.      Tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI.

10.  Mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah sakit/Rumah bersalin/sarana pelayanan Kesehatan.

 c. Kerawanan Pangan

Dalam rangka mengetahui kerawanan pangan disuatu daerah, maka terlebih dahulu harus mengetahui beberapa hal yang dapat digunakan indikator bahwa suatu daerah tersebut terjadi kerawanan pangan.  Untuk melakukan klasifikasi daerah terjadi kerawanan pangan dapat dilihat dari tingkat ketersediaan pangan pokok khususnya beras dan jagung. Untuk pengkajian tingkat ketersediaan ini ada beberapa faktor yang terkait secara langsung antara lain tingkat produksi pertanian, kerusakan lahan termasuk puso, dan pemanfaatan teknologi pertanian.  Keseluruhan ini merupakan tugas pokok dari sektor pertanian, sedangkan di sektor Kesehatan untuk melakukan pengkajian terhadap kerawanan pangan dapat dilihat dari sudut tingkat konsumsi pangan masyarakat di tingkat rumah tangga.

Hasil survei konsumsi gizi (SKG) dapat diketahui tingkat konsumsi energi dan protein yang dibandingkan dengan angka kecukupan gizi (AKG). Hasil survey konsumsi gizi yang dilakukan dari tahun 1998 – 2003 menunjukkan adanya kecenderungan penurunan tingkat konsumsi energi rata-rata penduduk Jawa Tengah mulai dari 101.7% (1998) terus menurun hingga 91.85% (2003).   Sedangkan untuk tingkat konsumsi protein dari tahun 1998 – 2003 menunjukkan pencapaian rata-rata diatas AKG (protein : 46,5 gram per kapita per hari) yaitu 127,5% AKG (1998) dan turun menjadi 119,75% AKG (2004).  Namun demikian bila ditinjau lebih jauh tingkat konsumsi protein tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 90 % berasal dari konsumsi protein nabati, sehingga pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) menjadi rendah, yaitu masih < 90 (PPH ideal adalah 100).  Pencapaian Skor PPH ini mempunyai kecenderungan yang menurun yaitu 89 pada tahun 1998 menurun menjadi 82 (2003).  Secara lebih rinci gambaran tingkat konsumsi rata-rata energi dan protein serta skor PPH dapat dibaca pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 : Pencapaian Konsumsi Kalori, Protein dan Skor PPH Selama 6 Tahun

d. Prevalensi Gaky

Prevalensi gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY) di Jawa Tengah dapat dilihat dari hasil survei pemetaan gaky yang dilakukan oleh UNDIP Semarang pada tahun 1996 yang menunjukkan angka rata-rata Jawa Tengah 4,5%, yang berarti bahwa tidak termasuk daerah endemis.  Hasil ini merupakan keadaan yang sangat menggembirakan, mengingat prevalensi Gaky pada tahun 1981 adalah 34,6% yang termasuk endemis berat. Namun demikian, keadaan tersebut bila dibandingkkan lagi dengan hasil evaluasi GAKY yang dilakukan oleh UNDIP bekerjasama dengan Direktorat Gizi Masyarakat Depkes RI tahun 2003 menunjukkan angka prevalensi Gaky Jawa Tengah 6,58% dan evaluasi Gaky yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang bekerjasama dengan Balai Litbang Gaky Borobudur Magelang pada daerah endemis gaky pada tahun 2004 dengan jumlah sampel yang dikembangkan hingga di tingkat kecamatan menunjukkan angka prevelensi gaky Jawa Tengah adalah 9,68%. Dengan memperhatikan keadaan ini telah merubah status Jawa Tengah dari non endemis (1996) menjadi endemis gaky ringan pada tahun 2003 atau 2004, serta merupakan salah satu indikasi yang perlu diperhatikan dan diwaspadai guna meningkatkan upaya penangulangan gaky yang lebih baik lagi.

Gambar 17

Perkembangan Prevalensi GAKY di Jawa Tengah

Berdasarkan hasil tersebut, meskipun Jawa Tengah termasuk endemis ringan bila ditelusur lebih jauh ternyata terdapat kabupaten yang termasuk endemis berat yaitu Kabupaten Temanggung (44,82%) dan endemis sedang Kabupaten Wonosobo (24,93%).  Disamping itu juga terdapat 26 Kecamatan endemis berat, 19 Kecamatan endemis sedang dan 98 Kecamatan endemis ringan.   Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan Gaky ini dapat dikelompokkan menjadi kegiatan jangka pendek melalui pemberian suplementasi yodium dan jangka panjang dengan pemasyarakatan garam beryodium. 

Pemberian kapsul yodium diperuntukkan hanya pada kelompok masyarakat yang berada di daerah endemik gaky, khususnya kecamatan endemis berat dan sedang.  Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama dalam pemberian kapsul yodium adalah wanita usia subur (WUS) termasuk  ibu hamil dan ibu meneteki serta murid SD/MI kelas IV, V, VI yang bertempat tinggal di kecamatan endemis berat.  Pemberian kapsul yodium ini dilakukan setiap tahun sekali secara gratis melalui posyandu dan atau kegiatan khusus secara serentak di tingkat desa. Hasil pemberian kapsul yodium untuk Wanita Usia Subur pada tahun 2004 di Jawa Tengah mencapai 98,23% dengan jumlah sasaran yang diberi sebanyak 788.302 orang. Hasil ini bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2003 terjadi peningkatan sekitar 2% dengan jumlah sasaran yang diberi naik dari 654.111 orang (2003) menjadi 788.302 (2004).  Wilayah Kabupaten yang melaksanaan kegiatan pemberian kapsul yodium adalah sebanyak 12 kabupaten yang termasuk kategori endemik yaitu : Kabupaten Tegal, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Wonogiri.

Untuk mengetahui hasil pemberian kapsul yodium setiap sasaran selama 6 (enam) tahun dapat dilihat lebih lanjut sebagai berikut.

Tabel 4.4 : Tingkat Pencapaian Pemberian Kapsul Yodium

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa cakupan pemberian kapsul yodium untuk semua sasaran pada tahun 2004 mencapai rata-rata > 90%. Sedangkan kalau dilihat dari tingkat kecendurungan pencapaian kapsul yodium untuk setiap sasaran selama 6 (enam) tahun terakhir secara rata-rata keseluruhan menunjukkan tren yang terus meningkat.

Disamping itu bila dilihat secara absolut cakupan pemberian kapsul yodium secara total menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat. Peningkatan yang menyolok pada tahun 2000 yaitu 372.507 orang (1998) menjadi  516.075 orang (2000) dan meningkat lagi menjadi 788.413 orang (2002). Akan tetapi pada tahun 2004 terjadi penurunan  seperti tampak pada tabel berikut :

Tabel 4.5 : Kecendurungan Pencapaian Pemberian Kapsul Yodium Secara Absolut        

Dengan memperhatikan keadaan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan Gaky dengan suplementasi kapsul yodium ini sangat efektif.  Hal ini terbukti dari prevalensi Gaky 34,6% (1981) dapat diturunkan menjadi 4,5% (1996).  Namun prevalensi berubah naik menjadi 6,58% (2003) dan 9,68 (2004) yang disebabkan adanya perubahan kebijakan yang tidak memperbolehkan melakukan pemberian suplementasi yodium didaerah endemis hasil pemetaan tahun 1981 dan harus menggunakan hasil pemetaan tahun 1996 yang mengakibatkan terjadinya pengurangan atau penyempitan wilayah, dan hanya mengandalkan dengan penggunaan garam beryodium yang hanya mempunyai persentase 60% yang memenuhi syarat.

e. Garam Beryodium

Garam beryodium merupakan salah satu program andalan jangka panjang dalam upaya penanggulangan masalah Gaky.  Untuk itu, kualitas garam beryodium yang beredar di masyarakat harus selalu dipantau sehingga akan diketahui kandungan yodium yang ada dalam garam konsumsi tersebut memenuhi syarat atau tidak.  Pemantauan terhadap kandungan yodium dalam garam konsumsi dilakukan pemantauan secara kualitattif dengan menggunakan yodina test, hal ini sangat mudah dilakukan tanpa harus memiliki ketrampilan khusus. Pelaksanaan pemantauan garam beryodium ini  di Jawa Tengah dilakukan  secara rutin setiap tahun sekali bahkan ada beberapa Kabupaten/Kota yang melakukan setiap caturwulan melalui anak sekolah dasar dengan pelaksana adalah petugas gizi dan atau petugas kesehatan yang ada di Puskesmas.

Hasil pemantauan garam beryodium secara series dari tahun 1998 hingga tahun 2004 ini secara rata-rata kandungan yodium dalam garam konsumsi yang memenuhi syarat (kandungan yodium 30-80 ppm) masih berkisar antara 60-70%, seoerti yang tampak pada tabel 5 berikut.  Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan USI (universal salt iodization) dengan target 90% adalah masih sangat sulit untuk dicapai.  Untuk itu, upaya pemasyarakatan garam beryodium ini harus terus ditingkatkan dan diupayakan dengan menggalang semua komponen masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat secara bersama-sama, terpadu dan berkesinambungan.

Tabel 4.6 : Keadaan Garam Beryodium di Mayarakat Berdasarkan Hasil               Pemantauan Melalui Murid SD

Ket : - MMS = memenuhi syarat (30ppm – 80 ppm)

          - TMS  = tidak memenuhi syarat ( < 30 ppm dan non yodium)

Namun demikian, hasil tersebut bila dibandingkan dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui kegiatan survei kesehatan rumah tangga (SKRT), menunjukkan bahwa garam beryodium yang memenuhi syarat di masyarakat persentasenya lebih jelek lagi.  Hasil dari pemantauan yang dilakukan oleh BPS seperti terlihat pada tabel 6 dibawah ini.

Tabel 4.7 : Keadaan Garam Beryodium di Masyarakat Berdasarkan Hasil                 Pemantauan Melalui SKRT

Ket :   -  Cukup    = MMS          - Kurang   = TMS

                  -  Non yod = Tidak mengandung yodium

D.  KEADAAN LINGKUNGAN

Upaya penyehatan lingkungan dilaksanakan dengan lebih diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan, yaitu melalui kegiatan yang bersifat promotif, preventif dan protektif. Adapun pelaksanaannya bersama dengan masyarakat, diharapkan secara epidemiologi akan mampu memberikan kontribusi yang bermakna terhadap kesehatan masyarakat.

Namun demikian pada umumnya yang menjadikan permasalahan utama adalah masih rendahnya jangkauan program. Hal ini lebih banyak diakibatkan oleh berbagai faktor antara lain dana dan adanya otonomi. Sedangkan permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adalah akses terhadap kualitas lingkungan yang masih sangat rendah. Lingkungan sehat merupakan salah satu pilar utama dalam pencapaian Indonesia Sehat 2010.

Beberapa indikator penting kesehatan lingkungan dapat dikemukakan, sebagai berikut :

a.     Rumah / Bangunan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah haruslah sehat dan nyaman agar penghuninya dapat berkarya untuk meningkatkan produktivitas.

Konstruksi rumah dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan faktor risiko sumber penularan berbagai jenis penyakit khususnya penyakit yang berbasis lingkungan.

Tahun 2004 jumlah rumah di Provinsi Jawa Tengah seluruhnya 6.997.108 buah, jumlah yang diperiksa 2.219.885 buah. Dan rumah yang memenuhi syarat kesehatan 1.573.488 buah (70.88 %). Target SPM bidang kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 adalah 75 %.

Secara umum rumah dikatakan sehat apabila memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah bebas jentik nyamuk. Bebas jentik nyamuk disini terutama bebas jentik nyamuk Aedes aegypti yang merupakan vektor penyakit demam berdarah dengue.

Penyakit demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini dapat menyerang semua orang dan dapat mengakibatkan kematian terutama pada anak serta sering menimbulkan kejadian luar biasa atau wabah.

Nyamuk Aedes aegypti ini hidup dan berkembang biak pada tempat-tempat penampungan air bersih yang tidak langsung berhubungan dengan tanah seperti : bak mandi/wc, minuman burung, air tandon, air tempayan/gentong, kaleng, ban bekas dan lain lain. Di Provinsi Jawa Tengah nyamuk Aedes aegypti tersebar luas di pelosok kota dan desa, kecuali di wilayah yang ketinggiannya lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Kepadatan nyamuk ini akan meningkat pada waktu musim hujan, dimana terdapat banyak genangan air bersih yang dapat menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk Aedes aegypti.

Di Provinsi Jawa Tengah kasus demam berdarah berfluktuasi jumlahnya setiap tahun dan cenderung meningkat. Demikian pula wilayah yang terjangkit bertambah luas. Perkembangan yang tidak memuaskan mengenai wabah demam berdarah ini diduga karena kemudahan penularan yang dipicu oleh tingkat kepadatan penduduk, semakin meningkatnya arus transportasi/mobilitas penduduk antar wilayah, angka kepadatan  nyamuk Aedes aegypti tinggi, rendahnya angka bebas jentik dan belum optimalnya pengorganisasian upaya pengelolaan pemberantasan penyakit demam berdarah.

Jumlah rumah/bangunan yang ada di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004, adalah 6.997.108 buah, rumah/bangunan yang diperiksa hanya 1.940.406 buah (27.73 %). Dari rumah/bangunan yang diperiksa, 1.455.636 buah (75.02 %) bebas jentik nyamuk Aedes aegypti (masih dibawah target SPM bidang Kesehatan Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005, yaitu rumah/bangunan bebas jentik nyamuk 95 %).

Untuk mencegah dan mengendalikan populasi nyamuk penularnya (Aedes aegypti) perlu digalakkan upaya Pemberantasan  Sarang Nyamuk (PSN) melalui kegiatan 3 M ( Menguras – Menutup – Mengubur ) secara terus menerus yang melibatkan peran serta masyarakat. Keberadaan nyamuk penular ini sangat erat hubungannya dengan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Guna membina peran serta masyarakat secara efektif. Kegiatan pembinaannya perlu dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja Operasional Pemberantasan Penyakit demam berdarah ( POKJANAL DBD ) yang merupakan forum kerja lintas sektoral dengan makna yang terkandung dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang menekankan pentingnya prinsip pemerataan, yang didalam pelaksanaannya menuntut upaya promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif, peran serta masyarakat, kerja sama lintas sektoral sebagai strategi untuk mencapai kesehatan bagi semua.

b.     Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan ( TUPM )

Tempat tempat umum adalah kegiatan bagi umum yang dilakukan oleh badan badan pemerintah, swasta atau perorangan yang langsung digunakan oleh masyarakat yang mempunyai tempat dan kegiatan tetap serta memiliki fasilitas.

Tempat tempat umum di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004, jumlah yang ada 120.056 buah, jumlah yang diperiksa 67.631 buah, Jumlah sehat 48.401 buah (71.57 % ). Target SPM Bidang Kesehatan Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 sebesar 45 %.

Pengawasan sanitasi  tempat umum bertujuan untuk mewujudkan kondisi tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan agar masyarakat pengunjung terhindar dari kemungkinan bahaya penularan penyakit serta tidak menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat di sekitarnya.

Pengelolaan makanan adalah suatu bangunan yang menetap dengan segala karyawan dan peralatan yang dipergunakan untuk membuat dan menjual makanan bagi konsumen, yang meliputi restoran, rumah makan, kantin, warung kopi, snack bar, tempat penjualan minuman dingin, pabrik makanan minuman sederhana.

Risiko dari pengelolaan makanan mempunyai peluang yang sangat besar dalam penularan penyakit karena jumlah konsumen relatif banyak dalam waktu bersamaan. Oleh karena itu perlu teknologi dan metode yang lebih tepat untuk pembinaan dan pengawasannya.

Pengawasan sanitasi tempat tempat umum, meliputi : sarana wisata, sarana ibadah, sarana transportasi, sarana ekonomi dan sosial.

Ø      Sarana wisata, meliputi : hotel berbintang, hotel melati/losmen, salon/pangkas rambut, usaha rekreasi, hiburan umum dan gedung pertemuan/gedung pertunjukan.

Ø      Sarana ibadah, meliputi : masjid/mushola, gereja, klenteng, pura, wihara.

Ø      Sarana transportasi, meliputi : terminal, stasiun, pelabuhan udara, pelabuhan laut, pangkalan sado.

Ø      Sarana Ekonomi dan Sosial, meliputi : pasar, pusat pembelanjaan, apotik, sarana/panti sosial, sarana pendidikan dan sarana kesehatan.

Jumlah hotel diperiksa : 643 buah, jumlah sehat : 527 buah (81.96 %). Jumlah restoran/rumah makan diperiksa : 5.177 buah, jumlah sehat : 3.721 (71.88 %). Jumlah pasar diperiksa : 1331 buah, jumlah sehat : 679 buah ( 51.01 % ). Jumkah TUPM diperiksa : 41.772 buah, jumlah sehat : 31.673 buah ( 75.82 % ).

c. Sarana Kesehatan Lingkungan ( persediaan air bersih, jamban, tempat sampah, pengelolaan air limbah ).

Pembuangan kotoran baik sampah, air limbah dan tinja yang tidak memenuhi syarat kesehatan dapat menyebabkan rendahnya kualitas air, serta dapat menimbulkan penyakit menular di masyarakat. Jamban, tempat sampah, pengelolaan limbah dan persediaan air bersih merupakan sarana lingkungan pemukiman (PLP).

Kondisi sarana penyehatan lingkungan pemukiman di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004, sebagai berikut :

Ø      Jumlah KK yang telah memiliki sarana air bersih : 2.498.372 (64.70 %).

Ø      Jumlah KK yang telah memiliki jamban untuk tempat Buang Air Besar (BAB) : 1.898.478 ( 50.22 % ).

Ø      Jumlah KK yang telah memiliki tempat sampah : 1.280.515 (70.79 %).

Ø      Jumlah KK yang telah memiliki pengelolaan air limbah : 1.385.707 (48.15%).

Gambar 18

Keluarga dengan kepemilikan sarana sanitasi dasar

KK yang telah memiliki pengelolaan air limbah (48.15 %), berarti sudah di atas target Renstra tahun 2004 (45 %), akan tetapi masih di bawah SPM bidang kesehatan  Kab/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005, yaitu rumah yang mempunyai  SPAL : 50 %

Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) adalah suatu bangunan yang digunakan untuk membuang air buangan di kamar mandi, tempat cuci, dapur dan lain lain bukan dari jamban atau peturasan. SPAL yang sehat hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Ø      Tidak mencemari sumber air bersih (jarak dengan sumber air bersih minimal 10 m).

Ø      Tidak menimbulkan genangan air yang dapat dipergunakan untuk sarang nyamuk (diberi tutup yang cukup rapat).

Ø      Tidak menimbulkan bau ( diberi tutup yang cukup rapat ).

Ø      Tidak menimbulkan becek atau pandangan yang tidak menyenangkan (tidak bocor sampai meluap)

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan limbah masih rendah, hal inilah yang menyebabkan rendahnya jumlah KK yang telah memiliki pengelolaan air limbah.

Sanitasi merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Banyaknya penyakit ditularkan karena tidak dilakukan cara – cara penanganan sanitasi yang benar. Upaya peningkatan kualitas air bersih akan berdampak positip apabila diikuti upaya perbaikan sanitasi.

Upaya sanitasi meliputi pembangunan, perbaikan dan penggunaan sarana sanitasi, yaitu : pembuangan kotoran manusia (jamban), pembuangan air limbah (SPAL) dan pembuangan sampah di lingkungan rumah kita.

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah, maka kebutuhan air bersih semakin bertambah. Pembangunan air bersih di masing – masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah meliputi daerah Pemukiman Perkotaan dan Pedesaan. Adapun sumber air di Provinsi Jawa Tengah pada umumnya berasal dari mata air, sumur dalam, sumur gali dan air permukaan. Sistem yang digunakan untuk mensuplai air bersih melalui perpipaan dan non perpipaan. Untuk pengelolaannya pada daerah pemukiman di perkotaan pada umumnya dikelola PDAM ( Perusahaan Daerah Air Minum ) Kabupaten / Kota.

Permasalahan terbanyak yang dihadapi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berkaitan dengan air adalah terbatasnya dana untuk pembuatan SAB sehingga cakupan pelayanan air bersih di Provinsi Jawa Tengah sebesar 78.01 %, masih dibawah target Rencana Strategis Lingkungan Sehat Provinsi Jawa Tengah tahun 2004, yaitu cakupan air bersih : 80 %.

Persentase keluarga memiliki akses air bersih Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004, adalah sebagai berikut :

Ø      Ledeng                                  :  1.655.269 ( 31.55 % ).

Ø      Sumur pompa tangan                        :    444.167  (  8.47 % ).

Ø      Sumur Gali                             : 2.658.644  ( 50.67 % ).

Ø      Penampungan Air Hujan            :      25.130 (   0.48 % ).

Ø      Air Kemasan                           :      10.462 (   0.20 % ).

Ø      Sumber air lainnya                             :   452.272 (    8.62 % ).

Gambar 19

Persentase Keluarga Memiliki Akses Air Bersih

Dari tabel 35 terlihat bahwa sumber air bagi keperluan rumah tangga terbanyak adalah sumur gali, yaitu sebesar 50.67 %. Agar air sumur gali memenuhi syarat kesehatan sebagai air bersih, maka air sumur gali harus dilindungi dari pencemaran, sumur gali yang baik harus memenuhi syarat kesehatan.

Dari perkembangan pelaksanaan program penyehatan lingkungan selama ini terdapat beberapa kemajuan yang diperoleh, seperti peningkatan cakupan pelayanan penyehatan lingkungan yang secara tidak langsung dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi pada penyediaan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan, yaitu :

1.      Kurang efektif dan efisiennya investasi yang telah dilakukan pada pembangunan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan.

2.      Air hanya dipandang sebagai benda sosial.

3.      Keterbatasan kemampuan pemerintah.

4.      Belum tersedianya kebijakan dan peraturan perundangan yang mengatur pemanfaatan potensi tersembunyi yang ada dalam masyarakat.

5.      Penyehatan lingkungan belum menjadi perhatian dan prioritas.

6.      Estimasi dalam hal penganggaran sangat jauh dari yang diharapkan.

E.  PERILAKU MASYARAKAT

a. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS )

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, menurut HL Blum adalah faktor perilaku. Dengan mewujudkan perilaku yang sehat, diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan suatu penyakit dan angka kematian ibu dan anak akibat terlambat /kurangnya kesadaran dalam mengunjungi sarana pelayanan kesehatan.

Pada kenyataannya, kesadaran masyarakat untuk berperilaku sehat masih belum seperti yang diharapkan, walaupun beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku yang sehat telah dilaksanakan. Beberapa kegiatan tersebut antara lain :

Ø      Pertemuan dalam rangka penyusunan standarisasi PHBS.

Ø      Pertemuan dalam rangka sosialisasi dan advokasi PHBS.

Ø      Pemetaan/ survey PHBS

Ø      Pembinaan dan monitoring PHBS.

Ø      Promosi kesehatan baik dengan media cetak maupun media elektronik dengan materi program-program prioritas/ pencegahan dan pemberantasan penyakit yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

Ø      Pemberian stimulan sebagai sarana percontohan untuk dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat.

Dalam kegiatan PHBS terdapat beberapa tatanan, tiga tatanan yang menjadi utama sasaran PHBS adalah tatanan rumah tangga, tatanan institusi dan tatanan TTU (Tempat-tempat Umum). Untuk data profil ini, ditampilkan hanya PHBS tatanan rumah tangga karena mempunyai daya ungkit yang paling besar terhadap perubahan perilaku masyarakat secara umum.

Untuk mendapatkan data profil perilaku sehat ini telah dilakukan survey setiap tahun, di 35 Kab/Kota,  jumlah sampel survey masing-masing Kab/Kota  sangat bervariasi, sehingga mempengaruhi dalam menganalisisnya. PHBS di dalam profil ini mencakup data rumah tangga sehat dan data rumah tangga yang ber-PHBS.

Dari hasil survey yang dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota dengan jumlah sampel masing–masing  Kabupaten sebesar 210 sampel (rumah) terinci sebagai berikut :

persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat utama dan  paripurna adalah   77  %. Data ini apabila  dibandingkan dengan target renstra 2004 sebesar 60 % dan tahun 2005 sebesar 65 % berarti sudah melebihi target.

Kab yang mempunyai angka capaian rumah tangga ber-PHBS rendah adalah sbb :

Ø      Kab. Batang        =       65   %

Ø      Kab. Pekalongan =       68  %

Ø      Kab. Magelang     =       68   %

Sedangkan Kab yang mempunyai angka capaian tinggi adalah :

Ø      Kota Semarang    =      94   %

Ø      Kota Magelang     =      90   %

Ø      Kota Pekalongan  =      84   %

Akan tetapi survey sejumlah 210 sampel per Kab sehingga jumlah keseluruhan se JawaTengah sebesar 7.350 sampel belum menggambarkan data seluruh penduduk Jawa Tengah.

Sedangkan  rumah tangga sehat berdasarkan laporan rutin diperoleh angka  rumah tangga yang mempunyai strata utama dan paripurna pencapainnya sebesar 68,76 % , apabila dibandingkan dengan target renstra 2004 dan 2005 juga sudah melebihi target.

Kab yang mempunyai angka capaian rumah tangga sehat  tinggi adalah sbb :

Ø      Kota Semarang    =       93,81   %

Ø      Kota Magelang     =       89,99   %

Ø      Kota Pekalongan =       83,81   %

Sedangkan Kab yang mempunyai angka capaian rendah  adalah :

Ø      Kab. Brebes        =      39,50   %

Ø      Kab. Boyolali        =      44,49   %

Ø      Kab. Sukoharjo    =      51,99   %

Gambar 20

Persentase Posyandu Berdasarkan Strata

b. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ( JPKM )

JPKM merupakan suatu upaya pemeliharaan kesehatan secara paripurna, terstruktur yang dijamin kesinambungan dan mutunya, dimana pembiayaannya dilaksanakan secara Pra  upaya.

Berdasarkan laporan Kabupaten / Kota, jumlah penduduk yang tercover oleh berbagai JPK ( Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ) sebesar  13.464.920  Jiwa (41,56  %) dari total jumlah penduduk, dengan perincian :

Ø      Peserta Askes                                  = 1.937.012 Jiwa ( 5,98 % )

Ø      Peserta Bapel dan Pra Bapel JPKM        =    499.605 Jiwa ( 1,54 % )

Ø      Peserta Jamsostek                            =    580.198 Jiwa ( 1,79 % )

Ø      Peserta Kartu Sehat ( Program PKPS-BBM bagi keluarga miskin )

                                                          = 9.872.087  Jiwa (30,47 %)

Ø      Peserta Dana Sehat                           =    422.571 Jiwa ( 1,30 % )

Ø      Asuransi Komersial lainnya                   =    153.447 Jiwa ( 0,47 % )

Terlihat bahwa prosentase terbesar merupakan kontribusi dari kartu sehat (30,47 %), dimana pembiayaan kesehatan keluarga  miskin ditanggung oleh pemerintah dan sisanya 11,09 % merupakan peserta non Gakin yang pembiayaan kesehatannya ditanggung secara mandiri oleh peserta sendiri.

Pencapaian data JPK secara keseluruhan tersebut  bila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2004 (35 %), berarti sudah mencapai target.  Jika dilihat per kabupaten / Kota, cakupan penduduk yang  menjadi peserta JPK Pra – bayar tertinggi adalah  Kota Magelang  (76,76 %)  dan cakupan yang terendah di  Kabupaten Blora   (24,62  %).

Apabila dibandingkan dengan data JPK pada tahun 2003 pencapaian sebesar 40,58 % data terinci sebagai berikut :

Ø      Peserta Askes                                  = 1.927.238 Jiwa ( 6,01 % )

Ø      Peserta Bapel dan Pra Bapel JPKM        =    297.997 Jiwa ( 0,93 % )

Ø      Peserta Jamsostek                            =    483.566 Jiwa ( 1,51 % )

Ø      Peserta Kartu Sehat ( Program PKPS-BBM bagi keluarga miskin )

                                                          = 9.811.770  Jiwa ( 30,6 % )

Ø      Peserta Dana Sehat                           =    391.062 Jiwa ( 1,22 % )

Ø      Asuransi Komersial lainnya                   =    100.764 Jiwa ( 0,31 % )

Maka ada peningkatan pencapaian sebesar : 1,28 %

Gambar 21

Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pra Bayar

c. Posyandu

Partisipasi atau peran serta masyarakat jelas dirasakan keberadaan dan perannya dalam segala bidang pembangunan. Wujud peranserta masyarakat dalam pembangunan juga beragam. Di bidang kesehatan, wujud partisipasi biasanya berupa upaya kesehatan bersumber-daya masyarakat ( UKBM ), yang bentuknya bermacam-macam. Ada Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa, Poskestren, Saka Bakti Husada, Dana Sehat , dll.

Pada hakekatnya posyandu merupakan kegiatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, sehingga pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana posyandu menjadi tanggung jawab kita bersama terutama masyarakat disekitarnya.

Dalam perkembangannya ternyata posyandu mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Namun demikian tanggapan positif masyarakat ternyata belum dibarengi dengan meningkatnya mutu pelayanan, karena masih banyak faktor yang menyebabkan mutu palayanan posyandu masih rendah antara lain , sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki masih sangat rendah, banyak kader posyandu yang droup out, sarana dan prasarana belum memadai, termasuk krisis ekonomi yang berkepanjangan dan tak kunjung usai.

Untuk mengetahui kualitas suatu posyandu dapat menggunakan telaah kemandirian posyandu yaitu suatu cara pengelompokan posyandu menjadi 4 tingkat perkembangan ( Stratifikasi Posyandu ). Keempat strata tersebut adalah:

Ø      Posyandu Pratama

Ø      Posyandu Madya

Ø      Posyandu Purnama

Ø      Posyandu Mandiri

Jumlah posyandu di Jawa Tengah pada tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 325 posyandu,  khususnya pada strata Purnama dan strata  Mandiri.

Strata Posyandu  Purnama  dan Mandiri tertinggi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 adalah sebagai berikut :

Strata Purnama :

Ø      Kab. Karanganyar          = 571  Posyandu  ( 44,26 % )

Ø      Kota Surakarta              = 227  Posyandu  ( 39,48 % )

Ø      Kab Purworejo               = 834 Posyandu ( 49,91 % )

Strata Mandiri :

Ø      Kab Wonogiri                 = 543 Posyandu ( 22,45 % )

Ø      Kota Surakarta              = 127 Posyandu ( 22,09 % )

Ø      Kota Semarang             = 235 Posyandu ( 17,18 % )

Kabupaten / Kota dengan prosentase Mandiri rendah :

Kota Tegal                        = 0 %

Kab. Pemalang                   = 0 %

Kab. Demak                      = 0,33 %

Pencapaian Posyandu Purnama dan Mandiri jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2004 sebesar 30 % dan target 2005 : 35 %, cakupan Posyandu Purnama dan mandiri rata - rata Jawa Tengah tahun 2004 : 40,77 %, sehingga telah melampaui target.

II. UPAYA KESEHATAN

A.     Upaya Kesehatan Dasar

a.     Pemanfaatan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar

Jumlah Puskesmas di Jawa Tengah tahun 2004 yaitu Puskesmas Non Perawatan sebanyak 841 dan Rawat Inap 224, dengan Pustu 1820 buah, Pusling 757 buah dan Perahu motor 6 buah. Sarana pelayanan kesehatan dasar yang ada di Desa yaitu Polides yang sekarang bernama Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur pada tahun 2003 Bulan Desember di Desa Grantung Kab. Purbalingga. Dengan jumlah 4.322, yang akan mendapatkan bantuan pengembangan setiap tahun 1.000 PKD mulai dari tahun 2004 s/d tahun 2007.  

Cakupan kunjungan rawat jalan di Puskesmas di Provinsi Jawa Tengah sebesar 60,28 %, sedang cakupan kunjungan rawat inap sebesar 0,95 %.

Kegiatan lain yang telah dilaksanakan dalam upaya kesehatan dasar adalah:

Ø            Paradigma Baru Puskesmas tahun 2003 sebanyak 7 Kabupaten (Brebes, Temanggung, Boyolali, Purworejo, Banyumas, Demak, Rembang) pada tahun 2004 dikembangkan di 5 Kabupaten (Pati, Cilacap, Wonogiri, Tegal, Semarang Kab). Rencana tahun 2005,  7 Kab./Kota (Kudus, Karanganyar, Sukoharjo, Wonosobo, Sragen, Kebumen dan Magelang Kab.).

Ø            Kabupaten yang telah dilatih Akreditasi Puskesmas sbb :

Tahun 2003 : 7 Kabupaten (Purworejo, Karanganyar, Purbalingga, Rembang, Blora, Demak dan Batang) masing-masing 2 Puskesmas dengan jumlah 14 Puskesmas.Tahun 2004 : 4 Kabupaten (Kota Surakarta, Kab. Tegal, Pati dan Magelang) masing-masing 3 puskesmas   dengan jumlah 12 Puskesmas.

Ø            Pelatihan swadana Kab. yaitu Kabupaten Wonogiri melatih 8 puskesmas.

Ø            Untuk tahun 2005 akan dilatih 5 Kabupaten dengan jumlah 11 puskesmas.

Ø            Sampai dengan tahun 2004 dari 35 Kabupaten/Kota,  12 Kabupaten/Kota yang sudah mendapatkan pelatihan akreditasi puskesmas (34%), dari  841 puskesmas sudah 32 Puskesmas yang dilatih (0,03%), walaupun di masing-masing Kabupaten/Kota baru 2-3 puskesmas yang telah mendapatkan pelatihan dari Provinsi diharapkan pelatihan akreditasi akan terus dilakukan setiap tahun dan diharapkan Kabupaten/Kota dapat mengembangkannya sesuai kemampuan dana yang tersedia.  

Ø            Sedangkan Quality Assurance (QA) sudah 35 Kabupaten /Kota di Jawa Tengah

Ø            Sampai dengan tahun 2004, dari 841 puskesmas  sudah 171 Puskesmas yang sudah dilatih PONED ( 20,3%),

Ø            Dari 841 Puskesmas, 132 Puskesmas, sudah dilatih PPGD (15,6%)

Ø            Provinsi sudah menyusun Pedoman Asuhan Keperawatan di Puskesmas bagi Petugas dengan penyakit : TB Paru, Balita KEP, Diabetes Melitus (DM), Demam Berdarah (DB), Gangguan Jiwa, ISPA (th.2001), Hepatitis, HIV-Aids, Stroke, hipertensi th.2002), typhus, Diare, Kusta (th. 2003).

Ø            Diharapkan untuk tahun-tahun yang akan datang dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai standar kepada masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan dengan  diberikan pelatihan-pelatihan kepada petugas puskesmas didalam meningkatkan kinerja  dan pengetahuan petugas Puskesmas.

b.     Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

1).   Pelayanan Kesehatan Antenatal

Cakupan pelayanan antenatal dapat dipantau melalui pelayanan kunjungan baru ibu hamil (K1) untuk melihat akses dan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar paling sedikit empat kali (K4) dengan distribusi sekali pada triwulan pertama, sekali pada triwulan dua, dan dua kali pada triwulan ketiga.

Pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan pada ibu hamil yang berkunjungan ke tempat pelayanan kesehatan atau antenatal care (ANC) meliputi Penimbangan Berat Badan, Pemeriksaan kehamilannya, Pemberian Tablet Besi, Pemberian Imunisasi TT dan Konsultasi.

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2004 adalah 82,95%, dengan rentang antara yang terrendah 60,86% (Kabupaten Semarang) dengan yang tertinggi 98,33% (Kabupaten Pekalongan).

Bila dibandingkan dengan target K4 Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 sebesar 78%, maka terdapat 23 dari 35 kabupaten/kota atau 65,71% yang berhasil mencapai target, sedangkan 12 kabupaten/kota lainnya atau 34,29% masih di bawah target, yaitu : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupetan Wonogiri, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, dan Kota Tegal. Sementara itu terdapat satu Kabupaten yang sudah berhasil mencapat target Indonesia Sehat 2010, yaitu Kabupaten Pekalongan dengan cakupan K4 sebesar 98,33%.

Secara keseluruhan di tingkat Provinsi Jawa Tengah cakupan kunjungan ibu hamil K4 mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2003 sebesar 79,79% menjadi 82,95% pada tahun 2004.

Gambar 22

 Cakupan Pelayanan Antenatal (K4)

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004

2).  Pertolongan Persalinan

Tenaga yang dapat memberikan pertolongan persalinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga profesional (dokter spesialis kebidanan, dokter umum, bidan, pembantu bidan, dan perawat bidan) dan dukun bayi (dukun bayi terlatih dan tidak terlatih).

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (profesional, tidak termasuk oleh dukun bayi meskipun terlatih dan didampingi oleh bidan) tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2004 sebesar 83,07% kisaran rentang antara yang terrendah 63,76% (Kabupaten Wonosobo) dengan yang tertinggi 99,96% (Kota Surakarta).

Bila dibandingkan dengan target pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 sebesar 77%, maka terdapat 21 dari 35 kabupaten/kota atau 60,00% yang berhasil mencapai target, sedangkan 14 kabupaten/kota lainnya atau 40,00% masih di bawah target, yaitu : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupetan Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal.

Sementara itu terdapat 9 Kabupaten/Kota atau 25,71% yang sudah berhasil mencapat target Indonesia Sehat 2010, yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Pekalongan, Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Pekalongan.

Secara keseluruhan di tingkat Provinsi Jawa Tengah cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2003 sebesar 82,75% menjadi 83,07% pada tahun 2004.

Gambar 23

Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004

3).  Pelayanan Kesehatan Neonatal, Bayi, dan Balita

a)  Kunjungan Neonatus (0-28 hari)

Cakupan kunjungan neonatus tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2004 sebesar 93,17% dengan rentang antara yang terrendah 72,28% (Kabupaten Semarang) dengan yang tertinggi 110,10% (Kota Tegal, Kab. Banyumas, Kab. Temanggung, Kab. Pekalongan, dan Kab. Blora).

Bila dibandingkan dengan target kunjungan neonatus Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 sebesar 100% Kabupaten/Kota telah berhasil mencapai target. Dengan tidak adanya kabupaten/kota yang dibawah target dapat disimpulkan bahwa Provinsi Jawa Tengah terlalu rendah dalam menetapkan target tahun 2005 sebesar 65% sementara target nasional untuk tahun 2005 sebesar 77%. Penetapan target cakupan kunjungan neonatus seharusnya lebih besar atau minimal sama dengan target pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, sebab bidan diharapkan lebih proaktif melakukan kunjungan neonatus meskipun terhadap bayi yang persalinannya ditolong oleh dukun.

Sementara itu terdapat 20 Kabupaten/Kota atau 57,14% yang sudah berhasil mencapat target Indonesia Sehat 2010, yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal.

Secara keseluruhan di tingkat Provinsi Jawa Tengah cakupan kunjungan neonatus mengalami peningkatan dibanding tahun 2003 sebesar 92,06% menjadi 93,17% pada tahun 2004.

Gambar 24

Cakupan Kunjungan Neonatus Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2004

b) Kunjungan Bayi (1-12 bulan)

Kunjungan bayi yang dimaksudkan adalah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan, paling sedikit 4 kali.

Cakupan kunjungan bayi tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2004 sebesar 90,85% dengan kisaran antara yang terrendah 74,97% ( Kab. Rembang ) dengan yang tertinggi 100% (Kota Surakarta, Kab. Temanggung, Kab. Pekalongan, Kab. Blora, Kab. Grobogan, dan Kab. Demak).

Bila dibandingkan dengan target kunjungan bayi Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 sebesar 65%, maka 35 kabupaten/kota atau 100% telah berhasil mencapai target.

Secara keseluruhan di tingkat Provinsi Jawa Tengah cakupan kunjungan bayi mengalami peningkatan dari tahun 2003 sebesar 65,70% menjadi 90,33% pada tahun 2004.

                                 Gambar 25

Cakupan Kunjungan Bayi Provinsi Jawa Tengah

                             Tahun 2004

c) Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Balita & Pra Sekolah (1-6 tahun)

Deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah yang dimaksudkan adalah anak umur 1 – 6 tahun yang dideteksi dini tumbuh kembang sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan, paling sedikit 2 kali per tahun.

Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2004 sebesar 56,31% dengan kisaran antara yang terrendah 3,84% (Kabupaten Magelang) dengan yang tertinggi 100,00% (Kabupaten Purworejo).

Bila dibandingkan dengan target deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 sebesar 65%, maka terdapat 18 dari 35 kabupaten/kota atau 51,43% yang berhasil mencapai target, sedangkan 17 kabupaten/kota lainnya atau 48,57% masih di bawah target, yaitu : Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen Kabupaten Wonogiri.

Sementara itu terdapat 4 Kabupaten/Kota atau 11,42% yang sudah berhasil mencapat target Indonesia Sehat 2010, yaitu Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Blora.

Gambar 26

Cakupan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Balita

 dan Pra Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004

a)    Program Imunisasi

Untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan bayi serta anak balita perlu dilaksanakan program imunisasi baik program rutin maupun program tambahan untuk penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti penyakit TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio, Hepatitis B dan Campak. Idealnya bayi harus mendapat imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari BCG 1 kali, DPT 3 kali, Polio 4 kali, HB 3 kali dan campak 1 kali, untuk menilai kelengkapan status imunisasi dasar lengkap bagi bayi dapat dilihat dari cakupan imunisasi campak, karena imunisasi campak merupakan imunisasi yang terakhir yang diberikan pada bayi dengan harapan imunisasi sebelumnya sudah diberikan dengan lengkap

     Selain imunisasai rutin, program imunisasi juga melaksanakan program imunisasi tambahan seperti Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) DT, Campak yang diberikan pada semua anak usia kelas I Sekolah Dasar sederajat, sedangkan BIAS TT diberikan pada semua anak usia  kelas II dan III Sekolah Dasar sederajat, Pekan Imunisasi Nasional (PIN), Mop up dan Outbreaks Respon Immunization (ORI) bila terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) PD3I.

Evaluasi cakupan imunisasi dasar dapat juga menggunakan nilai angka Drop Out (DO) dilihat dari selisih cakupan imunisasi DPT1 dikurangi cakupan campak. Cakupan imunisasi DPT1 di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 sebesar 97,56% dengan cakupan tertinggi di Kabupaten Sukoharjo sebesar 118,58% dan terendah di Kabupaten Rembang (73,02%), sedangkan cakupan campak di Provinsi Jawa Tengah pada tahun yang sama sebesar 93,43% , cakupan tertinggi di Kabupaten Sukoharjo (115,85%) dan terendah di Kabupaten Rembang (67,84%).

Angka Drop Out (DO) imunisasi dasar lengkap pada bayi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 sebesar 4,23% masih tergolong baik dari target DO Nasional (< 10%), dengan DO tertinggi di Kabupaten Blora sebesar 15,48% dan terendah di Kabupaten Sragen sebesar 0,01%

     Bila dilihat Kabupaten/Kota untuk angka DO yang masih tinggi (>10%) yaitu Kabupaten Kebumen sebesar 11,74% dan Kabupaten Blora sebesar 15,48%. Sedangkan angka DO rendah (<1%) yaitu Kabupaten Banyumas sebesar 0,54% dan Kabupaten Baoyolali sebesar (0,01).

Kabupaten/Kota dengan angka DO masih tinggi (>10%) disebabkan oleh berbagai faktor antara lain :

Ø      Adanya perbedaan jumlah sasaran pada perencanaan dibandingkan dengan sasaran riil yang berbeda (mencolok) hal ini dikarenakan penentuan jumlah sasaran masih berdasarkan angka estimasi  bukan hasil dari pendataan.

Ø      Belum semua hasil pelaksanaan Pemantauan wilayah setempat (PWS) dan pemanfaatannya dianalisis secara kontinyu untuk tindak lanjutnya, dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya ( Tenaga rangkap, dana)

Ø      Belum semua dilakukan sweeping imunisasi pada daerah-daerah yang cakupan imunisasinya rendah (belum mencapai target) hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya (Tenaga, dana, daerah sulit dijangkau)

Ø      Kurangnya pemberdayaan Posyandu (tidak semua posyandu melayani imunisasi, sehingga ibu balita kesulitan dalam mendapatkan pelayanan imunisasi bagi bayinya) hal ini dikarenakan tidak semua desa ada bidan desa.

     Dari pencapaian dan pemerataan UCI Desa tahun 2004 yang berdasarkan indikator DPT3, Polio 4 dan campak cakupan minimal 80 % ,masih ada beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah  yang belum mencapai target tahun 2004 (83%). Pencapaian dan pemerataan UCI desa di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 yaitu sebesar 83,57% telah mencapai target (83%), pencapaian UCI Desa terendah di Kabupaten Rembang sebesar 51,36% dan tertinggi di Kota Surakarta dan Kota Magelang sebesar 100%. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang belum mencapai target UCI desa sebanyak 16 Kabupan/Kota ( 45,71%), diharapkan pada tahun 2010 semua desa  di Provinsi Jawa Tengah mencapai UCI  Desa (100%)

c.  Pelayanan Kesehatan Pra Usila dan Usila

Pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut yang dimaksudkan adalah penduduk usia 45 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan, baik di Puskesmas maupun di Posyandu/Kelompok Usia Lanjut.

Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2004 sebesar 34,06% dengan kisaran antara yang terrendah 00,00% (2 Kabupaten tidak ada data) dengan yang tertinggi 85,98% (Kota Tegal).

Bila dibandingkan dengan target pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 sebesar 20%, maka terdapat 17 dari 35 kabupaten/kota atau 48,57% yang berhasil mencapai target, sedangkan 18 kabupaten/kota lainnya atau 51,13% masih di bawah target.

Gambar 27

Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra Usia Lanjut

Dan Usia Lanjut Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004

d.  Program Keluarga Berencana

1)          Jumlah Pasangan Usia Subur ( PUS )

 Jumlah PUS pada tahun 2004 sebanyak 6.014.861. Jumlah PUS tersebut meningkat sebanyak 96.950 dibanding tahun 2003,sebanyak 5.918.271.

2)          Peserta KB Baru

Pada tahun 2004 Provinsi Jawa Tengah berhasil mengajak PUS untuk menjadi peserta KB Baru sebanyak 669.363 atau 11,13 % dari jumlah PUS sebanyak 6.014.861. Peserta KB Baru tersebut, mempergunakan kontrasepsi sebagai berikut :

Ø      Suntikan           :    476.243   (  71,15 % )

Ø      Pil                   :    108.621   ( 16,23 % )

Ø      Implant            :      37.904   (   5,66 % )

Ø      IUD                :       20.574  (    3,07 % )

Ø      MOP/MOW       :       15.698  (    2,35 % )

Ø      Kondom           :       10.165  (    1,52 % )

Ø      Obat Vaginal     :            118  (    0,02 % )

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa bagian terbesar peserta KB Baru mempergunakan alat kontrasepsi Hormonal (Suntikan, Pill dan Implant) yaitu sebesar 93,04 %, yang membutuhkan pembinaan secara rutin dan berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan pemakaian kontrasepsi.

                                                          Gambar 28

3)          Peserta KB Aktif

Pada tahun 2004 Provinsi Jawa Tengah berhasil membina PUS untuk menjadi peserta KB Aktif sebanyak 4.670.378 atau 77,65  % dari jumlah PUS sebanyak 6.014.861. Peserta KB Aktif tersebut,mempergunakan kontrasepsi sebagai berikut :

     *   Suntikan        :    2.377.149   ( 50,90 % )

     *   Pill                :       857.834   ( 18,37 % )

     *   IUD              :       552.233   (  11,82 % )

     *   Implant                   :       482.285   (  10,33 % )

     *   MOP/MOW    :       357.644   (    7,66 % )

     *   Kondom        :         43.160   (    0,92 % )

     *   Obat Vaginal   :                73   (    0,00 % )

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa bagian terbesar Peserta KB Aktif mempergunakan kontrasepsi Hormonal ( Suntikan, Implant dan Pill ) yaitu sebesar  79,60 %.

                                      Gambar 29

Peserta KB Hormonal tersebut membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan pemakaian kontrasepsi.

 Secara khusus proporsi  pemakai kontrasepsi Suntikan sangat besar yaitu yaitu 50,90 %,hal tersebut dapat difahami karena akses untuk memperoleh pelayanan Suntikan relatif lebih mudah,sebagai akibat tersedianya jaringan pelayanan sampai di tingkat Desa/Kelurahan,sehingga dekat dengan tempat tinggal peserta KB.

Sementara itu partisipasi pria ( bapak ) untuk menjadi Peserta KB Aktif dengan mempergunakan kontrasepsi MOP dan Kondom sangat kecil,karena terbatasnya pilihan kontrasepsi yang disediakan bagi pria,dan sebagian pria masih beranggapan bahwa KB merupakan urusan ibu ( istri ), sehingga ibu ( istri ) yang menjadi sasaran.

e.  Kesehatan Kerja dan Kesehatan Institusi

1) Pelayanan Kesehatan Pekerja

Derajat kesehatan pekerja salah satunya ditentukan oleh pelayanan kesehatan kerja, baik sektor formal maupun informal. Untuk sektor formal seperti industri besar/pabrik atau perusahaan pada umumnya telah mendapatkan pembinaan dan pelayanan kesehatan dari klinik perusahaan. Untuk kelompok masyarakat pekerja sektor informal yang merupakan sebagian terbesar atau lebih dari 70% jumlah angkatan kerja, masih belum mendapat pelayanan kesehatan kerja yang memadai. Selama ini mereka hanya memperoleh pelayanan kesehatan secara umum, namun belum dikaitkan dengan pekerjaannya.

Dari Tabel 24, jumlah pekerja pada industri formal yang mendapat pelayanan kesehatan kerja adalah sebagai berikut : Jumlah pekerja formal yang terdata sebesar 1.021.378 orang dan yang mendapat pelayanan kesehatan kerja sebesar 558.448 orang (54,68%), dimana Kabupaten/Kota yang sudah melaporkan baru 29. Bila dibandingkan dengan target SPM 2010 yaitu 80 %, berarti masih jauh dari yang diharapkan. Dari 29 Kabupaten/Kota, yang mencapai target adalah : Kota Pekalongan 99,21%, Kota Semarang 100%, Kota Surakarta 100%,     Kab. Purworejo 84,38%, Kab. Kebumen 100%, Kab. Tegal 87,43%, Kab. Kendal 100%, Kab. Grobogan 98,42%, dan Kab. Jepara 84,73%. Sedangkan pencapaian terendah adalah di Kabupaten Rembang 13,06%, Pati 16,67% dan Kota Salatiga 8,42%. 

Secara rinci dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Gambar 30

Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja

Pada Pekerja Formal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004

Demikian pula jumlah pekerja pada sektor informal yang mendapat pelayanan kesehatan kerja adalah sebagai berikut : Jumlah pekerja informal yang terdata sebesar 577.368 orang dan yang mendapat pelayanan kesehatan kerja sebesar 210.815 orang (36,51%), dimana baru 14 Kab/Kota yang melaporkan. Bila dibandingkan dengan target SPM 2010 yaitu 40 %, berarti masih dibawah target. Kabupaten/Kota yang mencapai target adalah : Kota Magelang 62,81%, Kota Surakarta 81,67% Kabupaten Purbalingga mencapai 56%, Kabupaten Purworejo 84,38%, Kabupaten Demak 54,17%, Sedangkan pencapaian terendah adalah di Kabupaten Wonosobo  24,17 %, Batang 14% dan Kab. Klaten 8,24%. 

2)  P3 NAPZA

Kegiatan penyuluhan, pencegahan, penanggulangan dan penyalahgunaan NAPZA  tahun 2004, sasarannya tidak hanya pada sekolah dan madrasah saja melainkan juga ke masyarakat umum. Pada Tabel SPM. 22 dapat dilihat bahwa jumlah seluruh kegiatan penyuluhan secara umum yang terdata adalah 126.930 kali (dari 32 Kab./Kota yang melaporkan). Dari jumlah tersebut, jumlah penyuluhan P3 Napza sebanyak 3.353 kali atau rata-rata 2,64%. Bila dibandingkan dengan target SPM 2010 untuk upaya penyuluhan P3 Napza/P3 Narkoba oleh petugas kesehatan adalah 30%, berarti jumlah kegiatan penyuluhan P3 Napza di Jawa Tengah pada tahun 2004 masih jauh di bawah target. Sebagai perbandingan, Kab./Kota yang mencapai target SPM untuk kegiatan ini adalah Kabupaten Kab. Wonosobo (32,35%) dan Kabupaten Blora 36,67%. Sedangkan  yang masih rendah cakupannya adalah Kabupaten Banjarnegara (0,20%), Jepara 0,25%, Kab. Magelang 0,12% dan Kab. Kendal 0,03%

3)  Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah

Pada Tabel SPM 3 tercatat bahwa jumlah anak balita dan prasekolah adalah 2.516.166 anak dan telah dideteksi sebanyak 1.416.907 anak atau 56,31%. Dibanding dengan target SPM 2010 yaitu 95% belum tercapai. Rendahnya cakupan dimungkinkan karena kemampuan petugas  di Tingkat Puskesmas maupun di Kabupaten/Kota masih terbatas dalam membina pelayanan kesehatan anak balita dan pra sekolah baik secara kuantitas maupun kualitas. Sebagai perbandingan, Kabupaten/Kota yang cakupannya mencapai target adalah Kabupaten Purworejo  100%. Sedangkan Kabupaten yang masih rendah cakupannya adalah Kota Pekalongan 4,03%, Kab. Magelang 3,84%. 

Sedangkan untuk siswa SD/MI yang diperiksa kesehatannya tahun 2004 terlihat pada Tabel SPM 3, tercatat 2.037.407 siswa ( dari 34 Kab/Kota yang melaporkan ), diperiksa kesehatannya sebanyak 1.158.853 siswa atau 56,88% masih jauh dibawah target SPM 2010 (100%). Rendahnya cakupan disebabkan keterbatasan petugas Puskesmas maupun Kab./Kota  dalam membina pelayanan kesehatan di sekolah juga  anggaran yang terbatas, sehingga belum  semua siswa sekolah dapat tercover untuk diperiksa kesehatannya.  Sebagai perbandingan, bahwa Kab./Kota yang cakupannya 100 %  adalah Kota Surakarta, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Demak. Sedang Kabupaten/Kota dengan cakupan masih rendah adalah  ( < 20% ) adalah Kabupaten Kab. Sragen 17,01%

 Untuk siswa TK, SLTP, SLTA yang diperiksa kesehatannya tahun 2004 terlihat pada Tabel SPM 3  tercatat 2.334.592 siswa dan telah diperiksa kesehatannya sebanyak 482.024 siswa atau rata-rata 20,65% masih jauh dibawah target SPM 2010 (80%)  dan 27 Kabupaten/Kota yang  melaporkan. Rendahnya cakupan disebabkan keterbatasan petugas Puskesmas maupun Kab./Kota  dalam membina pelayanan kesehatan di sekolah juga  anggaran yang terbatas, sehingga belum  semua siswa sekolah dapat tercover untuk diperiksa kesehatannya. 

Pada pelayanan kesehatan remaja yang diperiksa kesehatannya tahun 2004 terlihat pada Tabel SPM 3, tercatat 2.288.287 remaja dan jumlah dilayani kesehatan sebanyak 347.808 remaja atau 15,20%, berarti masih jauh dari target SPM 2010 (80%) . Rendahnya cakupan disebabkan keterbatasan petugas Puskesmas maupun Kab./Kota  dalam membina pelayanan kesehatan di sekolah juga  anggaran yang terbatas, sehingga belum  semua siswa sekolah dapat tercover untuk diperiksa kesehatannya.

B. Upaya Kesehatan Rujukan

Rumah Sakit Umum di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 146 buah yang terdiri dari 2 RSU milik Departemen Kesehatan, 3 RSU milik Pemerintah Provinsi dan 35 RSU milik Kabupaten/Kota  sedangkan 94 RSU Swasta, 10 milik TNI/POLRI dan 2 milik Departemen lain.

Rumah Sakit B Pendidikan berjumlah 5 RS, RS type B 13 RS dan type C sebanyak 22 buah, sedangkan Rumah Sakit Swasta setara type B sebanyak 6 , type C sebanyak 23 RS dan type D sebanyak 57 RS.

Berdasarkan jumlah tempat tidur yang tersedia dibandingkan dengan jumlah penduduk di masing-masing kabupaten/kota, kabupaten/kota yang tempat tidur tersedia sudah memenuhi kebutuhan adalah Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kudus.

Bed Occupation Rate (BOR) yang ideal untuk suatu Rumah Sakit adalah antara 60% s/d 80 %, prosentase rata-rata pemakaian tempat tidur di RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 untuk Rumah Sakit Pemerintah sebesar 60,47 % sedangkan BOR Rumah Sakit swasta 45,78 %. Rumah Sakit Pemerintah yang mempunyai BOR lebih 60 % adalah  23 Rumah Sakit sedangkan Rumah Sakit Swasta yang mempunyai BOR lebih besar dari 60% adalah sebanyak 17 Rumah Sakit.

Leng Of Stay (LOS) adalah lamanya pasien rata-rata di RS angka yang ditetapkan  adalah antara 6 – 9 hari. Namun dengan perkembangan teknologi kedokteran dan peningkatan pelayanan LOS untuk RSU Pemerintah tahun 2004 dibawah angka 6 adalah 38 RSU, antara 6 – 9 hari sebanyak 2 RSU, tidak ada satupun RSU Pemerintah yang mempunyai LOS diatas angka 9. Untuk RSU swasta LOS antara 6 – 9 hari adalah sebanyak 5 RS diatas 9 hanya 2 Rumah Sakit sehingga rata-rata dirawat dibandingkan dengan tahun 2003 terjadi penurunan rata-rata lama dirawat yang menunjukan semakin meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

Turn Of Interval (TOI) adalah rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dan angka ideal dari TOI adalah 1-3, untuk RS Pemerintah yang mempunyai TOI antara 1 – 3 adalah 23 Rumah Sakit sedangkan sisanya diatas 3, sedangkan RSU Swasta yang mempunyai TOI antara 1 – 3 adalah 20 Rumah Sakit sehingga jumlah terbesar Rumah Sakit Swasta mempunyai TOI diatas 3, hal tersebut menunjukan pemakaian tempat pada Rumah Sakit di Jawa Tengah belum optimal

Net Death Rate (NDR) adalah angka kematian kurang atau sama 48 jam dan jumlah yang dapat ditolerir adalah 25 per 1000 penderita keluar. NDR untuk Rumah Sakit Pemerintah yang mempunyai angka kematian diatas angka maksimal adalah 16 Rumah Sakit sedangkan RSU Swasta 7 Rumah Sakit. Gross Death Rate (GDR) adalah angka kematian untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar maksimum adalah 45, untuk GDR RSU Pemerintah yang diatas angka maksimum adalah 15 Tumah Sakit dan RSU Swasta 12 RS dari data tersebut terlihat perlu peningkatan penanganan pasien darurat di Rumah Sakit Umum di Provinsi Jawa Tengah

C.  Upaya Kesehatan Khusus

a.  Sarana Kesehatan dengan Kemampuan Gawat Darurat

Jumlah sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat sebanyak 685 (51,18%) dari seluruh sarana kesehatan yang ada. Ini berarti mengalami peningkatan bila dibanding tahun 2003 (41,33%). Bila dibandingkan dengan target 2005 (40%), berarti sudah mencapai target. Akan tetapi bila dibandingkan dengan target Indonesia Sehat 2010 (90%), masih belum mencapai target.

b.  Pelayanan Kesehatan Jiwa

Target pelayanan Kesehatan Jiwa th 2004 : 3 % dari kunjungan kasus di sarana kesehatan

Rata rata pelayanan kesehatan jiwa th   : 0,4 %

Tertinggi th 2004                               : 1,4 %

Terendah th 2004                              : 0,25 %

Permasalahan yang ada :

Ø      Belum  semua sarana kesehatan melaksanakan pengobatan rasional di Jawa Tengah

Ø      Diagnosis masih terbatas diagnosis fisik

Ø      Pencatatan pelaporan belum berjalan sebagaimana mestinya

Ø      Konseling disarana kesehatan masih terbatas pada kesehatan fisik

Ø      Pada pasien dengan penyakit kronis sebagaian besar belum dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwanya, menurut WHO angka gangguan jiwa pada pasien dengan penyakit kronis (DM, Hipertensi, Asma dll)+/- 20%)

Ø      Kesehatan Jiwa belum dianggap program yang penting di Kabupaten/kota.

Ø      Terbatasnya dokter sepesialis kesehatan jiwa.

Melihat permasalahan di atas, diperlukan adanya peningkatan program pengobatan rasional, pelatihan dan refreshing untuk dokter dan petugas Puskesmas lainnya, perbaikkan sistem monitoring dan evaluasi maupun pencatatan dan pelaporan program kesehatan jiwa, serta perlu disediakan klinik kesehatan jiwa di Rumah Sakit Umum baik pemerintah maupun swasta.

c.   Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Target Program kesehatan Gigi th 2004 perbandingan tumpatan dibagi  pencabutan gigi tetap minimal > 1. Rata rata pelayanan tumpatan : Pencabutan  th 2004: < 0,5. Tertinggi th 2004 : 0,79, terendah th 2004 : 0,25.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah      :

Ø      Pembinaan pelayanan kesehatan gigi sejak era otonomi terjadi kemunduran.

Ø      Belum ada pedoman pembinaan yang baku

Ø      Kesehatan gigi dan mulut belum dijadikan alasan  penting untuk berobat.

Ø      Tahun 2004 belum ada 50 % Kabupaten Kota yang mengirimkan  laporan Pencatan dan pelaporan kesehatan gigi.

Melihat permasalahan tersebut, upaya yang perlu dilakukan adalah  peningkatan pembinaan program kesehatan gigi di Sarana Kesehatan pemerintah dan swasta,  pelatihan/ refreshing untuk dokter dan petugas Puskesmas lainya terutama pada promotif dan preventif Yankes gigi dan mulut, serta perbaikan sistem monitoring dan evaluasi maupun pencatatan pelaporan  progaram kesehatan   gigi dan mulut.

d.  Pelayanan Transfusi Darah.

Target Program Upaya Kesehatan di bidang Transfusi Darah (UKTD) pemenuhan permintaan darah th 2005 adalah 90%, Rata-rata   tahun 2004 adalah 89%, tertinggi th 2004 adalah 94%, terendah th 2004 adalah 85 %.

Permasalahan yang ada :

Ø      Pada Kabupaten/ Kota yang menjadi rujukan antara dan pusat rujukan di Jawa Tengah membutuhkan persediaan darah yang lebih banyak, tetapi jumlah penduduk/donornya relatif kurang.

Ø      Rumah Sakit yang memiliki Bank Darah Rumah Sakit belum ada 30%

Ø      Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota masih belum melaksanakan Program Upaya Kesehatan di bidang Transfusi Darah (UKTD).

III. SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN

A.  Sarana dan Tenaga Kesehatan

a.  Kebutuhan Tenaga Kesehatan

Sampai saat ini di Provinsi Jawa Tengah masih kekurangan tenaga kesehatan, hal tersebut dapat dilihat dari terus adanya permintaan tenaga kesehatan baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang tiap tahun mengajukan usulan kebutuhan tenaga kesehatan.

Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil/CPNS yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, meskipun belum sepenuhnya terpenuhi karena pemenuhan kebutuhan tersebut disesuaikan juga dengan kondisi anggaran yang ada.

Untuk membantu peningkatan pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat serta dalam upaya mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Pusat telah mengangkat Dokter/Dokter Gigi dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap dengan masa bakti selama 3 (tiga) tahun, baik yang diangkat melalui Pemerintah Pusat (dalam hal ini Depkes RI), maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota juga diberi kewenangan dengan mengangkat Dokter/Dokter Gigi Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah ( PTTD) yang dibiayai oleh APBD masing-masing.

b. Jenis Tenaga Kesehatan

Jenis Tenaga Kesehatan disini dibagi menjadi 7(tujuh) yaitu :

Ø      Tenaga Medis : Dokter,Dokter Gigi,Dr/Drg Spesialis

Ø      Tenaga Perawat & Bidan, termasuk lulusan DIII & S1

Ø      Tenaga Kefarmasian : Apoteker,Asisten Apoteker

Ø      Tenaga Gizi : Lulusan D1 dan DIII Gizi (SPAG dan AKZI)

Ø      Tenaga Teknis Medis : Analis,TEM dan Penata Rontgen,Penata Anestesi,Fisioterapi

Ø      Tenaga Sanitasi : Lulusan SPPH,APK dan DIII Kesehatan Lingkungan Tenaga

Ø      Kesehatan Masyarakat :  SKM,MPH dll.

Ø      Tenaga Dokter / Dokter Gigi dan Bidan PTT

c.      Unit Kerja Penempatan Tenaga Kesehatan

1)     Puskesmas (termasuk PUSTU dan Polindes )

2)     Rumah Sakit ( RSU,RSJ,RS Khusus,RSB)

3)     Institusi Diklat / Diknakes

4)     Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota

5)     Dinas Kesehatan Provinsi

d.     Persebaran Tenaga Kesehatan Kesehatan di Unit Kerja

Tenaga Kesehatan tersebar diberbagai Unit Kerja antara lain di Puskesmas, Rumah Sakit, Institusi Diklat/Dikknas, Sarana Kesehatan Lain, Dinas Kesehatan Kab/Kota dan di Dinas Kesehatan Provinsi.

Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja pada Institusi Diklat/Diknakes di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 401 orang yang meliputi tenaga medis 91 orang, perawat 109 orang, bidan 53 orang, Farmasi 47 orang, Gizi 14 orang, Teknisi Medis 37 orang,  dan Kesmas 50 orang.

Gambar 32

Grafik Jenis Tenaga Kesehatan pada Institusi Pendidikan

di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004

Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja pada Dinas Kesehatan kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tengah sebanyak 2.326 orang yang meliputi tenaga medis 124 orang, perawat 850 orang, bidan 688 orang, Farmasi 98 orang, Gizi 88 orang, Teknisi Medis 64 orang, Sanitasi 163 orang, dan Kesmas 251 orang.

Gambar 33

Grafik Jenis Tenaga Kesehatan pada Dinkes Kab./Kota

di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004

Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja pada Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah sebanyak 204 orang yang meliputi tenaga medis 28 orang, perawat 9 orang, bidan 7 orang, Farmasi 13 orang, Gizi 1 orang, Teknisi Medis 5 orang, Sanitasi 26 orang, dan Kesmas 82 orang.

Gambar 34

Grafik Jenis Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan

Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004

e.     Jumlah Tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan

Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit sebanyak 33.123 orang. Tenaga kesehatan di Puskesmas terdiri atas tenaga medis 1.954 orang, perawat 4.471 orang, bidan 6.924 orang, farmasi 285 orang, gizi 566 orang, teknisi medis 349 orang, sanitasi 732 orang, kesmas 174 orang.

Gambar 35

Grafik Jenis Tenaga Kesehatan pada Puskesmas
di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004

Sedang tenaga yang ada di Rumah Sakit untuk tenaga medis
2.223 orang, perawat 11.243 orang, bidan 1.349 orang, farmasi
767 orang, gizi 408 orang, teknisi medis 1.394 orang, sanitasi 159 orang, dan kesmas 125 orang.

Gambar 36

Grafik Jenis Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit

di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004

1)    Jumlah Tenaga Medis di Sarana Kesehatan

Tenaga medis di rumah sakit berjumlah 2.223 orang terdiri dari Dokter Spesialis 759 orang, Dokter Umum 1.201 orang, Dokter Gigi 263 orang.

Gambar 37

Grafik Penyebaran Tenaga Medis pada Rumah Sakit

di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004

Tenaga medis di Puskesmas berjumlah 1.960 orang terdiri dari Dokter Umum 1.414 orang, Dokter Gigi 540 orang.

Gambar 38

Grafik Jenis Tenaga Medis pada Puskesmas

di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004

2)    Jumlah Tenaga Kefarmasian dan Gizi di Sarana Kesehatan

Tenaga kefarmasian di Sarana Kesehatan berjumlah 1.443 orang terdiri atas tenaga Apoteker 369 orang, S1 Farmasi 45 orang, D3 Farmasi 103 orang, Ass Apoteker 512 orang, dan Tenaga Gizi yang terdiri atas D-IV/S1 Gizi 57 orang, D3 Gizi 626 orang, dan D1 Gizi 394 orang.

Gambar 39

Grafik Jenis Tenaga kefarmasian dan Gizi pada Sarana Kesehatan

di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004

3)    Jumlah Tenaga Keperawatan dan Bidan di Sarana Kesehatan

Tenaga keperawatan di Sarana Kesehatan  berjumlah 16.797 orang. Tenaga S1-Kep 180 orang, D3 Perawat 9.952 orang, SPK 6.665 orang. Tenaga Bidan berjumlah 9.067 orang terdiri atas lulusan D3 Bidan 1.957 orang, Bidan 7.110 orang.

Gambar 40

Grafik Jenis Tenaga Perawat dan Bidan pada Sarana Kesehatan

di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004

4)    Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Sanitasi

Tenaga Kesehatan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 685 orang terdiri atas  Sarjana Kesmas 636, D3 Kesmas 49 dan Tenaga Sanitasi sementara berjumlah 1085 terdiri atas D3 Sanitasi 680, D1 Sanitasi 405.

Gambar 41

Grafik Jenis Tenaga Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat pada Sarana Kesehatan di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004

5)    Jumlah Tenaga Teknisi Medis di Sarana Kesehatan

Hasil pencapaian jumlah Tenaga Teknisi Medis di Sarana Kesehatan berjumlah 1.882 orang tenaga terdiri atas Analis Lab 986, TEM & P.Rontg 411, P.Anestesi 170, Fisioterapis 315 orang tenaga

Gambar 42

Grafik Jenis Tenaga Teknisi Medis pada Sarana Kesehatan di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004

6)    Jumlah Tenaga Dokter / Dokter Gigi dan Bidan PTT aktif

Hasil Pencapaian data Tenaga Dokter / Dokter Gigi dan Bidan PTT aktif sampai dengan bulan agustus 2004 untuk tenaga dokter 530, Dokter Gigi 30 dan untuk Bidan 3754 dari angkatan III s/d XIV.

Gambar 43

Kendala yang dihadapi sampai saat ini adalah data tenaga kesehatan yang ada belum akurat dikarenakan setiap tenaga kesehatan banyak yang bekerja tidak hanya pada satu Instansi /Unit Kerja saja melainkan 2(dua) atau lebih, sehingga data yang sudah dilaporkan di unit kerja sebelumnya dilaporkan kembali oleh unit kerja selanjutnya sehingga terjadi  kelebihan jumlah tenaga.

Prasarana penunjang ( komputer ) kurang memadai/sangat minim dan SDM pengelola program pendataan tersebut kurang menguasai sehingga menghambat proses pendataan dan terlambatnya pembuatan pelaporan dari Kabupaten /Kota ke Provinsi.

Guna mengatasi permasalahan yang ada, perlu dibuatkan semacam bentuk format tertentu agar tidak terjadi dobel pencatatan tenaga kesehatan, sehingga akan didapatkan jumlah ketenagaan yang benar-benar akurat dan dapat dipertangungjawabkan.

Perlu pemenuhan kebutuhan prasarana serta perlu diberikannya pelatihan bagi para pengelola program pendataan tersebut  sehingga proses pelaporan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

B.  Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Lainnya

a.     Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Lainnya

Ketersediaan dana pengadaan obat yang sesuai dengan kebutuhan obat untuk populasi merupakan prasyarat terlaksananya penggunaan obat yang rasional yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dengan indikator ini akan dapat dilihat komitmen dalam penyediaan dana pengadaan obat sesuai kebutuhan.

Tabel : Dana obat Provinsi tahun 2001-2004 :

Tabel : Dana obat Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2001-2004 :

Fluktuasi atau kenaikan penurunan dana obat Provinsi tersebut sudah sesuai dengan fluktuasi dana obat yang ada di Tingkat Kabupaten/Kota.

Dana obat Kab/Kota untuk setiap tahunnya sangat berfluktuasi dan dengan penyebaran yang sangat lebar (selisih antara dana obat terendah dan tertinggi). Nilai selisih dana obat antar Kab/Kota masih sangat tinggi, antara 3,3 M sampai 5,9M.

Tabel : Nilai selisih dana obat antar Kab/Kota

Pada tahun 2004, ada 3 Kabupaten dengan kondisi :

Ø      Kab. Kudus : tidak ada alokasi dana obat dari APBD Kabupaten.

Ø      Kab. Demak : alokasi dana obat dari APBD Kabupaten memadai, sehingga tidak   mengusulkan kebutuhan obat ke Provinsi.

Ø      Kab. Banjarnegara : stock obat di Kabupaten memadai, sehingga tidak mengusulkan dana obat ke APBD Kabupaten.

Kenaikan dan Penurunan Dana Obat Kabupaten/Kota (Tabel 2), adalah sebagai berikut :

Dana obat Kab/Kota th. 2002 dibanding th. 2001 TURUN yaitu - 12,80 %.

Nilai kenaikan tertinggi 287,42 % di Kab. Demak dan penurunan tertinggi - 79,04 % di Kab. Boyolali. Secara rinci :

·         Ada 16 Kab/Kota atau 45,71 %, yang naik.

·         Ada 16 Kab/Kota atau 45,71 %, yang turun.

·         Ada 3 Kab/Kota atau 8,58 %, yang tetap yaitu Banyumas, Kebumen dan Kab.Semarang.

Dana obat Kab/Kota th. 2003 dibanding  th. 2002 adalah NAIK yaitu 1,58 %.

Nilai kenaikan tertinggi adalah 284,67 % di Kab. Boyolali. Nilai penurunan tertinggi adalah - 52,54 % di Kota Semarang. Secara rinci :

·         Hanya 14 Kab/Kota atau 40,00 %, yang naik.

·         Lebih dari 50 % turun (18 Kab/Kota atau 51,42 % ).

·         Ada 3 Kab/Kota atau 8,58 %, yang tetap yaitu Kota Pekalongan, Pemalang dan Kab. Semarang.

Dana obat Kab/Kota th. 2004 dibanding th. 2003 adalah TURUN yaitu - 12,66 %.

Nilai kenaikan tertinggi adalah 451,71 % di Kab. Cilacap. Nilai penurunan tertinggi adalah - 100 % di Kab. Kudus dan Banjarnegara. (Di Kab. Kudus karena tidak ada dana obat APBD Kabupaten dan Kab. Banjarnegara karena stock obat di kabupaten masih memadai). Secara rinci :

·         Ada 11 Kab/Kota atau 31,43 %, yang naik.

·         Ada 21 Kab/Kota atau 60,00 %, yang turun.

·         Ada 3 Kab/Kota atau 8,58 %, yang tetap yaitu Kota Pekalongan, Temanggung dan Wonogiri.

     Kunjungan Resep dan Harga Tiap Lembar Resep.

Tabel : Kunjungan Resep dan Harga Tiap Lembar Resep.

Biaya obat per kunjungan resep adalah besaran dana yang tersedia untuk setiap kunjungan resep dan besaran dana yang tersedia untuk setiap resep. Rata-rata biaya obat yang dibutuhkan per kunjungan resep pada tahun 2003 adalah Rp. 4.274,-, terendah adalah sebesar Rp. 1.910.26,- di Kab. Klaten dan tertinggi adalah Rp. 10.313.70,- di Kab. Wonogiri.

Sedangkan rata-rata biaya obat yang dibutuhkan per kunjungan resep pada tahun 2004 adalah Rp. 5.106,-, atau naik 19,47 % dibanding tahun 2003. Nilai terendah adalah sebesar Rp. 1.600.42,- di Kab. Pati dan tertinggi adalah Rp. 13.014.65,- di Kab. Wonogiri.

Profil pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Ø      Aspek Struktur Organisasi.

Dibedakan menjadi 2 yaitu di 7 Kabupaten/Kota sebagai bagian dari struktural Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan di 28 Kabupaten/Kota sebagai Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 

Ø      Aspek sumber daya manusia.

Tahun 2004, Kab. Grobogan, Pemalang dan Brebes sudah ada tenaga apoteker. Sampai akhir tahun 2004, hanya Kab. Banyumas yang belum ada tenaga Apoteker sebagai penanggung jawab unit pengelola obat publik di Kab/Kota.

Rata-rata asisten apoteker (AA) di UPO Kab/Kota adalah 2,37 orang :

Sedangkan kondisi sumber daya pengelola obat di Puskesmas, rata-rata persentase tenaga pengelola obat adalah : 45,17 % adalah tenaga asisten apoteker dan 54,83 % adalah tenaga non-asisten apoteker. Ada 3 Kota dimana pemenuhan tenaga asisten apoteker lebih dari 100 %, yaitu : Semarang (105,41%), Kota Magelang (100%) dan Kota Surakarta (206,67%). Ada 23 Kab/Kota dimana persentase tenaga AA dibanding jumlah Puskesmas yang ada di Kab/Kota adalah dibawah 50%.

Dari data 21 Kab/Kota, persentase tenaga farmasi dibanding dengan jumlah tenaga, rata-rata adalah 40 %, dengan penyebaran antara 10 % sampai 66,67 %, terendah di Kab. Brebes dan tertinggi di Kab. Purbalingga.

Persentase tenaga terlatih dibanding dengan jumlah tenaga, rata-rata adalah 22,52 %, dengan penyebaran antara 0 % sampai 44,44 %, terendah di Kab. Jepara dan tertinggi di Kab. Karanganyar.

Ø      Aspek perencanaan dan distribusi.

Tabel : Tim Perencanaan Obat Terpadu (Tim POT) Kab/Kota.

Dari 18 Kab/Kota :

-        13 Kab/Kota (72,22 %) sudah ada Tim POT ( 7 atau 53,85 % memakai SK Kepala Daerah, 6 atau 46,15 % memakai SK Kepala Dinkes Kab/Kota).

-        5 Kab/Kota (27,78 %) tidak ada Tim POT.

Dari data 15 kab/Kota, ada 5 atau 33,33 % yang keanggotaan Tim POT hanya bersifat lintas program.

Ø      Aspek sistem informasi pengelolaan obat.

Tabel : Pelaporan LPLPO Kab/Kota.

Dari jumlah sarana yang wajib melaksanakan pelaporan LPLPO, 100 % sarana membuat laporan dan 67,36 yang tepat waktu. Sedangkan dalam pengisiannya, 89,47 % lengkap dan benar. Data-data yang sering tidak diisi atau salah al : jumlah kunjungan, stok optimum, sisa obat dan jumlah permintaan obat.

b.     Pembinaan Pelayanan Kefarmasian Klinis dan Komunitas, serta pembinaan penggunaan obat rasional.

1)    Pelayanan Kefarmasian Klinis di RS.

Pada Tahun 2004 telah ditetapkan Keputusan Menteri RI Nomor : 1197/MENKES/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut diperjelas dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit, yang menyebutkan bahwa pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik, yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Jumlah Tenaga yang ada di Instalasi Farmasi RS, rata-rata adalah 13,93 orang :

-        Jumlah apoteker, rata-2 adalah 1,45 orang.

-        Jumlah D3 Farmasis , rata-2 adalah 0.93 orang.

-        Jumlah asisten apoteker (AA) , rata-2 adalah 5,93 orang.

-        Jumlah non teknis, rata-2 adalah 5,65 orang.

Tabel : Indikator Penggunaan Obat Rasional di RS.

2) Pelayanan Kefarmasian Komunitas di Apotik.

Pada Tahun 2004 telah ditetapkan Keputusan Menteri RI Nomor : 1027/MENKES/SK /IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik. Semua tenaga kefarmasian dalam melaksanakan tugas profesinya di Apotek agar mengacu pada standar sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini. Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke pasien yang mengacu kepada pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care). Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien.

Hasil Fasilitasi Teknis dari sampel : 50 Apotik, tersebar di 18 Kab/Kota di Jawa Tengah, tdk termasuk Kota Semarang, 14 (28 %) milik APA, 36 (72 %) Kerjasama; 10 (20 %) berbentuk Badan Hukum. Tenaga yang ada diapotik : 34,09 % adalah asisten apoteker (AA); 17,86 % adalah reseptir; 34,74 % adalh administrasi, dan 13,31 % adalah tenaga lain-lain, al : Cleaning Service, Satpam, Pengiriman obat, dll. Sedangkan secara rinci, jumlah tenaga AA di apotik adalah antara 0 orang (apotik tidak ada tenaga AA) sampai 6 orang, terdiri dari : 8,33 % = tidak ada tenaga AA; 29,2 % = tenaga AA adalah 1 orang; 29,2 % = tenaga AA adalah 2 orang; 12,5 % = tenaga AA adalah 3 orang; 14,6 % = tenaga AA adalah 4 orang; 2,08 % = tenaga AA adalah 5 orang; 4,17 % = tenaga AA adalah 6 orang.

Tabel : Indikator Penggunaan Obat Rasional di Apotik.

c. Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan lainnya.

Tabel : Jumlah sarana farmasi di Jawa Tengah Tahun 2004.

Hambatan dan masalah dalam pembinaan dan pengawasan sarana dan mutu sediaan farmasi sampai saat ini, antara lain adalah :

Ø      Pembinaan dan pengawasan farmasi dan makanan yang belum optimal, yang disebabkan : adanya variasi struktur organisasi dan tata laksana Dinas Kesehatan Kab/Kota; petugas yang terlatih dimutasi atau promosi; koordinasi dengan Balai Besar POM Semarang belum optimal; sinkronisasi antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota belum optimal;

Ø      Cakupan pembinaan dan pengawasan pada sarana dan mutu sediaan farmasi masih belum proporsional dan masih sangat rendah. Tahun 2004 pembinaan hanya dilakukan pada PBF dengan cakupan hanya 20 PBF atau 9 % saja.

Ø      Fungsi pengawasan dari Dinas Kesehatan Provinsi belum optimal. Berdasarkan UU otonomi daerah, Gubernur melimpahkan semua kewenangan di bidang kesehatan kepada Dinas Kesehatan, akan tetapi fungsi pengawasan ini belum berjalan optimal antara lain karena kurangnya tenaga PPNS di Dinas Kesehatan Provinsi dan sarana prasarana pengawasan.

Ø      Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan, masih tinggi atau belum mencapai sesuai target yang diharapkan. Tahun 2004, obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan mencapai 2,43 %, kosmetika dan alat kesehatan 9,5 %, obat asli Indonesia 41,84 %, dari total sampel yang disampling. Kondisi tersebut masih sangat jauh dari target yang diharapkan, yaitu 1 %.

Ø      Penerapan cara-cara produksi, distribusi dan pelayanan farmasi yang baik (Good Manufacturing/Good Distribution/Good Dispensing Practices) juga belum optimal.

Ø      Peran serta masyarakat dan pihak swasta (produsen/distributor) dalam pengawasan farmakes dan makanan belum optimal.

d.  Peningkatan mutu dan pemanfaatan obat tradisional, utamanya Obat Asli Indonesia.

Untuk peningkatan mutu dan pemanfaatan obat tradisional, utamanya OAI , di Jawa Tengah telah dilakukan suatu upaya yang komprehensif mulai dari hulu (bahan baku) sampai ke hilir (pemanfaatan), melibatkan semua lintas sektor tekait sesuai kewenangan, tugas dan kemampuan masing–masing, yaitu pembentukan Institut Pengembangan Obat Asli Indonesia di Jawa Tengah, yang merupakan suatu wadah pengembangan Obat Asli Indonesia di Jawa Tengah  yang terdiri dari :

Ø      Pusat Kajian Budidaya Tanaman Obat, dengan leading sektor : Dinas Perkebunan.

Ø      Pusat Kajian Simplisia dan ekstrak, dengan leading sektor : Dinas Kesehatan.

Ø      Pusat Kajian Pengembangan obat dari bahan alam, dengan leading sektor : LEMLIT UNDIP Semarang.

Pada tanggal 26 Maret 2004,  telah dilakukan penandatanganan MOU antara Gubernur Jawa Tengah dengan  Rektor UNDIP Semarang, Nomor : 6 Tahun 2004 dan Nomor : 06/J07/KS/2004 tentang Pengembangan Obat Asli Indonesia di Jawa Tengah.  MOU yang telah ditandatangani akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang bersifat teknis mengacu pasal 87 UU 22 tahun 1989.

Untuk kegiatan Pusat Kajian Simplisia dan Ekstrak,  sesuai rencana kegiatan untuk tahun 2004, telah dilaksanakan kegiatan : Pembentukan struktur organisasi, Tupoksi, Tata laksana dan Personalia ; Penyusunan Rencana Kerja dan Koordinasi lintas sektor / antar pusat kajian

Pengembangan mutu obat tradisional, khususnya OAI kearah Fitofarmaka pada tahun 2004 meliputi kegiatan :

Ø      Penyediaan Bibit unggul tanaman obat. Kerjasama dengan APTO dan BPTO Tawangmangu

Tabel : Penyediaan bibit unggul tanaman obat yang meliputi tanaman :

Ø      Pelaksanaan Uji Klinis. Kerjasama dengan Lembaga Penelitian UNDIP Semarang. Uji klinis dilakukan terhadap :

·         Sediaan Ekstrak Herbal Penurun Kadar Asam Urat Darah

·         Formula Androgenik Bu Ceng

·         Meniran sebagai Fitofarmaka untuk Hepatitis A Akut

Ø      Fasilitasi Teknis Cara Pembuatan  OAI yang Baik. 

1)     Pemenuhan standart secara umum meliputi semua aspek / komponen yang dinilai diperoleh hasil sebagai berikut :

·         Sarana Produksi katagori Baik :  3 sarana ( 7 % )

·         Sarana Produksi dengan katagori Cukup : 12 sarana ( 29 % )

·         Sarana Produksi dengan katagori Kurang :  20 sarana ( 64 % )

2)     Dari 8 aspek / komponen yang dinilai, masing – masing :

Untuk meningkatkan pemanfaatan Obat Asli Indonesia dalam pelayanan formal, maka di Jawa Tengah sejak tahun 2002 s/d tahun 2004 dilakukan penyediaan Obat Asli Indonesia, yaitu Tensigard Kapsul. Hasil evaluasi pemanfaatan Obat Asli Indonesia  adalah sebagai berikut :

Tabel : Pemanfaatan OAI di Pelayanan Formal.