BAB V

REKOMENDASI

 

Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam pencapaian hasil kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, maka direkomendasikan sebagai berikut :

  1. Masih diperlukan sosialisasi format pengumpulan data dan definisi operasionalnya, sehingga para pelaksana program dapat mengisi dengan tepat dan data dapat lebih akurat, sesuai yang diharapkan.
  2. Pembuatan software pengolahan dan pelaporan data yang dapat mendukung kecepatan dan keakuratan data.
  3. Untuk meningkatkan Peran Pria dalam pemakaian Kontrasepsi, diperlukan penyebarluasan informasi melalui berbagai media ( Elektronik, cetak dan lain - lain ).
  4. Perlu peningkatan Program Pengobatan Rasional.
  5. Perlu Sosialisasi Undang-Undang Wabah kepada seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, sehingga KLB bukan merupakan masalah yang menurunkan kredibilitas Dinas .
  1. Pada jenis pelayanan kesehatan ibu dan bayi agar :

        meningkatkan Cakupan kunjungan ibu hamil K4 terutama di Kabupaten Cilacap, Purbalingga, Kebumen, Blora, Semarang, Kendal, Batang dan Kota Tegal;

        meningkatkan Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan terutama di Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Sukoharjo, Blora, dan Kabupaten Semarang

        meningkatkan ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk terutama di Kabupaten Cilacap, Purbalingga, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Surakarta, Semarang dan Kota Tegal;

        meningkatkan Cakupan kunjungan neonatus di Kabupaten Kebumen;

        meningkatkan Cakupan bayi berat badan lahir rendah / BBLR yang ditangani di Kabupaten Tegal.

  1. Pada jenis pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah agar :

        meningkatkan Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan prasekolah terutama di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Wonosobo, Magelang, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Kudus, Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal;

        meningkatkan Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih /guru UKS/Kader kesehatan sekolah terutama di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Semarang, Kendal, Pekalongan, Pemalang, Brebes, Kota Semarang dan Kota Tegal;

        meningkatkan Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa TK, SLTP, SLTA dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru/UKS/Kader kesehatan sekolah terutama di Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Karanganyar, Grobogan, Rembang, Jepara, Semarang, Batang, Pekalongan, Pemalang, Brebes, Kota Magelang,Kota Salatiga dan Kota Semarang;

        meningkatkan Cakupan pelayanan kesehatan remaja terutama di Kabupaten Boyolali, Grobogan, Kudus, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga dan Kota Tegal.

  1. Pada jenis pelayanan imunisasi agar meningkatkan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) terutama di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Wonogiri, Karanganyar, Grobogan, Blora, Rembang, Demak, Semarang, Batang, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kota Tegal.
  2. Pada jenis pelayanan pengobatan/ perawatan agar :

        meningkatkan Cakupan rawat jalan di Kabupaten Purworejo;

        meningkatkan Cakupan rawat inap terutama di Kabupaten Cilacap dan Demak.

10.   Untuk Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Tegal, Brebes, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal perlu meningkatkan Pelayanan gangguan jiwa di sarana yankes umum, diantaranya dengan penyediaan Klinik Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Umum baik Pemerintah maupun Swasta dan memperbaiki system monitoring dan evaluasi maupun pencatatan pelaporan program kesehatan Jiwa.

11.   Pada jenis pelayanan pemantauan pertumbuhan balita agar :

        meningkatkan Balita yang datang dan ditimbang ( D/S) terutama di Kabupaten Purbalingga, Kebumen, Karanganyar, Blora, Batang, Pemalang, Tegal dan Kota Tegal;

        menurunkan Balita Bawah Garis Merah (BGM terutama di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Wonosobo, Karanganyar, Pati, Semarang, Kendal, Kota Magelang, Kota Surakarta dan Kota Tegal.

12.   Pada jenis pelayanan gizi agar :

        meningkatkan Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali per tahun terutama di Kabupaten Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Rembang, Kudus, Demak, Pemalang, Tegal dan Kota Tegal;

        meningkatkan Cakupan balita (12-59 bulan) mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun terutama di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Demak, Semarang, Temanggung, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pemalang dan Kota Tegal;

        meningkatkan Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A terutama di Kabupaten Kebumen, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Jepara, Semarang, Kendal, Batang, Pemalang, Tegal, Kota Surakarta dan Kota Semarang ;

        meningkatkan Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe terutama di Kabupaten Cilacap, Purbalingga, Kebumen, Semarang, Batang dan Kota Tegal;

        meningkatkan Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi Bawah Garis Merah dari keluarga miskin terutama di Kabupaten Cilacap, Purbalingga, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Boyolali, Grobogan, Semarang, Tegal dan Kota Tegal;

        meningkatkan Balita gizi buruk mendapat perawatan terutama di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Grobogan, Blora, Kendal, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes dan Kota Surakarta.

13.   Pada jenis pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar dan komprehensif agar :

        meningkatkan Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus khusus terutama di Kabupaten Klaten dan Batang;

        meningkatkan Ibu hamil resiko tinggi yang ditangani terutama di Kabupaten Cilacap, Banjarnegara, Purworejo, Boyolali, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Blora, Jepara dan Batang;

        meningkatkan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani terutama di Kabupaten Banjarnegara, Wonogiri, Grobogan dan Blora;

 

        meningkatkan Neonatal resiko tinggi / komplikasi yang ditangani terutama di Kabupaten Cilacap, Banjarnegara, Sukoharjo, Sragen dan Kudus.

14.   Diperlukan upaya tertentu sesuai situasi dan kondisi setempat guna meningkatkan Pemenuhan darah di RS terutama di Kabupaten Grobogan, Blora, Pati, Kudus, Jepara, Kota Semarang dan Kota Pekalongan.

15.   Pada jenis pelayanan penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB dan gizi buruk, khususnya di Kabupaten Demak dan Kabupaten Tegal diperlukan upaya tertentu guna meningkatkan Kecamatan bebas rawan gizi .

16.   Pada jenis pelayanan pencegahan dan pemberantasan penyakit polio, terutama Kabupaten Purbalingga, Magelang, Sukoharjo, Rembang, Kudus dan Kota Magelang agar mengambil langkah-langkah tertentu sesuai situasi dan kondisi setempat guna meningkatkan Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun.

17.   Pada jenis pelayanan pencegahan dan pemberantasan penyakit TB paru agar :

        meningkatkan Kesembuhan penderita TBC BTA positif ( CR /Cure Rate ) terutama di Kabupaten Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Magelang, Klaten, Karanganyar, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Semarang, Pekalongan, Pemalang, Brebes, Kota Semarang dan Kota Pekalongan

        meningkatkan Penemuan kasus TBC BTA positif (CDR/Case Detection Rate) di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, kecuali Kabupaten Pekalongan.

Dalam penanggulangan TBC, direkomendasikan :

a)       Pemberdayaan bidan desa dalam penjaringan suspek

b)      Kerjasama dengan lintas program khususnya bagian promosi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyakit TBC.

c)       Kerjasama dengan PKK dan LSM lainnya atau perangkat desa untuk melakukan promosi secara aktif kepada masyarakat.

d)      Petugas program TBC di UPK melakukan pemeriksaan kontak tracing penderita BTA Positif dan anak lebih dioptimalkan.

e)      Petugas program TBC di UPK dapat melacak suspek yang diketahui hasil pemeriksaan mikroskopisnya BTA Positif dengan optimal.

f)         Menjalin kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam hal promosi kepada masyarakat sebagai upaya penjaringan suspek.

g)      Pemberian dana operasional dari APBD II atau UPK untuk menunjang penjaringan suspek melalui kegiatan pemeriksaan kontak tracing, pelacakan suspek yang diketahui BTA Pos dan penyuluhan di tingkat desa.

h)       Petugas melakukan konseling kepada penderita TBC dan PMO secara rutin selama masa pengobatan mengenai penyakit dan penularannya, lama pengobatan, efek samping dan perlunya melakukan pemeriksaan ulang dahak sebagai syarat untuk mengetahui hasil akhir dari pengobatan.

i)         PMO yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan secara optimal kepada penderita dan dapat membujuk penderita agar mau datang ke UPK apabila mengalami efek samping obat sehingga peluang drop out dapat ditekan.

j)         Petugas program TBC mempunyai jadwal pemeriksaan ulang dahak untuk masing-masing penderita BTA pos sehingga upaya pengendalian pengobatan dapat berjalan optimal.

k)       Petugas kesehatan melakukan pelacakan penderita yang mangkir dalam masa pengobatan dan melakukan konseling agar penderita mau melanjutkan pengobatan kembali.

  1. Pada jenis pelayanan pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA agar meningkatkan Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah kecuali Kabupaten Pekalongan; antara lain melalui :

a)       Penyebarluasan informasi, baik di tingkat pengambil keputusan maupun kepada masyarakat luas, termasuk lintas program dan lintas sektor terkait, tentang :

        Peranan Pemda dan DPR dalam dukungan dana agar SPM dapat dilaksanakan sesuai prosedur, yang akan menurunkan angaka kesakitan dan kematian balita karena pneumonia

        Peranan masyarakat dalam penemuan dini, rujukan kasus dan konseling.

        Peranan lintas program dan sektor dalam penyediaan data, kegiatan dan anggaran terpadu.

b)      Meningkatkan ketrampilan petugas di sarana kesehatan dalam penerapan dan penggunaan SOP.

c)       Pembinaan berjenjang yang intensif.

 

 

19.   Pada jenis pelayanan pencegahan dan pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) agar :

        menurunkan Incident Rate DBD terutama di Kab. Sukoharjo, Grobogan, Rembang, Pati, Jepara, Tegal, Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Tegal;

        menurunkan CFR / Angka kematian DBD terutama di Kabupaten Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Tegal, Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Tegal.

Upaya peningkatan tenaga kesehatan dalam penanganan penderita DBD terus menerus dilakukan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Penyakit DBD.

20.   Pada jenis pelayanan pencegahan dan pemberantasan penyakit diare agar :

        meningkatkan Balita dengan diare yang ditangani terutama di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Magelang ;

        menurunkan CFR / Angka kematian Diare terutama di Kabupaten Wonosobo, Sukoharjo, Temanggung, Pekalongan, Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal.

Pada penanggulangan diare diperlukan :

a)       Pelaksanaan Standart pelayanan minimal penanggulangan diare yang didukung keterdiaan anggaran penanggulangan.

b)      Adanya dukungan politik di kabupaten/kota untuk penanggulangan diare. Dukungan ini penting adanya untuk mengembangkan kegiatan kegiatan penanggulangan serta menjalin kemitraan dengan lintas program maupun lintas sektor yang terkait.

c)       Adanya reward bagi petugas untuk meningkatkan kinerja dalam rangka penanggulangan diare. Adanya suatu kesepakatan yang mengatur pemberian reward pada petugas kabupaten/kota maupun puskesmas yang jelas baik dari anggaran propinsi, BLN maupun yang lain yang sifatnya rutin. Hal ini terlihat pada program program lain yang tidak ada rewardnya.

d)      Adanya pertemuan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang melibatkan lintas program maupun lintas sektor terkait yang mendukung penanggulangan diare balita sehingga penanggulangan diare dapat dilakukan bersama sesuai kewenangan masing masing.

 

e)      Pembuatan software pengolahan dan pelaporan data yang dapat mendukung kecepatan dan keakuratan data diare.

  1. Pada jenis pelayanan kesehatan lingkungan agar :

        meningkatkan Institusi yang dibina terutama di Kabupaten Kebumen, Wonosobo, Wonogiri, Demak dan Kabupaten Semarang;

        meningkatkan Rumah Sehat terutama di Kabupaten Banjarnegara, Magelang, Boyolali, Karanganyar, Rembang, Jepara, Demak, Temanggung, Kendal, Batang, Tegal dan Kota Tegal;

        meningkatkan Penduduk yang memanfaatkan jamban terutama di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Rembang, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang dan Kabupaten Tegal ;

        meningkatkan Rumah yang mempunyai SPAL terutama di Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, Boyolali, Wonogiri, Sragen, Rembang, Pati, Demak, Kendal, Batang, Pemalang dan Kabupaten Tegal.

  1. Untuk Kabupaten Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal agar mengambil langkah-langkah tertentu sesuai situasi dan kondisi setempat guna meningkatkan Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes.
  2. Diperlukan upaya untuk meningkatkan Tempat umum yang memenuhi syarat terutama di Kabupaten Pemalang, Tegal dan Kota Salatiga.
  3. Pada jenis pelayanan penyuluhan perilaku sehat agar :

        meningkatkan Rumah tangga sehat terutama di kabupaten Kebumen, Wonosobo, Blora, Kudus dan Kabupaten Semarang dengan melalui :

-         Upaya tindak lanjut terhadap hasil pemantauan PHBS Tatanan Rumah Tangga, sehingga akan terjadi peningkatan strata keluarga menjadi lebih baik/lebih tinggi.

-         Upaya pembinaan dan fasilitasi secara rutin serta berkelanjutan secara berkualitas oleh tenaga pembina yang terampil dan kompeten.

-         Program PHBS khususnya tatanan rumah tangga dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan sehingga tingkat perkembangan strata keluarga dapat diketahui

        meningkatkan Bayi yang mendapat ASI-eksklusif terutama di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah kecuali Kabupaten Banyumas, Purworejo, Sragen, Jepara, Brebes, Kota Surakarta, Salatiga dan Kota Tegal;

        meningkatkan Desa dengan garam beryodium baik terutama di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah kecuali Kabupaten Banyumas, Magelang, Wonogiri, Kota Surakarta dan Kota Salatiga;

        meningkatkan Keluarga sadar gizi terutama di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah kecuali Kabupaten Banyumas, Wonosobo, Kota Surakarta dan Kota Tegal;

        meningkatkan Posyandu Purnama terutama di Kabupaten Purbalingga, Wonosobo, Boyolali, Blora, Rembang, Demak, Semarang, Pekalongan, Brebes dan Kota Tegal;

        meningkatkan Posyandu Mandiri terutama di Kabupaten Wonosobo, Sragen, Blora, Rembang, Demak dan Kendal.

25.   Untuk Kabupaten Wonosobo, Magelang, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Blora, Rembang, Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal, Kota Magelang dan Kota Semarang agar mengambil langkah-langkah tertentu sesuai situasi dan kondisi setempat guna meningkatkan Upaya penyuluhan P3 NAPZA / P3 NARKOBA oleh petugas kesehatan.

  1. Pada jenis pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan agar :

        meningkatkan Ketersediaan obat sesuai kebutuhan terutama Kota Surakarta;

        meningkatkan Pengadaan obat esensial terutama di Kabupaten Banyumas, Kebumen, Purworejo, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Temanggung, Kota Surakarta dan Kota Salatiga;

        meningkatkan Pengadaan obat generik terutama di Kabupaten Banyumas, Kebumen, Purworejo, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Temanggung, Batang dan Kota Pekalongan ;

        meningkatkan Prosentase ketersediaan narkotika, psikotropika sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan terutama di Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Pekalongan .

  1. Diperlukan upaya tertentu guna meningkatkan Penulisan resep obat generik terutama di Kabupaten Banyumas, Kebumen, Sukoharjo, Wonogiri, Grobogan, Blora, Kudus, Jepara, Semarang, Temanggung, Brebes, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kota Tegal.
  2. Untuk 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah kecuali Kabupaten Purbalingga, Rembang, Kudus, Pekalongan, Tegal, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kota Tegal agar mengambil langkah-langkah tertentu sesuai situasi dan kondisi setempat guna meningkatkan Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar.
  3. Perlu meningkatkan Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan Keluarga Miskin dan masyarakat rentan di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah kecuali Kabupaten Purworejo, Klaten, Batang dan Kota Pekalongan.
  4. Untuk Kabupaten/Kota yang masih tercatat TAD ( tidak tersedia data ) pada pencapaian indikator kinerja SPM sebagaimana pada tabel terlampir, agar memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan guna memenuhi tersedianya data indikator kinerja tersebut.

35.   Pada Pencegahan dan Pemberantasan penyakit Aids, direkomendasikan :

a)       Advokasi pada pemerintah daerah dan DPRD dalam relokalisasi WPS untuk pengawasan

penyebaran penyakit HIV/ AIDS.

b)      Meningkatkan kerjasama LP/LS dan LSM dalam menanggulangi HIV/ AIDS.

c)       Peningkatan sistem pelaporan kasus IMS-HIV/ AIDS di R.S maupun di Kab/Kota melalui

pertemuan dan supervise.

d)      Peningkatan fasilitasi mutu penanggulangan HIV/AIDS dan pemantauan hasil skrining

darah di PMI.

e)      Sebagai dukungan dana bagi Kab/Kota GF ATM Komponen AIDS tahun 2005 telah

diberikan kepada Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kab Banyumas.

  1. Dalam penanganan Penyakit Kusta, direkomendasikan :

a)       Meningkatkan sistim pencatatan dan pelaporan, yaitu dengan pengiriman laporan dari puskesmas ke kabupaten / kota menggunakan buku monitoring, sehingga penghitungan RFT rate tepat / valid

b)      Menerapkan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan konseling sehingga pengendalian pengobatan berjalan dengan baik

c)       Meningkatkan kualitas pelayanan melalui bimbingan teknis yang berkualitas dan berkesinambungan

d)      Meningkatkan promosi kesehatan bekerjasama dengan masyarakat untuk meminimalisir stigma dengan membagikan leaflet, brosur, dll.

e)      Meningkatkan koordinasi dengan unit pelayanan lain

f)         Meningkatkan rujukan dengan unit pelayanan lain khususnya unit pelayanan rujukan yang dituju.