BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

 

 

 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2004 terdiri dari 9 Kewenangan Wajib, 26 jenis pelayanan wajib dan 63 indikator kinerja. Disamping itu terdapat 8 indikator kinerja yang wajib untuk Kabupaten/Kota tertentu.

Tabel 3.1

Pencapaian Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008

 

No

Kewenangan wajib

Jumlah

Jenis pelayanan

Jumlah Indikator Kinerja

Capaian Indikator Kinerja thd  Target 2010

Prosentase

1

Pelayanan kesehatan dasar

6

15

5

33,33%

2

Perbaikan Gizi Masyarakat

2

9

3

33,33%

3

Pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang

2

6

4

66,67%

4

Pemberantasan penyakit menular

7

13

5

38,46%

5

Kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar

3

6

0

0%

6

Promosi kesehatan

1

6

1

16,67%

7

Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif

1

1

0

0%

 

8

Pelayanan kefarmasian

2

5

1

20%

9

Penyediaan pembiayaan dan jaminan kesehatan

2

2

0

0%

 

Jumlah

26

63

19

30,16%

 

Pencapaian indikator kinerja standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang wajib untuk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 terhadap target tahun 2010 adalah 30,16% atau 19 indikator dari 63 indikator telah mencapai target. Pencapaian tersebut dibandingkan tahun 2007 mengalami peningkatan. Tahun 2007 sebesar 25,40 % atau 16 indikator dari 63 indikator yang mencapai target 2010.

 Pencapaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal tahun 2008 ini dibandingkan  target 2010 karena tahun sebagai data dasar pencapaian Indonesia Sehat 2010. Pencapaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2008 terhadap target 2010 secara rinci sebagai berikut

a)     Pencapaian > 60%

Tidak ada satu kabupaten/kota yang dapat mencapai target tahun 2010

 

b)     Pencapaian 50 – 59,99%

Kabupaten/Kota yang mencapai target antara 40 - 59% sebanyak 4 (empat) Kab/Kota (11,43%) yaitu Kota Surakarta (58,73%), Kota Semarang (58,73%), Kota Pekalongan (55,56%), Kabupaten Boyolali (50,79%).

c)     Pencapaian 40 – 49,99%

Kabupaten/Kota yang mencapai target 40 – 49,99% sebanyak 17 (tujuh belas) Kab/Kota ( 48,57%), yaitu Kab Purbalingga (41,27%), Kab Purworejo (44,44%), Kab Magelang (41,27%), Kab Klaten (42,86%), Kab Sukoharjo (49,21%), Kab Wonogiri (46,03%), Kab Karanganyar (49,21%), Kab Sragen (49,21%), Kab Rembang (41,27%), Kab Kudus (47,62%), Kab Semarang (47,62%), Kab Temanggung (42,86%), Kab Kendal (44,44%), Kab Pekalongan (49,21%), Kota Magelang (41,27%), Kota Salatiga (46,03%), Kota Tegal (46,03%).

d)     Pencapaian < 40 %

Kabupaten/kota yang mencapai target < 40% sebanyak 14 (empat belas) kabupaten/kota, yaitu Kab Cilacap (39,68%), Kab Banyumas (38,10%), Kab Kebumen (36,51%), Kab Wonosobo (39,68%), Kab Grobogan (39,68%), Kab Blora (30,16%), Kab Pati (36,51%), Kab Jepara (39,68%), Kab Demak (36,51%), Kab Batang (33,33%), Kab Pemalang (28,57%), Kab Tegal (36,51%), Kab Brebes (34,92%).

Penjelasan dari masing-masing Kewenangan Wajib adalah sebagai berikut :

 

1.     KEWENANGAN WAJIB PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Kewenangan Wajib Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar terdiri dari 6 jenis pelayanan yaitu Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi, Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah, Pelayanan KB, Pelayanan Imunisasi, Pelayanan Pengobatan/Perawatan dan Pelayanan Kesehatan Jiwa.

Dalam 6 jenis pelayanan pada KW Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar terdapat 15 indikator kinerja SPM, dimana pada tahun 2008 pencapaian rata-rata Jawa Tengah sebesar 33,33% atau 5 indikator dari 15 indikator telah mencapai target 2010, yaitu 3 (tiga) indikator kinerja pada jenis pelayanan Kesehatan ibu dan bayi (Cakupan kunjungan Ibu hamil K4, Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Cakupan kunjungan neonatus, Cakupan kunjungan bayi; 2 (dua) indikator kinerja pada jenis pelayanan Pengobatan/Perawatan (Cakupan rawat jalan dan Cakupan rawat inap).

Sementara itu 10 indikator (66,67%) yang belum mencapai target adalah Cakupan kunjungan ibu hamil K4, Ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk, Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan prasekolah, Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/Dokter Kecil, Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa TK, SLTP, SLTA dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/Dokter Kecil , Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja (jenis Pelayanan Kes Anak Pra Sekolah & Usia Sekolah), Cakupan peserta KB aktif (Pelayanan Keluarga Berencana), Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (jenis pelayanan imunisasi) dan Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum (jenis pelayanan kesehatan jiwa). 

Penjelasan dari masing-masing jenis pelayanan sebagai berikut :

 

1.1.   Jenis Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Bayi   

Jenis pelayanan Kesehatan Ibu Dan Bayi terdiri dari 6 indikator kinerja yaitu Cakupan kunjungan Ibu hamil K4, Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Cakupan Ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk, Cakupan kunjungan neonatus, Cakupan kunjungan bayi dan Cakupan bayi berat badan lahir rendah/BBLR yang ditangani.

Pada tahun 2008 secara rata-rata Jawa Tengah jenis pelayanan Kesehatan Ibu Dan Bayi belum mencapai target 2010 karena hanya 2 dari 6 indikator pada jenis pelayanan ini yang mencapai target.

Apabila dilihat pencapaian per Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi pada tahun 2008 berdasarkan target 2010, hanya 1 kabupaten (2,86%) yang semua indikator kinerja SPM pada jenis pelayanan ini mencapai target, yaitu kabupaten Karanganyar. Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada jenis pelayanan ini sebagai berikut : 

1)     Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

Cakupan Kunjungan ibu hamil K-4 adalah cakupan Ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal 4 kali sesuai dengan stándar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan). Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan/ pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil oleh tenaga kesehatan terampil (Dokter, Bidan, dan Perawat), meliputi antara lain penimbangan berat badan, pemeriksaan kehamilan, pemberian tablet besi, pemberian imunisasi TT dan tensi.

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 90,14% dengan rentang antara yang terendah 75,66% (Kabupaten Batang) dan yang tertinggi 100% (Kabupaten Temanggung). Sebanyak 7 Kabupaten/Kota (17,14%) telah mencapai target 2010 (95%).

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah cakupan kunjungan ibu hamil K4 mengalami penurunan dari tahun 2006 sebesar 88,78% menjadi 87,05% di tahun 2007, dan meningkat kembali pada tahun 2008 menjadi 90,14%

Grafik 1. Cakupan Pelayanan Antenatal (K4)

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2008

 

 

 

2)     Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan Ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (Dokter dan Bidan) tidak termasuk oleh dukun bayi meskipun terlatih dan didampingi oleh bidan) tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 sebesar 90,98% dengan kisaran rentang antara yang terendah 79,28% (Kabupaten Wonosobo) dengan yang tertinggi 100% (Kota Surakarta).

Sebanyak 21 Kabupaten/Kota (60%) telah mencapai target tahun 2010, dan 14 Kabupaten/Kota (40%) yang belum mencapai target.

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan meningkat dari 86,09% pada tahun 2006, menjadi 87,64% pada tahun 2007, dan 90,98% pada tahun 2008.

Grafik 2. Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan

Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2006 - 2008

3)     Ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk

Risiko tinggi pada ibu hamil adalah keadaan penyimpangan dari normal, yang secara langsung menyebabkan kesakitan dan kematian ibu maupun bayi, misalnya Hb<8 g %, Tekanan darah tinggi (sistole >140 mmHg, Diastole >90 mmHg), Oedema nyata, eklamsia, perdarahan pervaginam, ketuban pecah dini, Letak lintang pada usia kehamilan > 32 minggu, letak sungsang pada primigravida, infeksi berat/sepsis, persalinan prematur.

Prosentase ibu hamil resiko tinggi adalah 20% dari jumlah ibu hamil yang ada di masyarakat. Ibu hamil risiko tinggi dan komplikasi yang dirujuk tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 sebesar 37,27%. Bila dibandingkan dengan target Ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk, Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 (100%) maka terdapat 9 kabupaten/kota (53,33%) berhasil mencapai target, yaitu : Kab Cilacap, Wonosobo, Klaten, Karanganyar, Sragen, Rembang, Semarang, Kota Magelang dan Kota Salatiga.

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah cakupan ibu hamil resiko tinggi mengalami penurunan dari tahun 2006 sebesar 55,48%, turun menjadi 50,04% pada tahun 2007 dan 37,27% pada tahun 2008.

Grafik 3. Cakupan Ibu Hamil Risiko Tinggi Yang Dirujuk

Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2006 - 2008

 

4)     Cakupan kunjungan neonatus (0-28 hari)

Cakupan Kunjungan Neonatus (KN) adalah pelayanan kesehatan kepada bayi umur 0-28 hari di sarana pelayanan kesehatan maupun pelayanan melalui kunjungan rumah, sesuai dengan standar oleh Dokter, Bidan, Perawat yang memilki kompetensi klinis kesehatan neonatal, paling sedikit 2 kali, di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Pelayanan tersebut meliputi pelayanan kesehatan neonatal dasar (tindakan resusitasi, pencegahan hipotermia, pemberian ASI dini dan eksklusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, kulit, dan pemberian imunisasi); pemberian vitamin K; Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM); dan penyuluhan perawatan neonatus di rumah menggunakan Buku KIA.

Cakupan kunjungan neonatus tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 sebesar 94,66%, dengan rentang antara yang terendah 58,84% (Kabupaten Semarang) dengan yang tertinggi 100% pada Kota Magelang.

Dari 35 Kabupaten/Kota yang semua mengirim data, terdapat 3 (tiga) kabupaten (8,57%) yang tidak mencapai target tahun 2010 sebesar 90% yaitu : Kab Purbalingga, Semarang, dan Brebes.

Secara rata-rata di tingkat Provinsi Jawa Tengah cakupan kunjungan neonatus mengalami penurunan. Pada tahun 2006 sebesar 95,71%, turun menjadi 94,85% pada tahun 2007 dan 94,66% pada tahun 2008.

 Grafik 4.  Cakupan Kunjungan Neonatus

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

5)     Cakupan kunjungan bayi (1-12 bulan )

Yang dimaksud adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh Dokter, Bidan, Perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan bayi, paling sedikit 4 kali.

Cakupan kunjungan bayi tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 sebesar 96,04% dengan kisaran antara yang terendah 81,19% (Kabupaten Banjarnegara) dan yang tertinggi 100% sebanyak 2 (dua) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Sragen dan Kota Magelang. Sebanyak 32 Kabupaten/Kota (91,43%) telah berhasil mencapai target 2010 (90%). Sementara 3 kabupaten tidak mencapai target adalah Kabupaten Banjarnegara, Jepara dan Brebes.

Secara rata-rata di tingkat Provinsi Jawa Tengah cakupan kunjungan bayi mengalami peningkatan yaitu 88,78 % pada tahun 2006, pada tahun 2007 menjadi 92,20%, dan meningkat lagi pada tahun 2008 menjadi 96,04%.

Grafik 5. Cakupan Kunjungan Bayi

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

6)     Cakupan Bayi Berat Badan Lahir Rendah /BBLR yang ditangani

Yang dimaksud dengan bayi berat badan lahir rendah adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram yang ditimbang pada saat lahir sampai dengan 24 jam pertama setelah lahir. Penyebab terjadinya BBLR bisa karena ibu hamil anemia, kurang supply gizi waktu dalam kandungan, ataupun lahir kurang bulan. Bayi yang lahir dengan berat badan rendah perlu penanganan yang serius, karena pada kondisi tersebut bayi mudah sekali mengalami hipotermi yang biasanya akan menjadi penyebab kematian.

Penanganan BBLR meliputi pelayanan kesehatan neonatal dasar (tindakan resusitasi, pencegahan hipotermia, pemberian ASI dini dan eksklusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, talipusat, kulit, dan pemberian imunisasi); pemberian vitamin K; manajemen terpadu bayi muda (MTBM); penanganan penyulit/komplikasi/masalah pada BBLR dan penyuluhan perawatan neonatus di rumah menggunakan Buku KIA oleh Dokter, Bidan dan Perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan neonatal dan penanganan BBLR.

Bayi dengan berat badan lahir rendah yang berhasil ditangani di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 sebesar 99,67% dengan kisaran rentang antara yang terendah 86,32% (Kabupaten Kendal) dengan yang tertinggi 100% (33 kabupaten/kota). Sebanyak 33 Kabupaten/kota (100%) telah berhasil mencapai target 2010 (100%). Satu kabupaten tidak tersedia data yaitu Kabupaten Klaten.

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah cakupan penanganan berat badan lahir rendah (BBLR) mengalami fluktuasi dari 99,54% pada tahun 2006, mengalami penurunan pada tahun 2007 menjadi 95,87%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2008 menjadi 99,67%.

Grafik 6.  Cakupan Penanganan  Beran Badan Lahir Rendah (BBLR)

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

1.2.   Jenis Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah Dan Usia Sekolah

Jenis pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan prasekolah, Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/Dokter Kecil, Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa TK, SLTP, SLTA  dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/Dokter Kecil dan Cakupan pelayanan kesehatan remaja.

Pada tahun 2008 secara rata-rata Jawa Tengah jenis pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah belum mencapai target 2010, karena dari 4 indikator kinerja pada jenis pelayanan ini semua belum mencapai target 2010.

Apabila dilihat pencapaian per Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah pada tahun 2008, hanya 1 (satu) kabupaten (2,86%) yang telah mencapai target 2010, yaitu Purbalingga. Sedangkan 34 Kabupaten/Kota lainnya (97,14%) masih belum semua indikator kinerja pada jenis pelayanan ini mencapai target. Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada jenis pelayanan ini sebagai berikut : 

1)     Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan prasekolah (1 – 6 th)

Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah yang dimaksudkan adalah cakupan anak umur 1 – 6 tahun yang dideteksi kesehatan dan tumbuh kembangnya  sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan (Dokter, Bidan dan Perawat), paling sedikit 2 kali per tahun.

Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 sebesar 44,76% dengan kisaran antara yang terendah 0% (Kabupaten Wonosobo) dan yang tertinggi 100% (Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Purbalingga).

Bila dibandingkan dengan target deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 sebesar 95%, maka pada tahun 2008 terdapat 2 kabupaten/kota (5,71%) yang berhasil mencapai target yaitu Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Purbalingga, sedangkan 33 kabupaten/kota lainnya atau 94,29 % masih di bawah target.

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah mengalami fluktuasi dari  53,44% pada tahun 2006, pada tahun 2007 menurun menjadi 38,98%, dan meningkat pada tahun 2008 menjadi 44,76%.

Grafik 7. Cakupan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Balita dan

Pra Sekolah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

2)     Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/Dokter Kecil

Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah cakupan siswa kelas 1 SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/Kader Kesehatan Sekolah) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/Dokter Kecil di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 43,77%, bila dibandingkan dengan target 2010 (100%) maka yang telah mencapai target ada 6 (enam) kabupaten/kota (17,14%) dari 30 kabupaten kota yang tersedia datanya. 6 (enam) Kabupaten yang telah mencapai target tahun 2010 yaitu : Kab Purbalingga, Kab Sukoharjo, Kab Wonogiri, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Pekalongan. Sedangkan yang tidak tersedia data : Kab Magelang, Kab Sragen, Kab Pati, Kab Pekalongan, Kab Tegal.

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/Dokter Kecil mengalami fluktuasi dari 38,29% pada tahun 2006, kemudian meningkat menjadi 57,06%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi 43,77%.

Grafik 8. Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat

oleh Tenaga Kesehatan atau Tenaga Terlatih Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

3)     Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa TK, SLTP, SLTA dan setingkat oleh Tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/Dokter Kecil (Kader Kesehatan Sekolah)

Persentase siswa TK, SLTP, SLTA, dan Setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/ kader kesehatan sekolah) paling sedikit 2 x setahun di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 sebesar 38,77% dengan pencapaian terendah 4,14% ( Kota Surakarta) dan pencapaian maksimum (100%) diperoleh Kabupaten Purbalingga. Sementara tidak tersedia data pada Kabupaten Purworejo, Kab Magelang,Kab Sukoharjo, Kab Karanganyar, Kab Blora, Kab Pati, Kab Demak, Kab Batang, dan Kab Tegal. Kabupaten yang belum mencapai target antara lain disebabkan belum terbentuk TP UKS ditingkat Kabupaten/Kota sebagai wadah koordinasi kegiatan UKS serta belum adanya koordinasi lintas sektor seperti Diknas, Depag dan Depdagri.

Kabupaten yang telah mencapai target tahun 2010 (80%) hanya 1 Kabupaten atau 2,86% yaitu Kab. Purbalingga (100%).

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa TK, SLTP, SLTA dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/Dokter Kecil (Kader Kesehatan Sekolah) mengalami fluktuasi dari 30,68% pada tahun 2006, meningkat menjadi 30,82% pada tahun 2007, dan menjadi 38,77% pada tahun 2008.

Grafik 9.  Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa TK, SLTP, SLTA 

dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/

guru UKS/Dokter Kecil (Kader Kesehatan Sekolah)

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006  - 2008

 

4)     Cakupan pelayanan kesehatan remaja.

Cakupan pelayanan kesehatan remaja adalah cakupan siswa kelas 1 SLTP dan setingkat, SMU/SMK dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/kader kesehatan sekolah) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Pencapaian rata-rata cakupan pelayanan kesehatan remaja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 adalah 35,49% belum mencapai target 2010 (80%). Pencapaian maksimum (100%) diperoleh 4 (empat) Kabupaten yaitu : Kab Sukoharjo, Demak, Kendal, dan Batang. Sedangkan pencapaian minimum diperoleh Kota Surakarta (0,70 %). Tidak ada data sebanyak 6 (enam) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Magelang, Sragen, Pati, Kab Pekalongan, Kab Tegal, dan Kota Tegal..

Kabupaten yang telah mencapai target tahun 2010 (80%) sebanyak 10 Kabupaten/Kota atau 28,57% yaitu : Kab Purbalingga, Boyolali, Sukoharjo, Rembang, Demak, Temanggung, Kendal, Batang, Kota Semarang dan Kota Pekalongan. Dari 29 kab/kota yang tersedia datanya terdapat 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota (48,57%) yang belum mencapai target 2010.

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah Cakupan pemeriksaan kesehatan remaja mengalami peningkatan dari 15,27% pada tahun 2006 kemudian meningkat menjadi 35,47% pada tahun 2007 dan 35,49% pada tahun 2008.

Grafik 10.  Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Remaja

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

 

1.3.   Jenis Pelayanan Keluarga Berencana

Jenis pelayanan Keluarga Berencana terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Cakupan peserta aktif KB. Pada tahun 2008 secara rata-rata Jawa Tengah jenis pelayanan ini belum mencapai target 2010.

Apabila dilihat pencapaian per Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan KB pada tahun 2008 semua Kabupaten/Kota (100%) hanya 9 kabupaten/kota (25,71%) yang mencapai target 2010. Penjelasan dari indikator kinerja pada jenis pelayanan ini sebagai berikut : 

Cakupan peserta aktif KB

Cakupan peserta KB aktif adalah cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Peserta KB Aktif (CU) yang dimaksud adalah akseptor yang pada saat ini memakai kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan.

Pada tahun 2008 jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Jawa Tengah sebanyak 6.357.836 meningkat dibanding tahun 2007 sebanyak 6.248.972 Partisipasi masyarakat sebagai Peserta KB Aktif tahun 2008 sebesar 4.964.579 (78,09%) dari jumlah PUS sebanyak 6.357.836.

Sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 71 Tahun 2004, direncanakan atau ditargetkan Cakupan Peserta KB Aktif pada tahun 2010 sebesar 80%. Apabila diamati pencapaian pada tahun 2008 dibandingkan dengan target tersebut secara rata-rata Jawa Tengah belum mencapai target tahun 2010 (sebesar 80 %).

Pada tahun 2008 terdapat 9 (sembilan) kab/kota telah mencapai target 2010 (25,71%) yaitu : Kab Boyolali, Kab Sukoharjo, Kab Wonogiri, Kab Karanganyar, Kab Rembang, Kab Kudus, Kab Semarang, Kab Temanggung, dan Kota Salatiga.

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah Cakupan peserta KB aktif mengalami peningkatan dari 77% pada tahun 2006 menjadi 77,91% pada tahun 2007 dan 78,09% pada tahun 2008.

Grafik 11. Cakupan Peserta Aktif KB

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 – 2008

1.4.   Jenis Pelayanan Imunisasi

Jenis pelayanan Imunisasi terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI). Pada tahun 2010 secara rata-rata Jawa Tengah jenis pelayanan ini belum mencapai target 2010.

Apabila dilihat pencapaian per Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan Imunisasi, sebanyak 4 (empat) Kabupaten/Kota (11,43%) telah mencapai target 2010, yaitu Kabupaten Sragen, Kudus, Kota Magelang dan Kota Surakarta. Sedangkan 31 (tiga puluh satu) Kabupaten/Kota lainnya (88,57%) masih belum mencapai target 2010. Penjelasan dari indikator kinerja pada jenis pelayanan ini sebagai berikut : 

Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Desa atau Kelurahan UCI adalah desa/kelurahan dimana minimal 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Imunisasi dasar lengkap pada bayi (0-11 bulan) meliputi : 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 3 dosis Hepatitis B, 1 dosis Campak.

Tujuan Program Imunisasi adalah menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan bayi, anak dan balita akibat penyakit PD3I (seperti penyakit TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio, Hepatitis B dan Campak).

Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi di Jawa Tengah dari semua antigen sudah mencapai target minimal nasional (85%), pencapaian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap dengan jumlah sasaran pada tahun 2008 adalah 576.344 bayi, persentase imunisasi BCG (103,77%), DPT-1 (102,50%), DPT-3 (99,69%), Polio-4 (99,35%) dan Campak (96,18%).

Grafik 12. Cakupan Imunisasi Bayi

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

Pencapaian UCI Desa di Jawa Tengah dari tahun 2006 sampai dengan 2008 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2006 sebesar 84,42%, tahun 2007 mencapai 84,69% dan tahun 2008 sebesar 86,69%. Bila dibandingkan target tahun 2010 sebesar 100%, pencapaian Desa / Kel. UCI tahun 2008 sebesar 86,69%, belum mencapai target. Hanya 4 (empat) Kabupaten/Kota (11,43%) Kabupaten/Kota yang telah mencapai target 2010. Cakupan desa/kelurahan UCI terendah di Kota Salatiga (54,55%) dan tertinggi Kab Sragen, Kab Kudus,  Kota Surakarta dan Kota Magelang (100%).

Grafik 13. Cakupan Desa/Kelurahan UCI

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

1.5.   Jenis Pelayanan Pengobatan / Perawatan

Jenis pelayanan Pengobatan/Perawatan terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu Cakupan rawat jalan dan Cakupan rawat Inap. Pada tahun 2008 secara rata-rata Jawa Tengah jenis pelayanan Pengobatan/Perawatan telah mencapai target, karena ke 2 indikator pada jenis pelayanan ini telah mencapai target  2010. 

Apabila dilihat pencapaian per Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan Pengobatan/Perawatan pada tahun 2008 sebanyak 22 Kabupaten/Kota (62,86%) telah mencapai target 2010.

Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada jenis pelayanan ini sebagai berikut : 

1)     Cakupan rawat jalan

Cakupan Rawat Jalan adalah cakupan kunjungan pasien rawat jalan baru di sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Cakupan rawat jalan di sarana kesehatan di 35 kabupaten/kota, yang tertinggi adalah di Kota Magelang (224,43%) dan terendah di Kabupaten Brebes (3,5%). Rata-rata pencapaian Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 adalah 36,90%. Sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2010 (15%) terdapat 30 kabupaten/Kota (93,75%) yang dapat memenuhi target. Terdapat 2 (dua) kabupaten yang tidak dapat menyediakan data, yaitu Kab Blora dan Pati.

Pada 3 kabupaten/kota yaitu Kab Klaten, Kab Kendal dan Kota Magelang jumlah kunjungan rawat jalan pasien baru melebihi jumlah penduduk pada daerah tersebut.

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah cakupan rawat jalan mengalami penurunan dari 68,28% di tahun 2006 menjadi 49,26% pada tahun 2007 dan 36,90% pada tahun 2008.

Grafik 14. Cakupan Rawat Jalan

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 – 2008

2)     Cakupan rawat inap

Cakupan Rawat Inap adalah cakupan kunjungan rawat inap baru di sarana pelayanan kesehatan swasta dan pemerintah di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Cakupan rawat inap di sarana kesehatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 sebesar 10,23%, telah melampaui target 2010 (1,5%).

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah cakupan rawat inap mengalami fluktuasi dari 4,18% di tahun 2006 menjadi 4,03% pada tahun 2007 dan 10,23% di tahun 2008.

Grafik 15. Cakupan Rawat Inap

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

1.6.   Jenis Pelayanan Kesehatan Jiwa

Jenis pelayanan Kesehatan Jiwa terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum. Pada tahun 2010 secara rata-rata Jawa Tengah jenis pelayanan ini belum mencapai target, karena indikator kinerjanya belum mencapai target 2010.

Apabila dilihat pencapaian per Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan Kesehatan Jiwa, tidak ada kabupaten/kota yang mencapai target 2010. Semua Kabupaten/Kota (100%) masih di bawah target 2010, sementara 2 Kabupaten/Kota lainnya tidak tersedia data (Kab Blora dan Kab Pati). Penjelasan dari indikator kinerja pada jenis pelayanan ini sebagai berikut : 

Pelayanan Gangguan Jiwa di Sarana Pelayanan Kesehatan Umum

Pelayanan Gangguan Jiwa di sarana Pelayanan Kesehatan Umum adalah kasus gangguan jiwa yang dilayani di sarana pelayanan kesehatan umum di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Pencapaian rata-rata pelayanan kesehatan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum tahun 2008 sebesar 0,36%. Bila dibanding target pelayanan Kesehatan Jiwa untuk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 adalah 15% dari kunjungan kasus di sarana kesehatan, pada tahun 2008 Jawa Tengah belum mencapai target. Cakupan tertinggi tahun 2007 dicapai oleh Kota Magelang (3,53%), terendah di Kota Tegal (0,00%), sedang 2 (dua) kabupaten tidak ada data (Kab Blora dan Kab Pati).

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah masyarakat merasa kesehatan jiwa belum menjadi alasan penting untuk datang berobat ke sarana kesehatan. Dari permasalahan tersebut, upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan pembinaan program kesehatan jiwa di sarana kesehatan pemerintah dan swasta, pelatihan/refreshing bagi dokter dan paramedis puskesmas terutama upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi maupun pencatatan pelaporan program kesehatan jiwa.

Pencapaian cakupan pelayanan kesehatan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum mengalami penurunan dari tahun 2006 sebesar  0,87 %  menjadi 0,48% pada tahun 2007 dan 0,36% pada tahun 2008.   

Grafik 16. Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa Di Sarana Pelayanan

Kesehatan Umum Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 – 2008

 

2.     KEWENANGAN WAJIB PENYELENGGARAAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Kewenangan Wajib Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat terdiri dari 2 jenis pelayanan yaitu jenis pelayanan Pemantauan pertumbuhan balita dan jenis pelayanan Gizi.

Pada tahun 2008 pencapaian rata-rata Jawa Tengah untuk KW Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat belum mencapai target 2010, karena dari 2 jenis pelayanan pada KW ini yang belum mencapai target. Jenis pelayanan Pemantauan Pertumbuhan Balita dan jenis pelayanan Gizi belum mencapai target.

Dalam 2 jenis pelayanan pada KW Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat terdapat 9 indikator kinerja SPM dimana pada tahun 2008 pencapaian rata-rata Jawa Tengah sebesar 33,33% atau 3 indikator dari 9 indikator telah mencapai target 2010, yaitu 3 (tiga) indikator kinerja pada jenis pelayanan Gizi (Cakupan bayi (6-11 bln) mendapat kapsul vit A 1x per tahun, Cakupan balita (12 -59 bulan) mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun, Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A.

Sementara itu 3 (tiga) indikator atau semua indikator pada jenis pelayanan Pemantauan pertumbuhan balita tidak mencapai target, yaitu : Balita yang datang dan ditimbang (D/S), Balita yang naik berat badannya (N/D), Balita Bawah Garis Merah (BGM), dan 3 (tiga) indikator dalam jenis pelayanan Gizi yang belum mencapai target yaitu : Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe, Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi Bawah Garis Merah dari keluarga miskin, dan Balita gizi buruk mendapat perawatan . Penjelasan dari masing-masing jenis pelayanan sebagai berikut : 

2.1.   Jenis Pelayanan Pemantauan Pertumbuhan Balita

Jenis pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu Balita yang datang dan ditimbang (D/S), Balita yang naik berat badannya (N/D) dan Balita Bawah Garis Merah ( BGM ).

Pada tahun 2008 secara rata-rata Jawa Tengah jenis pelayanan ini  belum mencapai target, karena semua indikator pada jenis pelayanan ini dibandingkan dengan target 2010, tidak ada indikator pada jenis pelayanan ini yang mencapai target.

Apabila dilihat pencapaian per Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan Pemantauan Pertumbuhan Balita pada tahun 2008 sebanyak 2 (dua) Kabupaten/Kota (5,71%) telah mencapai target 2010 yaitu Kab Boyolali dan Kab Wonogiri. Sedangkan 33 Kabupaten/Kota lainnya (94,29 %) masih belum semua indikator kinerja pada jenis pelayanan ini mencapai target.

Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada jenis pelayanan ini sebagai berikut : 

1)     Balita yang datang dan ditimbang ( D/S )

Cakupan balita yang datang dan ditimbang (D/S) adalah semua balita yang datang dan ditimbang berat badannya (D) di posyandu maupun di luar posyandu dibagi jumlah balita yang ada di wilayah Posyandu (S) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Cakupan Balita yang datang dan ditimbang (D/S) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 76,47% dengan rentang antara yang terendah 60,30% (Kota Tegal) dan yang tertinggi 93,03% (Kabupaten Batang). Sebanyak 13 Kab/Kota (37,14%) telah mencapai target 2010 (80%).

Secara rata-rata Cakupan Balita yang datang dan ditimbang (D/S) di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2006 mencapai 75,66%, turun menjadi 74,02% pada tahun 2007, dan meningkat menjadi 76,47% di tahun 2008.

Grafik 17. Cakupan Balita Yang Datang Dan Ditimbang (D/S)

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

 

2)     Balita yang naik berat badannya (N/D)           

Balita yang naik berat badannya (N/D) adalah Balita yang ditimbang (D) di Posyandu maupun di luar Posyandu yang berat badannya naik dan mengikuti garis pertumbuhan pada KMS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Cakupan balita yang naik berat badannya di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 74,95% dengan rentang antara yang tertinggi 84,78% (Kabupaten Boyolali) dan yang terendah 53,70% (Kab Batang). Sebanyak 8 Kabupaten/Kota (22,86%) telah mencapai target 2010 (80%).

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah cakupan Balita yang naik berat badannya (N/D) mengalami penurunan dari tahun 2006 sebesar 77,05% menurun menjadi 75,15% pada tahun 2007, dan menurun lagi menjadi 74,95% pada tahun 2008.

Grafik 18. Cakupan Balita yang naik berat badannya (N/D)

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

 

3)     Balita Bawah Garis Merah ( BGM )

Yang dimaksud Balita Bawah Garis Merah (BGM) adalah balita yang ditimbang berat badannya berada pada garis merah atau di bawah garis merah pada KMS.

Cakupan Balita Garis Merah (BGM) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 sebesar 2,99% dengan rentang antara 0,52% (Kabupaten Boyolali) dan 17,19% (Kabupaten Karanganyar). Sebanyak 8 Kabupaten/Kota (22,86%) telah mencapai target 2010 (< 1,5%).

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah Cakupan Balita Garis Merah (BGM) mengalami fluktuasi dari 1,97% di tahun 2006, menjadi 1,7% pada tahun 2007, dan 2,99% pada tahun 2008.

Grafik 19. Cakupan Balita Garis Merah (BGM)

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006- 2008

 

2.2.   Jenis Pelayanan Gizi

Jenis pelayanan Gizi terdiri dari 6 indikator kinerja yaitu Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali per tahun, Cakupan balita (12-59 bulan) mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun, Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vit A, Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe, Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi BGM pada keluarga miskin, balita gizi buruk mendapat perawatan.

Pada tahun 2008 pada 6 indikator kinerja terdapat 3 indikator yang tidak mencapai target 2010 yaitu : Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe, Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi Bawah Garis Merah dari keluarga miskin ,dan Balita gizi buruk mendapat perawatan. Sedangkan 3 indikator yang mencapai target 2010 adalah : Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali per tahun, Cakupan balita (12 – 59 bulan) mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun, Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A.

Apabila dilihat pencapaian per Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan Gizi, tidak ada kabupaten/kota yang mencapai target. Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada jenis pelayanan ini sebagai berikut :

1)     Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali per thn

Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali per tahun di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 sebesar 98,52% dengan rentang antara yang terrendah 91,16% (Kota Magelang) dan yang tertinggi 100% pada Banyumas, Boyolali, Sragen, Kudus, Kab Semarang, Kendal, dan Kab Pekalongan. Sebanyak 32 Kabupaten/Kota (91,43%) telah mencapai target 2010 sebesar 95%. Kabupaten/Kota yang belum mencapai target 2010 adalah Pemalang (94,59%) dan Kota Magelang (91,16%)

Secara rata-rata Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali per tahun di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari  91,36% di tahun 2006 menjadi 96,66% tahun 2007 dan 98,52% tahun 2008.

Grafik 20. Cakupan Bayi (6-11 Bulan) Mendapat Kapsul Vitamin A

1 Kali per Tahun Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

 

2)     Cakupan balita (12-59 bulan) mendapat kapsul vitamin A 2 kali/ tahun. 

Cakupan balita (12-59 bulan) mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 95,14%, berarti telah mencapai target tahun 2010 sebesar 95%, dengan rentang antara yang terendah 67,64% (Kabupaten Brebes) dan yang tertinggi 100% yaitu Banyumas, Boyolali, Wonogiri, Kudus, Kab Semarang,dan Kendal.

Secara rata-rata Cakupan balita (12-59 bulan) mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari  79,43 % di tahun 2006 , meningkat menjadi 90% pada tahun 2007 , dan menjadi 95,14% di tahun 2008.

 Grafik 21. Cakupan Balita (12-59 Bulan) Mendapat Kapsul Vitamin A

 2 Kali Pertahun Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

 

3)     Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A.

Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 87,06% dengan rentang antara yang terendah 71,62% (Kabupaten Kendal) dan yang tertinggi 100% (Boyolali dan Surakarta). Sebanyak 25 kabupaten/kota (71,43%) telah mencapai target 2010 (90%) .

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A  mengalami fluktuasi dari 87,40% di tahun 2006 menjadi 83,73% pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 92,94% di tahun 2008.

 Grafik 22. Cakupan Ibu Nifas Mendapat Kapsul Vitamin A

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 -  2008

 

4)     Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe.

Cakupan Ibu Hamil mendapat tablet Fe adalah cakupan Ibu hamil yang mendapat 90 tablet Fe selama periode kehamilannya di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Tablet Fe merupakan tablet tambah darah untuk menanggulangi Anemia Gizi Besi yang diberikan kepada ibu hamil.

Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 sebesar 87,06% belum mencapai target 2010 sebesar 100%. Cakupan terendah 41,89% (Kabupaten Kebumen) dan yang tertinggi 98,95% (Kabupaten Pekalongan). Tidak ada satu pun Kabupaten/Kota mencapai target tahun 2010.

Secara rata-rata Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari  82,98 % di tahun 2006, menjadi 81,43% pada tahun 2007, dan 87,06% pada tahun 2008.

Grafik 23. Cakupan Ibu Hamil mendapat tablet Fe

 Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 – 2008

 

5)     Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada Bayi Bawah Garis Merah dari keluarga miskin.

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada Bayi Bawah Garis Merah dari keluarga miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 32,49% belum mencapai target tahun 2010 sebesar 100%, dengan rentang antara yang terendah 3,04% (Kabupaten Brebes) dan yang tertinggi 100% diperoleh sebanyak 13 Kabupaten/Kota sebagaimana tabel terlampir. Sebanyak 13 Kabupaten/Kota (37,14%) telah mencapai target 2010 (100%).  Terdapat 15 kabupaten yang tidak tersedia data yaitu Cilacap, Purbalingga, Purworejo, Kab Magelang, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Grobogan, Blora, Pati, Kendal, Batang, Kab Tegal dan Kota Salatiga.

Secara rata-rata Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada Bayi Bawah Garis Merah dari keluarga miskin di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi dari 48,76% di tahun 2006 dan meningkat menjadi 91,56% pada tahun 2007, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi 32,49%.

Grafik 23. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Bayi BGM dari Keluarga Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Thn 2006 – 2008

 

6)     Balita gizi buruk mendapat perawatan .

Balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk (0 tahun sampai dengan 4 tahun 11 bulan) yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan dan atau di rumah oleh tenaga kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Balita gizi buruk mendapat perawatan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 80,97% dengan rentang antara yang terendah 3,57% (Kab Purbalingga) dan yang tertinggi 100% pada 26 kab/kota (74,29%). Kabupaten yang telah mencapai target 2010 sebesar 100% sebanyak 26 kab/kota (74,29%). Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Secara rata-rata Balita gizi buruk mendapat perawatan di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari 49,73% pada tahun 2006 menjadi 56,83% di tahun 2007 dan menjadi 80,97% pada tahun 2008.

Grafik 25. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006- 2008

 

 

3.     KEWENANGAN WAJIB PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN PENUNJANG

Kewenangan Wajib Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Penunjang terdiri terdiri dari 2 jenis pelayanan yaitu Pelayanan Obstetrik & Neonatal Emergensi  Dasar & Komprehensif, dan Pelayanan Gawat Darurat.

Pada tahun 2008 pencapaian rata-rata Jawa Tengah untuk KW ini belum mencapai target 2010 karena masih ada 1 jenis pelayanan pada KW ini belum mencapai target.

Dalam 2 jenis pelayanan pada KW Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Penunjang terdapat 6 indikator kinerja SPM, dimana pada tahun 2008 pencapaian rata-rata Jawa Tengah sebesar 66,67% atau 4 dari 6 indikator tersebut mencapai target 2010.

Ke - 4 indikator yang mencapai target 2010 adalah Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus, Ibu hamil resiko tinggi yang ditangani, Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani dan Neonatal resiko tinggi/komplikasi yang ditangani (jenis pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar dan Komprehensif).

Penjelasan dari masing-masing jenis pelayanan sebagai berikut: 

3.1.   Jenis Pelayanan Obstetrik Dan Neonatal Emergensi Dasar dan Komprehensif

Jenis pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar dan Komprehensif terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus, Ibu hamil resiko tinggi yang ditangani, Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani dan Neonatal resiko tinggi/komplikasi yang ditangani.

Pada tahun 2008 secara rata-rata Jawa Tengah jenis pelayanan ini  sudah mencapai target 2010, karena ke-4 indikator (100%) pada jenis pelayanan ini telah mencapai target. Apabila dilihat pencapaian per Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar dan Komprehensif pada tahun 2008 sebanyak 7 (tujuh) Kabupaten/Kota (20%) telah mencapai target, yaitu Kab Banyumas, Kab Kebumen, Kab Wonosobo, Kab Sukoharjo, Kab Kudus, Kab Kendal, Kab Surakarta. Sedangkan 28 Kabupaten/Kota lainnya (80%) masih belum semua indikator kinerja pada jenis pelayanan ini mencapai target 2010. Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada jenis pelayanan ini sebagai berikut : 

 

1)     Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus.

Akses ketersedian darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus adalah ibu hamil, post partum dan neonatus komplikasi dirujuk (di rumah sakit pemerintah dan swasta) yang memperoleh pelayanan transfusi darah sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan persediaan darah serta komponen yang aman pada UTD PMI, UTD RS, dan bank darah RS di satu wilayah kerja.

Di Jawa Tengah data ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus baru berasal dari Kabupaten/Kota dengan rata-rata tahun 2008 sebesar 89% (secara rinci terlampir). Hal ini karena kesulitan mendapatkan data mengenai ketersediaan darah dan komponen aman yang secara khusus untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus.

Dari 10 yang tersedia data, sebanyak 9 Kabupaten/Kota (90%) telah mencapai target 2010 (80%) yaitu Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Sukoharjo, Kudus, Kab Semarang, Kendal dan Kota Surakarta.

Secara rata-rata Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi dari 96,47% di tahun 2006 menjadi 84,72% pada tahun 2007 dan 89% pada tahun 2008.

Grafik 26. Akses Terhadap Ketersediaan Darah Dan Komponen

Yang Aman Untuk Menangani Rujukan Ibu Hamil Dan Neonatus

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

 

2)     Ibu hamil resiko tinggi yang ditangani .  

Pengertian dari Ibu Hamil Risti adalah keadaan penyimpangan dari normal, yang secara langsung menyebabkan kesakitan dan kematian ibu maupun bayi.  Risti meliputi Anemia (Hb<8 gr %), Tekanan darah tinggi (sistole >140 mmHg, Diastole >90 mmHg), Oedema nyata, eklampsia, perdarahan pervaginam, ketuban pecah dini, Letak lintang pada usia kehamilan >32 minggu, Letak sungsang pada primigravida, infeksi berat/sepsis, persalinan prematur.

Sedangkan Bumil resiko tinggi yang tertangani adalah Ibu hamil resiko tinggi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas Perawatan dan Rumah Sakit pemerintah/ swasta dengan fasilitas PONED (Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar) dan PONEK (Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif).

Cakupan Ibu hamil resiko tinggi yang ditangani di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 90,68% dengan rentang antara yang terendah 19,97% (Kab Banjarnegara) dan yang tertinggi 100% (28 Kabupaten/ kota). Sebanyak 31 Kabupaten/Kota (88,57%) telah mencapai target 2010. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah Cakupan Ibu hamil resiko tinggi yang ditangani mengalami fluktuasi dari 82,92% di tahun 2006 menjadi 78,89% tahun 2007 dan 90,68% tahun 2008.

 

 

 

Grafik 27. Cakupan Ibu Hamil Resiko Tinggi Yang Ditangani

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

 

3)     Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.       

Bumil komplikasi yang tertangani adalah Ibu hamil komplikasi disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas Perawatan dan Rumah Sakit pemerintah/swasta dengan fasilitas PONED (Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar) dan PONEK (Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif).

Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 90,68% dengan rentang antara yang terendah 19,97% (Kab Banjarnegara) dan yang tertinggi 100% (28 Kabupaten/kota). Sebanyak 31 Kabupaten/ Kota (88,57%) telah mencapai target 2010. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani mengalami fluktuasi dari  82,92% di tahun 2006 menjadi 78,89% pada tahun 2007 dan 90,68% pada tahun 2008

Grafik 28. Cakupan Ibu Hamil Dengan Komplikasi Yang Ditangani

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 -  2008

 

4)     Neonatal resiko tinggi / komplikasi yang ditangani.

Pengertian dari Neonatus (bayi baru lahir sampai usia 28 hari) risti/ komplikasi adalah neonatus dengan penyimpangan dari normal yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian. Neonatus meliputi Asfiksia, Tetanus Neonatorum, Sepsis, Trauma Lahir, BBLR (Berat Badan Lahir < 2500 gram), Sindroma gangguan pernapasan dan kelainan congenital. Neonatus risti/komplikasi yang tertangani adalah neonatus risti/ komplikasi yang mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan yang terlatih di Puskesmas Perawatan dan Rumah Sakit pemerintah/ swasta.

Cakupan Neonatus risti/komplikasi yang ditangani di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 97,11% dengan rentang antara yang terendah 7,02% (Kabupaten Semarang) dan yang tertinggi 100% telah dicapai 30 kabupaten/kota (85,71%). Sebanyak 33 Kabupaten/Kota (94,29%) telah mencapai target 2010 (94,29%). Sementara hanya Kabupaten Klaten tidak tersedia data.  Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Secara rata-rata Cakupan Neonatus risti/komplikasi yang tertangani di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari  79,14% di tahun 2006 menjadi 95,36% pada tahun 2007 dan 97,11% pada tahun 2008.

Grafik 29. Cakupan  Neonatus Risti / Komplikasi Yang Tertangani

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

 

3.2.   Jenis Pelayanan Gawat Darurat

Jenis pelayanan Gawat Darurat terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat dan Pemenuhan darah di RS. Pada tahun 2008 secara rata-rata Jawa Tengah jenis pelayanan ini belum mencapai target 2010, karena ke dua indikator kinerja pada jenis pelayanan ini belum mencapai target 2010.

Apabila dilihat pencapaian per Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan Gawat Darurat pada tahun 2008, tidak ada satu pun kabupaten/kota yang mencapai target 2010. Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada jenis pelayanan ini sebagai berikut :

1)     Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat.

Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat  adalah cakupan sarana kesehatan yang telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar dan dapat diakses oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Kemampuan pelayanan gawat darurat yang dimaksud adalah upaya cepat dan tepat untuk segera mengatasi puncak kegawatan  yaitu henti jantung dengan Resusitasi Jantung Paru Otak (Cardio–Pulmonary–Cebral–Resucitation) agar kerusakan organ yang terjadi dapat dihindarkan atau ditekan sampai minimal dengan menggunakan Bantuan Hidup Dasar (Basic Life Support) dan Bantuan Hidup Lanjut (ALS). Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 62,37% dengan rentang antara yang terendah 6,25% (Kabupaten Magelang) dan yang tertinggi 100% di 7 (tujuh) kabupaten yaitu : Purbalingga, Kebumen, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Kudus dan Demak. Sebanyak 8 Kabupaten/Kota (22,86%) telah mencapai target 2010 (90%).  Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Secara rata-rata cakupan sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari 47,42% tahun 2006 menjadi 62,16 % pada tahun 2007 dan 62,37% tahun 2008.

Grafik 30. Sarana Kesehatan Dengan Kemampuan Pelayanan

Gawat Darurat Yang Dapat Diakses Masyarakat

di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

2)     Pemenuhan darah di RS.

Prosentase pemenuhan darah di RS didapatkan dari jumlah penerimaan darah oleh RS dibandingkan dengan jumlah permintaan darah oleh RS.   

Pemenuhan darah di RS di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 93,05%. Hanya ada 5 Kab/kota yang tersedia datanya yaitu Kabupaten Klaten (100%), Kab Semarang (100%), Pemalang (92,62%), Kota Surakarta (100%) dan Kota Semarang (91,73%). Dari ke-5 kab/kota yang tersedia data, 3 kab/kota (75%) mencapai target, sedangkan 2 kab/kota belum mencapai target tahun 2010 sebesar 95%. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah Pemenuhan darah di RS mengalami penurunan dari 95,41% di tahun 2006 menjadi 93,33 pada tahun 2007 dan 93,05% pada tahun 2008.

Grafik 31.  Pemenuhan Darah di RS

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

 

4.     KEWENANGAN WAJIB PENYELENGGARAAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR

Kewenangan Wajib (KW) Penyelenggaraan Pemberantasan Penyakit Menular yang terdiri dari 7 jenis pelayanan, yaitu jenis pelayanan Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB dan Gizi Buruk; Pencegahan dan Pemberantasan Polio; Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV-AIDS; Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TB Paru; Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ISPA; Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD; dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare.

Pada tahun 2008 pencapaian rata-rata Jawa Tengah untuk KW Penyelenggaraan Pemberantasan Penyakit Menular belum mencapai target, karena belum semua jenis pelayanan pada KW ini pencapaiannya memenuhi target 2010. Dari ke 7 jenis pelayanan tersebut, hanya 1 jenis pelayanan yang mencapai target yaitu jenis pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Polio.

Terdapat 13 indikator kinerja SPM dalam 7 jenis pelayanan pada KW ini dimana pada tahun 2008 pencapaian rata-rata Jawa Tengah sebesar 38,46% atau 5 dari 13 indikator tersebut telah mencapai target 2010, terdiri dari 1 indikator kinerja pada jenis pelayanan Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB dan Gizi Buruk (Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam & Kecamatan bebas rawan gizi); 1 indikator pada jenis pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Polio (Acute Flacid Paralysis/AFP rate per 100.000 penduduk <15 tahun); 1 indikator pada jenis pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV-AIDS (Klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS); 1 indikator pada jenis pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD (Penderita DBD yang ditangani), 1 indikator pada jenis pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare (Balita dengan diare yang ditangani). Penjelasan dari masing-masing jenis pelayanan sebagai berikut : 

 

4.1.   Jenis Pelayanan Penyelenggaraan Penyelidikan Epidemiologi Dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Dan Gizi Buruk

Jenis Pelayanan Penyelenggaraan Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Gizi Buruk terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu Desa/Kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam dan Kecamatan bebas rawan gizi.  Pada tahun 2008 pencapaian rata-rata Jawa Tengah untuk jenis pelayanan ini belum mencapai target karena ke dua indikator kinerjanya belum mencapai target 2010. Apabila dilihat pencapaian per Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB dan Gizi Buruk pada tahun 2007 sebanyak 32 Kabupaten/Kota (91,43%) telah mencapai target. Yang belum mencapai target adalah Kabupaten Rembang dan Temanggung.

Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada jenis pelayanan ini sebagai berikut : 

1)     Desa / Kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam.

KLB adalah timbulntya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu desa/ kelurahan dalam waktu tertentu. ”Ditangani” di sini mencakup penyelidikan dan penanggulangan KLB. Pengertian kurang dari 24 jam adalah sejak laporan W1 diterima sampai penyelidikan dilakukan dengan catatan selain formulir W1 dapat juga berupa fax atau telepon.

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 99,63% dengan rentang antara yang terendah 96,43% (Kabupaten Brebes ) dan yang tertinggi 100% (32 Kabupaten/Kota). 32 (tiga puluh dua) Kabupaten/Kota (91,43%) telah mencapai target 2010 sebesar 100%. Hanya 1 kabupaten yang tidak tersedia data (Kab.Cilacap). Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah, Desa/Kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam mengalami fluktuasi dari 99,65% di tahun 2006 menjadi 99,79% pada tahun 2007 dan 99,63% pada tahun 2008.

Grafik 32. Desa / Kelurahan Mengalami KLB Yang Ditangani <24 Jam

 Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

 

2)     Kecamatan bebas rawan gizi .

Kecamatan bebas rawan gizi adalah kecamatan dengan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada balita <15% pada kurun waktu tertentu.

Kecamatan bebas rawan gizi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 200 adalah 89.35% telah mencapai target tahun 2010 (80%) . Sebanyak 29 Kabupaten/Kota (82,86%) telah mencapai target 2010 (80%) .  Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Secara rata-rata Kecamatan bebas rawan gizi di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi dari tahun 93,45% di tahun 2006 menjadi 88,20% pada tahun 2007 dan 89,35% pada tahun 2008.

Grafik 33. Kecamatan Bebas Rawan Gizi

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

 

4.2.   Jenis Pelayanan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Polio

Jenis pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Polio terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun. Pada tahun 2008 jenis pelayanan ini secara rata-rata Jawa Tengah telah mencapai target 2010, karena indikator pada jenis pelayanan ini telah mencapai target 2010.

Apabila dilihat pencapaian per Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan ini, sebanyak 32 Kabupaten/Kota (91,43%) telah mencapai target 2010. Penjelasan dari indikator kinerja pada jenis pelayanan ini sebagai berikut : 

1)     Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

Kasus AFP adalah penderita lumpuh layuh akut seperti gejala kelumpuhan pada polio yang terjadi pada anak dibawah umur 15 tahun.

Kasus AFP non polio adalah penderita lumpuh layuh pada anak usia dibawah 15 tahun yang dalam pemeriksaan tidak ditemukan virus polio liar atau yang ditetapkan oleh ahli dengan kriteria tertentu.

Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun adalah jumlah kasus AFP non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk <15 per tahun di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

AFP rate per 100.000 penduduk <15 tahun di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 2,18 % dengan rentang antara yang terendah 0% (Kota Magelang) dan yang tertinggi 7,53% (Kota Salatiga). Sebanyak 32 Kabupaten/Kota (91,43%) telah mencapai target 2010.  Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah AFP rate per 100.000 penduduk <15 tahun mengalami fluktuasi dari 2,28% di tahun 2006 menjadi 2,39% pada tahun 2007dan 2,18% pada tahun 2008.

Grafik 34. AFP Rate Per 100.000 Penduduk < 15 Tahun

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

 

4.3.   Jenis Pelayanan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit TB Paru

Jenis pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TB Paru terdiri dari 2 indikator kinerja : Kesembuhan penderita TBC BTA positif (CR/ Cure Rate) dan Penemuan kasus TBC BTA positif (CDR/Case Detection Rate).

Pada tahun 2008 secara  ata-rata Jawa Tengah jenis pelayanan ini belum mencapai target, karena 2 indikator pada jenis pelayanan ini belum mencapai target 2010.

Apabila dilihat pencapaian per Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TB Paru, sebanyak 4 (empat) Kabupaten/Kota (11,43%) telah mencapai target 2010, yaitu Kab Batang, Kab Pekalongan, Kab Brebes, dan Kota Surakarta. Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada jenis pelayanan ini sebagai berikut :

1)     Kesembuhan penderita TBC BTA positif (CR/Cure Rate)

Kesembuhan Penderita TBC BTA Positif adalah penderita baru TBC BTA positif yang sembuh diakhir pengobatan 85% di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Kesembuhan adalah penderita yang minum obat lengkap, dan  pemeriksaan sputum secara mikroskopis minimal 2 kali berturut-turut terakhir dengan hasil negatif.

Kesembuhan penderita TBC BTA positif (CR/Cure Rate) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 84,24% dengan rentang antara yang terendah 47,81% (Kab Magelang) dan yang tertinggi 97,43% (Kabupaten Batang). Sebanyak 20 Kabupaten/Kota (57,14%) telah mencapai target 2010 (>85%).  Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Secara rata-rata Kesembuhan penderita TBC BTA positif (CR/Cure Rate) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 mengalami penurunan 85,28% di tahun 2006 menjadi 84,30% tahun 2007 dan 84,24% pada tahun 2008.

Grafik 35. Kesembuhan Penderita TBC BTA Positif (CR/Cure Rate)

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

 

2)     Penemuan kasus TBC BTA positif (CDR/Case Detection Rate) 

Penemuan kasus TBC BTA positif atau Case Detection adalah persentase jumlah penderita baru BTA positif yang ditemukan dibandingkan jumlah penderita baru BTA positif yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut. Sedangkan kasus TBC BTA positif adalah penderita yang menunjukan hasil pemeriksaan sputumnya ditemukan BTA positif.

Penemuan kasus TBC BTA positif (CDR/Case Detection Rate) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 47,97% dengan rentang antara yang terendah 24,08% (Kota Salatiga) dan yang tertinggi 106,44% (Kota Pekalongan). Terdapat 5 Kabupaten/Kota (14,29%) yang telah mencapai target 2010 sebesar 70% yaitu Kab Batang, Kab Pekalongan,Kab Brebes, Kota Surakarta, dan Kota Pekalongan. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Secara rata-rata Penemuan kasus TBC BTA positif (CDR/Case Detection Rate) di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi dari 49,82% di tahun 2006 menjadi 47,45% pada tahun 2007 dan 47,97% pada tahun 2008.

Grafik 36. Penemuan Kasus TBC BTA Positif (CDR/Case Detection Rate) Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

 

4.4.   Jenis Pelayanan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit ISPA

Jenis pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ISPA terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani.

Pada tahun 2008 secara rata-rata Jawa Tengah jenis pelayanan ini belum mencapai target 2010 sebesar 100% karena indikatornya secara rata-rata belum mencapai target. Apabila dilihat pencapaian per Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan ini, tidak ada satu pun kab/kota yang mencapai target 2010 . Penjelasan dari indikator kinerja tersebut sebagai berikut :

1)     Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani

Cakupan Balita dengan Pneumonia yang ditangani adalah cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.  Pneumonia adalah proses infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang ditandai dengan batuk disertai napas cepat dan atau napas sesak.

Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 23,63% dengan rentang antara yang terendah 0,90% (Kabupaten Boyolali) dan yang tertinggi 81,13% (Kabupaten Kebumen). Tidak ada kabupaten/kota mencapai target 2010 (100%) . Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Secara rata-rata Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dari 26,62 % di tahun 2006 menjadi  24,29% pada tahun 2007 dan 23,63% pada tahun 2008.

 Grafik 37. Cakupan Balita Dengan Pneumonia Yang Ditangani

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

 

4.5.   Jenis Pelayanan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit HIV – AIDS

Jenis pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV–AIDS terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu Klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan Kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) yang diobati.

Pada tahun 2008 secara rata-rata Jawa Tengah jenis pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV–AIDS belum mencapai target, karena hanya 1 dari 2 indikator dalam jenis pelayanan ini yang mencapai target 2010.

Apabila dilihat pencapaian per Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV–AIDS, sebanyak 15 Kabupaten/Kota (42,86%) telah mencapai target 2010, yaitu Kab Cilacap, Kab Wonosobo, Kab Magelang, Kab Klaten, Kab Karanganyar, Kab Blora, Kab Kudus, Kab Semarang, Kab Temanggung, Kab Kendal, Kab Batang, Kab Pekalongan, Kab Brebes, Kota Magelang, dan Kota Tegal. Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada jenis pelayanan ini sebagai berikut:

1)     Klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS

Klien yang mendapatkan Penanganan HIV-AIDS adalah klien yang mendapat penanganan HIV-AIDS sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. AIDS adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh karena menurunnya system kekebalan tubuh. Sedangkan HIV adalah virus yang menyerang system kekebalan tubuh yang lama kelamaan akan mengakibatkan AIDS.

Klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 100%. Sebanyak 31 Kabupaten/Kota (100%) telah mencapai target 2010 (100%). Sementara di 4 Kabupaten/Kota tidak ada penanganan terhadap HIV–AIDS sehingga tidak tersedia data.

Secara rata-rata Klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2006 sampai dengan 2008 tetap sebesar 100 %.

2)     Kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) yang diobati

Infeksi Menular Seksual yang Diobati adalah Kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) yang ditemukan berdasarkan syndrome dan etiologi serta diobati sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun.

Penyakit Menular Seksual (PMS) atau biasa disebut penyakit kelamin adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.Yang termasuk PMS adalah Syphillis, Gonorhoe Bubo, jengger ayam, herpes dan lain-lain. 

Prosentase Kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) yang diobati di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 secara rata-rata adalah 98,14% dengan rentang antara yang terendah 0% (15 kab/kota) dan yang tertinggi 100,0% ( 18 Kab/kota). Sebanyak 18 Kabupaten/Kota (51,43%) telah mencapai target 2010 (100 %).  Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Secara rata-rata Prosentase Kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) yang diobati di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2005 sampai dengan 2007 telah mengalami fluktuasi dari 99,99% pada tahun 2006 menjadi 96,85% pada tahun 2007, dan 98,14% pada tahun 2008.

4.6.   Jenis Pelayanan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Jenis pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam  Berdarah Dengue (DBD) terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu Penderita DBD yang ditangani, Incident Rate DBD dan CFR/Angka kematian DBD.

Pada tahun 2007 secara rata-rata Jawa Tengah jenis pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) telah mencapai target 2010, karena belum semua indikator pada jenis pelayanan ini telah mencapai target 2010.   

Apabila dilihat pencapaian per Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), ada 4 Kabupaten/Kota (11,43%) yang indikator kinerja pada jenis pelayanan ini telah mencapai target 2010.

Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada jenis pelayanan ini sebagai berikut :

1)     Penderita DBD yang ditangani

Penderita DBD yang ditangani adalah penderita DBD yang penanganannya sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Penderita penyakit DBD adalah penderita dengan tanda-tanda yang memenuhi kriteria diagnosa klinis sebagai berikut : panas mendadak 2-7 hari tanpa sebab yang jelas, tanda-tanda pendarahan dan/atau pembesaran hati, Trombositopenia (Trombosit 100 000/µl atau kurang), Hemokonsentrasi (Hematokrit meningkat 20% atau lebih dan hasil pemeriksaan serologis (HI test atau ELISA) positif.

Penderita DBD yang ditangani di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 adalah 100%.  Semua Kabupaten/Kota (100 %) telah mencapai target 2010 (100 %).  Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2006 sampai dengan 2008 penderita DBD yang ditangani 100 %. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

2)     Incident Rate DBD (Angka Kesakitan DBD)

Persentase jumlah penderita DBD dalam satu tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada dalam wilayah tertentu.

Incident Rate DBD (Angka Kesakitan DBD) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 5,92/10.000 dengan rentang antara yang terkecil 0,41/10.000 (Kabupaten Wonosobo) dan yang terbesar 34,73/10.000 (Kota Semarangl). Ada 8 Kabupaten/Kota (22,86%) yang pencapaiannya memenuhi target 2010 (<2/10.000). Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah Incident Rate DBD (Angka Kesakitan DBD) meningkat dari 3,39/10.000 di tahun 2006 dan menjadi 6,35/10.000 pada tahun 2007 dan 5,92% pada tahun 2008.

Grafik 38. Incident Rate DBD (Angka Kesakitan DBD)

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

3)     Case Fatality Rate (CFR) / Angka kematian DBD

CFR DBD adalah persentase jumlah kematian karena DBD dibandingkan dengan jumlah penderita DBD.

Case Fatality Rate (CFR)/Angka kematian DBD di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 1,19% dengan rentang antara yang terendah 0,00% (6 kab/kota) dan tertinggi 16,67% (Kota Pekalongan). Sebanyak 15 Kabupaten/Kota (42,86%) telah mencapai target 2010 (< 1 %).

Secara rata-rata Case Fatality Rate (CFR)/Angka kematian DBD di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari 2,01% di tahun 2006 menjadi 1,60% pada tahun 2007 dan 1,19% pada tahun 2008.      

 Grafik 39. Case Fatality Rate (CFR)/Angka Kematian DBD

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

4.7.   Jenis Pelayanan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Diare

Jenis pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu Balita dengan diare yang ditangani dan CFR/Angka kematian Diare.

Pada tahun 2008 secara rata-rata di Jawa Tengah jenis pelayanan ini belum mencapai target, karena hanya 1 dari 2 indikator kinerja pada jenis pelayanan ini yang mencapai target 2010 (Indikator Balita dengan diare yang ditangani).  

Apabila dilihat pencapaian per Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare sebanyak 15 Kabupaten/Kota (42,86%) yang telah mencapai target 2010.  Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada jenis pelayanan ini sebagai berikut :

1)     Balita dengan diare yang ditangani

Diare adalah buang air besar lembek / cair bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih sering dari biasanya (biasanya 3 kali atau lebih dalam sehari) dan berlangsung kurang dari 14 hari.  Balita dengan diare yang ditangani adalah balita dengan diare yang ditangani sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun.

Balita dengan diare yang ditangani di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 100%. Semua Kabupaten/Kota (100%) telah mencapai target 2010 (100%). Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah Balita dengan diare yang ditangani dari tahun 2006 sampai dengan 2008 pencapaian 100%.

2)     CFR / Angka kematian Diare

CFR/Angka kematian Diare adalah persentase jumlah kematian karena Diare dibandingkan dengan jumlah penderita Diare.

CFR / Angka kematian Diare di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 0,006%. Sebanyak 15 Kabupaten/Kota (42,86%) telah mencapai target 2010 (<0,001%).  Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Secara rata-rata CFR/Angka kematian Diare di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi dari 0,005 % di tahun 2006 menjadi 0,007% pada tahun 2007 dan 0,006% pada tahun 2008.

 

Grafik 40. CFR / Angka Kematian Diare

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

5.     KEWENANGAN WAJIB PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN SANITASI DASAR

Kewenangan Wajib (KW) Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar terdiri dari 3 jenis pelayanan, yaitu pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan Pengendalian Vektor dan pelayanan Higiene sanitasi di Tempat Umum.

Pada tahun 2008 pencapaian rata-rata Jawa Tengah untuk KW Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar belum mencapai target 2010, karena tidak satupun (0%) jenis pelayanan pada KW ini mencapai target 2010.

Terdapat 6 indikator kinerja SPM dalam 3 jenis pelayanan pada KW Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar dimana pada tahun 2008 pencapaian rata-rata Jawa Tengah sebesar 0% atau semua indikator tersebut belum mencapai target 2010.  Penjelasan dari masing-masing jenis pelayanan sebagai berikut :

5.1.   Jenis Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Jenis pelayanan Kesehatan Kesehatan Lingkungan terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu Institusi yang dibina, Rumah Sehat, Penduduk yang memanfaatkan jamban dan Rumah yang mempunyai SPAL.

Pada tahun 2008 secara rata-rata Jawa Tengah jenis pelayanan ini belum mencapai target, karena semua indikator dalam jenis pelayanan ini belum mencapai target 2010. Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada jenis pelayanan ini sebagai berikut :

1)     Institusi Yang Dibina

Institusi yang dibina adalah institusi yang dibina sesuai dengan standar kesehatan lingkungan di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu 1 tahun.  Institusi adalah Unit kerja yang memberikan pelayanan/jasa kepada masyarakat atau memproduksi barang. Institusi yang dibina adalah Unit kerja yang dalam memberikan pelayanan/ jasa potensial menimbulkan risiko/dampak kesehatan; mencakup RS, Puskesmas, Sekolah, Instalasi pengolahan air minum, perkantoran, industri rumah tangga, dan industri kecil serta tempat penampungan pengungsi.

Institusi yang dibina di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 46,79% dengan rentang antara yang terendah 29,87% (Kabupaten Karanganyar) dan yang tertinggi 100% (Kota Pekalongan). Sebanyak 8 Kabupaten/Kota (22,86%) telah mencapai target 2010 (80%).  Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah Institusi yang dibina mengalami penurunan, dari 66,10% pada tahun 2006 , menjadi 64,88% pada tahun 2007, dan menjadi 46,79% pada tahun 2008.

Grafik 41. Institusi Yang Dibina  

di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

2)     Rumah Sehat

Rumah sehat adalah proporsi rumah yang memenuhi kriteria sehat minimum komponen rumah dan sarana sanitasi dari 3 komponen (rumah, sarana sanitasi dan perilaku) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Prosentase Rumah Sehat di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 58,83% dengan rentang antara yang terendah 27,32% (Kabupaten Banjarnegara) dan yang tertinggi 91,71% (Kota Magelang). Sebanyak 17 Kabupaten/Kota (48,57%) telah mencapai target 2010 (65%) . Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah prosentase Rumah Sehat di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi pada tahun 2006 sebesar 60,32% menjadi 64,84 pada tahun 2007, dan 58,83% pada tahun 2008.

Grafik 42. Prosentase Rumah Sehat Di Provinsi Jawa Tengah

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

 

3)     Penduduk yang memanfaatkan jamban

Penduduk yang memanfaatkan jamban yang dimaksud adalah pemanfaatan jamban oleh penduduk, sehingga cara perhitungannya lebih mudah dan mengurangi bias akibat dari perhitungan yang bertingkat.

Prosentase penduduk yang memanfaatkan jamban di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 65,34% dengan rentang antara yang terendah 15,65% (Kabupaten Grobogan) dan yang tertinggi 100 % (Kota Surakarta). Sebanyak 5 Kabupaten/Kota (14,29%) telah mencapai target 2010 (88%). Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah Prosentase Penduduk yang memanfaatkan jamban ini mengalami fluktuasi pada tahun 2006 sebesar 56,03% menjadi 70,90% pada tahun 2007, dan 65,34% pada tahun 2008.

 Grafik 43. Prosentase Penduduk Yang Memanfaatkan Jamban

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

 

4)     Rumah yang mempunyai SPAL

SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah) adalah suatu bangunan yang digunakan untuk membuang air buangan kamar mandi, tempat cuci tangan, dapur dan lain-lain bukan dari jamban atau peturasan.

SPAL yang sehat hendaknya memenuhi persyaratan antara lain tidak mencemari sumber air bersih (jarak dengan sumber air bersih minimal 10 meter), tidak menimbulkan genangan air yang dapat dipergunakan untuk sarang nyamuk (diberi tutup yang cukup rapat), tidak menimbulkan bau (diberi tutup yang cukup rapat) dan tidak menimbulkan becek atau pandangan yang tidak menyenangkan (tidak bocor sampai meluap).

Rumah yang mempunyai SPAL adalah proporsi SPAL yang memenuhi syarat kesehatan pada wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Prosentase Rumah yang mempunyai SPAL di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 45,06% dengan rentang antara yang terendah 11,08% (Kabupaten Grobogan) dan yang tertinggi 98,04% (Kota Magelang). Sebanyak 4 Kabupaten/Kota (11,43%)  telah mencapai target 2010 (85%).  Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Secara rata-rata Prosentase Rumah yang mempunyai SPAL di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi dari tahun 2006 sebesar 39,73% menjadi 61,66% pada tahun 2007, dan 45,06 pada tahun 2008.

Grafik 44. Prosentase Rumah yang Mempunyai SPAL

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

 

5.2.   Jenis Pelayanan Pengendalian Vektor

Jenis pelayanan Pengendalian Vektor terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes.  Pada tahun 2008 secara rata-rata Jawa Tengah jenis pelayanan ini belum mencapai target, karena indikator kinerjanya belum mencapai target 2010.

Apabila dilihat pencapaian per Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan Pengendalian Vektor, hanya 4 Kabupaten/Kota (11,43%) target 2010, yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonosobo, Kab Karanganyar, dan Kabupaten Kendal.  Penjelasan dari indikator pada jenis pelayanan Pengendalian Vektor sebagai berikut :

1)     Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes

Rumah/Bangunan Bebas Jentik Nyamuk Aedes adalah Rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aedes di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 73,57% dengan rentang antara yang terendah 11,02% (Kabupaten Kebumen) dan yang tertinggi 97,46% (Kabupaten Wonosobo). Sebanyak 4 kabupaten telah mencapai target 2010 (>95%) yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Kendal. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Secara rata-rata prosentase Rumah/Bangunan Bebas Jentik Nyamuk Aedes di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dari 83,59% pada tahun 2006 menjadi 78,09% pada tahun 2007, dan 73,57% tahun 2008.

 

Grafik 45. Prosentase Rumah/Bangunan Bebas Jentik Nyamuk Aedes

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

 

5.3.   Jenis Pelayanan Higiene Sanitasi Di Tempat Umum

Jenis pelayanan Higiene Sanitasi di Tempat Umum terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Tempat umum yang memenuhi syarat. Pada tahun 2008 secara rata-rata Jawa Tengah jenis pelayanan ini belum mencapai target 2010, karena indikator kinerjanya belum mencapai target 2010.

Apabila dilihat pencapaian per Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan ini, sebanyak 9 (sembilan) Kabupaten/Kota (25,71%) telah mencapai target 2010, yaitu Kab Sukoharjo, Kab Grobogan, Kab Temanggung, Kab Kendal, Kab Pemalang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan.

Penjelasan dari indikator kinerja pada jenis pelayanan Higiene Sanitasi di Tempat Umum sebagai berikut :

1)     Tempat umum yang memenuhi syarat

Tempat-tempat Umum (TTU) adalah suatu tempat yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum seperti hotel, terminal, pasar, pertokoan, depot air isi ulang, bioskop, jasa boga, tempat wisata, kolam renang, tempat ibadah, restoran dan lain-lain.

Tempat umum yang memenuhi syarat adalah terpenuhinya akses sanitasi dasar (air, jamban, limbah, sampah), terlaksananya pengendalian vektor, higiene sanitasi makmin, pencahayaan dan ventilasi sesuai dengan kriteria, persyaratan dan atau standar kesehatan.

Tempat Umum yang Memenuhi Syarat adalah tempat umum yang diawasi yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi sesuai dengan standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun.

Prosentase Tempat umum yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 73,56% dengan rentang antara yang terendah 34,65% (Kabupaten Jepara) dan yang tertinggi 97,69% (Kab Sukoharjo). Sebanyak 9 Kabupaten/Kota (25,71%) telah mencapai target 2010 (80%). Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah Prosentase Tempat umum yang memenuhi syarat pada tahun 2008 ini mengalami peningkatan dari tahun 2006 sebesar 69,72% menjadi 72,82% pada tahun 2007 , dan sebesar 73,56% pada tahun 2008.

Grafik 46. Prosentase Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

6.     KEWENANGAN WAJIB PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN

Kewenangan Wajib Penyelenggaraan Promosi Kesehatan terdiri dari 1 jenis pelayanan yakni Penyuluhan Perilaku Sehat.  Pada tahun 2008 pencapaian rata-rata Jawa Tengah pada KW Penyelenggaraan Promosi Kesehatan belum mencapai target karena jenis pelayanannya belum mencapai target.

Penjelasan dari jenis pelayanan pada KW Penyelenggaraan Promosi Kesehatan sebagai berikut : 

6.1.   Jenis Pelayanan Penyuluhan Perilaku Sehat

Jenis pelayanan Penyuluhan Perilaku Sehat terdiri dari 6 indikator kinerja yaitu Rumah tangga sehat, Bayi yang mendapat ASI-eksklusif, Desa dengan garam beryodium baik, Keluarga Sadar Gizi, Posyandu Purnama dan Posyandu Mandiri.

Pada tahun 2008 secara rata-rata Jawa Tengah jenis pelayanan Penyuluhan Perilaku Sehat belum mencapai target, karena hanya 16,67 % (1 dari 6) indikator kinerjanya mencapai target 2010.  Indikator kinerja yang sudah mencapai target tahun 2010 hanya Posyandu Mandiri.  

Apabila dilihat pencapaian SPM per-Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan Penyuluhan Perilaku Sehat, tidak ada Kabupaten/Kota (0 %) yang ke-6 indikator kinerja pada jenis pelayanan ini mencapai target 2010. Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada jenis pelayanan ini sebagai berikut :

1)     Rumah tangga sehat

Yang dimaksud Rumah Tangga Sehat adalah Proporsi Rumah Tangga yang memenuhi minimal 11 indikator dari 16 indikator PHBS tatanan Rumah Tangga.

Rumah Tangga Sehat di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 58,92%, dimana pencapaian terendah adalah Kabupaten Demak sebesar 32,89 % dan yang tertinggi Kota Magelang sebesar 97,36%. Sebanyak 21 Kabupaten/Kota (60%) telah mencapai target 2010 (65%).Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Rata-rata Rumah Tangga Sehat di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi. Tahun 48,62% pada tahun 2006 menjadi 43,79% pada tahun 2007 dan 58,92% pada tahun 2008.

Grafik 47. Rumah Tangga Sehat

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

 

2)     Bayi yang mendapat ASI-eksklusif

Bayi yang mendapat ASI eksklusif adalah bayi yang hanya mendapat ASI saja sejak lahir sampai usia 6 bulan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Bayi yang mendapat ASI eksklusif di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 28,96% dimana pencapaian terendah adalah Kabupaten Tegal sebesar 2,61% dan yang tertinggi Kota Tegal sebesar 73,37%. Tidak ada satupun Kabupaten/Kota (0%) yang mencapai target 2010 (80%). Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Rata-rata Bayi yang mendapat ASI eksklusif di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi dari 28,08% pada tahun 2006 menjadi 27,95% pada tahun 2007 dan 28,96% pada tahun 2008.

Grafik 48. Bayi Yang Mendapat ASI Eksklusif

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

3)     Desa dengan garam beryodium baik

Desa dengan garam beryodium baik adalah desa/kelurahan dengan 21 sampel garam konsumsi yang diperiksa, dan hanya ditemukan tidak lebih dari satu sampel garam konsumsi dengan kandungan yodium kurang dari 30 ppm pada kurun waktu tertentu.

Garam beryodium baik adalah garam mempunyai kandungan yodium dengan kadar yang cukup ( ≥ 30 – 80 ppm kalium yodat ).

Prosentase Desa dengan garam beryodium baik di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 55,93% dimana pencapaian terendah adalah Kabupaten Banyumas sebesar 3,02% dan yang tertinggi Kabupaten Sragen sebesar 100%. Ada 4 Kabupaten/Kota (11,43%) yang telah mencapai target 2010 sebesar 90%. Kabupaten Kendal tidak ada data. Adapun data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.  

Rata-rata Desa dengan garam beryodium baik di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2006 sebesar 40,96% menjadi 57,24 % di tahun 2007, dan 55,93% pada tahun 2008.

Grafik 49. Desa Dengan Garam Beryodium Baik

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

 

4)     Keluarga sadar gizi

Keluarga sadar gizi adalah keluarga yang seluruh anggota keluarganya melakukan perilaku gizi seimbang yang mencakup 5 indikator yaitu : biasa mengkonsumsi aneka ragam makanan, selalu memantau kesehatan dan pertumbuhan anggota keluarganya, khususnya balita dan ibu hamil, hanya menggunakan garam beryodium untuk memasak makanannya, memberi dukungan pada ibu melahirkan untuk memberikan ASI eksklusif dan biasa sarapan/makan pagi.

Cakupan Keluarga sadar gizi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 53,44% dimana pencapaian terendah adalah Kab Pekalongan sebesar 10,32% dan yang tertinggi Kab Brebes sebesar 75,70%. Tidak ada satu Kabupaten/Kota yang mencapai target 2010 (80%). Ada 9 Kabupaten/Kota yang tidak tersedia data. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Rata-rata Cakupan Keluarga sadar gizi di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi pada tahun 2006 sebesar 46,44% menjadi 89,06 % di tahun 2007, dan 35,26% pada tahun 2008.

Grafik 50. Cakupan Keluarga Sadar Gizi 

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2007

5)     Posyandu Purnama 

Posyandu Purnama adalah Proporsi dari jumlah Posyandu yang telah tercapai standart persyaratan Purnama di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Posyandu Purnama merupakan Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dan sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50 % KK di wilayah kerja Posyandu.

Presentase Posyandu Purnama di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 33,85% dimana pencapaian terendah adalah Kabupaten Blora sebesar 15,85% dan yang tertinggi Kabupaten Magelang sebesar 52,46%. Sebanyak  11 Kabupaten/Kota (31,43%) yang mencapai target 2010 (40%). Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Rata-rata Prosentase Posyandu Purnama di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2006 sebesar 32,96% menjadi 33,52% pada tahun 2007 dan 33,85% pada tahun 2008.

Grafik 51. Presentase Posyandu Purnama

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

 

6)     Posyandu Mandiri

Posyandu Mandiri adalah Proporsi dari jumlah Posyandu yang telah tercapai standart persyaratan Mandiri di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Posyandu Mandiri merupakan Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya lebih dari 50% KK di wilayah kerja Posyandu.

Prosentase Posyandu Mandiri di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 10,05% dimana pencapaian terendah adalah Kabupaten Rembang sebesar 1,37% dan yang tertinggi Kabupaten Klaten sebesar 44,40%. Sebanyak 33 Kabupaten/Kota (94,29%) telah mencapai target 2010 (>2%). Kabupaten Blora dan Rembang belum mencapai target 2010 Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Rata-rata pencapaian prosentase Posyandu Mandiri di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2006 sebesar 5,84% menjadi 8,75% pada tahun 2007 dan 10,05% pada tahun 2008.

Grafik 52. Posyandu Mandiri

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

7.     KEWENANGAN WAJIB PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF (P3 NAPZA)

Kewenangan Wajib Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (P3 Napza) terdiri dari 1 jenis pelayanan yakni Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan zat Adiktif (P3 NAPZA) / Narkotik, Psikotropika dan Bahan Berbahaya (P3 NARKOBA) berbasis masyarakat. Pada tahun 2007 secara rata-rata Jawa Tengah KW P3  NAPZA/ NARKOBA ini telah mencapai target 2005 karena jenis pelayanan pada KW ini telah mencapai target, tapi belum mencapai target 2010.

Penjelasan dari jenis pelayanan pad KW ini sebagai berikut : 

7.1.   Jenis Pelayanan Penyuluhan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif (P3 NAPZA) / Narkotik, Psikotropik Dan Bahan Berbahaya (P3 NARKOBA) Berbasis Masyarakat

Jenis pelayanan Penyuluhan P3 NAPZA / P3 NARKOBA berbasis masyarakat terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Upaya penyuluhan P3 NAPZA / P3 NARKOBA oleh petugas kesehatan, dimana pada tahun 2008 pencapaian rata-rata Jawa Tengah pada jenis pelayanan ini belum mencapai target 2010.

Apabila dilihat pencapaian SPM per Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan ini, maka hanya 1 (satu) Kabupaten (2,86%) telah mencapai target 2010, yaitu Kabupaten Kudus.  Penjelasan dari indikator kinerja pada jenis pelayanan ini sebagai berikut :

1)     Upaya penyuluhan P3 NAPZA / P3 NARKOBA oleh Petugas Kesehatan

Upaya penyuluhan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA/ NARKOBA merupakan proporsi jumlah kegiatan penyuluhan P3 NAPZA/ NARKOBA oleh Nakes dengan jumlah seluruh kegiatan penyuluhan di bidang kesehatan di bidang kesehatan oleh Nakes.

Upaya penyuluhan P3 NAPZA / P3 NARKOBA oleh petugas kesehatan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 19,07% dimana cakupan terendah adalah Kabupaten Blora sebesar 0,26 % dan yang tertinggi Kabupaten Kudus sebesar 31,89%. Hanya 1 Kabupaten/Kota (2,86%) yang telah mencapai target 2010 (30%).  Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar,Kab Rembang, Kab Pati, Kab Demak. Kab Tegal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang tidak tersedia data.

Secara rata-rata Upaya penyuluhan P3 NAPZA / P3 NARKOBA oleh petugas kesehatan di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2006 sebesar 9,32%  menjadi 12,39% di tahun 2007, dan 19,07% pada tahun 2008.

Grafik 53. Upaya Penyuluhan P3 Napza / P3 Narkoba

Oleh Petugas Kesehatan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

 

8.     KEWENANGAN WAJIB PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEFARMASIAN

Pada Kewenangan Wajib Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian (Obat) yang terdiri dari 2 jenis pelayanan yaitu jenis pelayanan Penyediaan obat dan Perbekalan Kesehatan dan jenis pelayanan Penggunaan obat Generik. Pada tahun 2008 pencapaian rata-rata Jawa Tengah untuk KW Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian (Obat) belum mencapai target.

Terdapat 5 indikator kinerja SPM dalam 2 jenis pelayanan pada KW ini dimana pada tahun 2008 pencapaian rata-rata Jawa Tengah sebesar 20% atau 1 dari 5 indikator kinerja telah mencapai target 2010.Indikator kinerja Ketersediaan obat sesuai kebutuhan pada tahun 2008 ini tidak tersedia datanya.  Penjelasan dari masing-masing jenis pelayanan sebagai berikut :

8.1.   Jenis Pelayanan Penyediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Jenis pelayanan Penyediaan obat dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu Ketersediaan obat sesuai kebutuhan, Pengadaan obat esensial, Pengadaan obat generik dan Prosentase ketersediaan narkotika, psikotropika sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2008 secara rata-rata Jawa Tengah jenis pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan belum mencapai target 2010, karena ada 1 (satu) indikator pada jenis pelayanan ini tidak tersedia datanya yaitu indikator Ketersediaan obat sesuai kebutuhan. Sementara 3 (tiga) indikator lainnya yang  telah mencapai target tahun 2010 hanya 1 indikator yaitu Prosentase ketersediaan narkotika, psikotropika sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan.

Apabila dilihat pencapaian SPM per Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan ini, tidak ada Kabupaten/Kota (0%) yang mencapai target 2010.

Penjelasan dari indikator kinerja pada jenis pelayanan ini sebagai berikut :

1)     Ketersediaan obat sesuai kebutuhan

Definisi operasional dari ketersediaan obat sesuai kebutuhan adalah ketersediaan obat pelayanan kesehatan dasar di Unit Pengelola Obat dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten/Kota di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Tahun 2008 ini tidak bisa dilihat cakupan pencapaian indikator ketersediaan obat sesuai kebutuhan, karena tidak tersedia data dari semua kabupaten/kota.

2)     Pengadaan obat esensial

Pengadaan obat esensial yang dimaksud adalah pengadaan obat esensial untuk pelayanan kesehatan dasar di Unit Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

Sedangkan Obat esensial adalah obat yang paling banyak diperlukan oleh suatu populasi dan ditetapkan oleh para ahli yang kemudian dibakukan dalam daftar Obat Esensial Nasional.

Prosentase Pengadaan obat esensial di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 99,56% dimana cakupan terendah adalah Kabupaten Purworejo sebesar 82,61% dan yang tertinggi adalah Kabupaten Purbalingga sebesar 121,10%. Sebanyak 8 Kabupaten/Kota (40,00%) yang telah mencapai target 2010 (100%).  Ada 15 Kabupaten/Kota yang tidak tersedia datanya.

Rata-rata cakupan indikator kinerja Pengadaan obat esensial di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2006 sebesar 95,49% menjadi 99,28% di tahun 2007 dan 99,56% pada tahun 2008.

Grafik 54. Pengadaan Obat Esensial

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

 

3)     Pengadaan obat generik

Pengertian dari obat Generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Sedangkan definisi operasional dari pengadaan obat generik adalah pengadaan item obat generik untuk pelayanan kesehatan dasar di Unit Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten/Kota.

Prosentase pengadaan obat generik di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 95,26% dimana cakupan terendah adalah Kota Tegal sebesar 80,21% dan yang tertinggi adalah Kabupaten Purbalingga sebesar 138,60%. Sebanyak 8 Kabupaten/Kota (36,36%) telah mencapai target 2010 (100%) dan.  Ada 13 Kabupaten/Kota yang tidak tersedia datanya. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir. 

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah Prosentase pengadaan obat generik mengalami fluktuasi dari tahun 2006 sebesar 94,91% menjadi 96,28% di tahun 2007 dan 95,26% pada tahun 2008.

Grafik 55. Pengadaan Obat Generik

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

 

4)     Ketersediaan Narkotika, Psikotropika sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan : Prosentase ketersediaan narkotika , psikotropika sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan 

Definisi Operasional dari indikator tersebut adalah ketersediaan narkotika dan psikotropika untuk pelayanan dasar di unit pengelola obat dan perbekalan kesehatan kabupaten/kota di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis, maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan. Sedangkan Psikotropika merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psiko aktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Prosentase ketersediaan narkotika, psikotropika sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 113,83% dimana prosentase terendah adalah Kabupaten Kudus sebesar 81,94% dan yang tertinggi adalah Kabupaten Karanganyar sebesar 420%. Sebanyak 20 Kabupaten/Kota (86,96%) telah mencapai target 2010 (100%).  Ada 12 Kabupaten/Kota yang tidak tersedia datanya. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Rata-rata di Provinsi Jawa Tengah, prosentase ketersediaan narkotika, psikotropika sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan mengalami fluktuasi dari tahun 2006 sebesar 115,35% pada menjadi 130,26% di tahun 2007dan 113,83% pada tahun 2008.

Grafik 56. Prosentase Ketersediaan Narkotika, Psikotropika

sesuai Kebutuhan Pelayanan Kesehatan

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

8.2.   Jenis Pelayanan Penggunaan Obat Generik

Jenis pelayanan Penggunaan obat Generik terdiri dari 1 indikator yaitu Penulisan resep obat generik. Jenis pelayanan penggunaan obat Generik tahun 2008 di Jawa Tengah belum mencapai target, karena indikator kinerja dalam jenis pelayanan ini  belum mencapai  target 2010.

Apabila dilihat pencapaian SPM per Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan ini, hanya 1 Kabupaten/Kota (2,86%) telah mencapai target 2010, yaitu Kabupaten Rembang. Penjelasan dari indikator kinerja pada jenis pelayanan ini sebagai berikut :

1)     Penulisan Resep Obat Generik.

Definisi Operasional dari penulisan obat generik adalah penulisan resep obat generik di fasilitas sarana kesehatan pemerintah (rumah sakit pemerintah Kab/Kota). Sedangkan yang dimaksud dengan resep obat generik adalah resep yang semua obatnya terlayani dengan obat generik. Apabila dalam resep tersebut (termasuk resep berupa racikan), terdapat 1 atau lebih obat non generik, maka resep tersebut tidak termasuk atau dihitung sebagai resep generik.

Prosentase penulisan resep obat generik di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 18,09% di bawah target 2010 (90%). Pencapaian prosentase tertinggi adalah Kabupaten Rembang (100%) , yang terendah adalah Kabupaten Boyolali (22,29%). Hanya ada 1 Kabupaten/ Kota (4,17%) yang telah mencapai target 2010 (90%), yaitu Kab Pekalongan. Sementara ada 11 kabupaten/kota yang tidak ada datanya yaitu Kab Wonosobo, Kab Magelang, Kab Klaten, Kab Sukoharjo, Kab Wonogiri, Kab Blora, Kab Pati, Kab Demak. Kab Batang, Kota Salatiga, dan Kota Pekalongan. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah Prosentase penulisan resep obat generik mengalami penurunan dari tahun 2006 70,28% menjadi 53,35 % di tahun 2007 dan 46,71% pada tahun 2008.

Grafik 57. Penulisan Resep Obat Generik

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

 

9.     KEWENANGAN WAJIB PENYEDIAAN PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN

Kewenangan Wajib (KW) Penyediaan pembiayaan dan jaminan kesehatan terdiri dari 2 jenis pelayanan, yaitu jenis pelayanan penyelenggaraan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan penyelenggaraan pembiayaan untuk gakin dan masyarakat rentan.

Pada tahun 2008 pencapaian rata-rata Jawa Tengah untuk KW Penyediaan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan belum mencapai target karena tidak ada satupun jenis pelayanannya mencapai  target 2010. Penjelasan dari  ke dua jenis pelayanan tersebut sebagai berikut : 

9.1.   Jenis Pelayanan Penyelenggaraan Pembiayaan Untuk Pelayanan Kesehatan Perorangan

Jenis pelayanan Penyelenggaraan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar. Pada tahun 2008 secara rata-rata Jawa Tengah pada jenis pelayanan ini belum mencapai target 2010, karena indikator kinerjanya belum mencapai target 2010.

Apabila dilihat pencapaian SPM per Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan ini, hanya 1 Kabupaten/Kota (2,86%) yang telah mencapai target 2010 (80%), yaitu Kabupaten Rembang. Penjelasan dari indikator kinerja pada jenis pelayanan ini sebagai berikut :

1)     Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar

Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar adalah proporsi penduduk (Non Gakin) terlindungi JPK (PT Askes, PT. Jamsostek, Bapel/Pra Bapel JPKM, Dana Sehat, Asuransi Komersial, lainnya) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Cakupan penduduk yang menjadi peserta JPK pra bayar di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 18,09% dimana cakupan tertinggi dicapai oleh Kabupaten Rembang (100%) dan terendah Kabupaten Jepara (2,73%). Hanya ada 1 kabupaten/kota (3,03%) yang telah mencapai target 2010 (80%), yaitu Kabupaten Rembang (100%). Sementara itu Kab Pati dan Kab Batang tidak tersedia data. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

Rata-rata cakupan penduduk yang menjadi peserta JPK pra bayar di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dari tahun 2006 sebesar 34,01% menjadi 20,13% di tahun 2007 dan 18,09% pada tahun 2008.

Grafik 58. Cakupan Penduduk Yang Menjadi Peserta JPK Pra Bayar

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

 

9.2.   Jenis Pelayanan Penyelenggaraan Pembiayaan Untuk Gakin Dan Masyarakat Rentan

Jenis pelayanan Penyelenggaraan Pembiayaan untuk Gakin dan Masyarakat Rentan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan Keluarga Miskin dan masyarakat rentan. Pada tahun 2008 secara rata-rata Jawa Tengah jenis pelayanan ini belum mencapai target, karena indikatornya masih di bawah target 2010.

Apabila dilihat pencapaian SPM per Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan penyelenggaraan pembiayaan untuk gakin dan masyarakat rentan, ada 17 kabupaten/kota (56,67%) yang telah mencapai target  2010 (100%).  Penjelasan dari indikator kinerja pada jenis pelayanan ini sebagai berikut :

1)     Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin dan Masyarakat Rentan

Cakupan JPK Gakin dan masyarakat rentan adalah Proporsi Gakin dan masyarakat rentan terlindungi oleh JPK (subsidi Pemerintah dan Pemda) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Cakupan JPK Gakin dan masyarakat rentan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 90,12% dimana cakupan tertinggi dicapai oleh Kabupaten Wonogiri (116,92%) dan terendah Kota Semarang  (56,38%). Sebanyak 17 Kabupaten/Kota (56.67%) yang telah mencapai target 2010 (100%). Ada 5 kabupaten yang tidak tersedia datanya yaitu Kabupaten Cilacap, Kab Purworejo, Kab Magelang, Kab Klaten,dan Kab Pati. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.  Secara rata-rata Cakupan JPK Gakin dan masyarakat rentan di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari 69,47% pada tahun 2006 menjadi 83,13% di tahun 2007 dan 90,12% pada tahun 2008.

Grafik 59. Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin

 Dan Masyarakat Rentan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

10.PELAYANAN WAJIB UNTUK KABUPATEN/KOTA TERTENTU. 

Di luar jenis pelayanan wajib yang berjumlah 26 yang terinci menjadi 63 indikator tersebut di atas, Kabupaten/Kota tertentu wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang terinci menjadi 8 indikator yaitu Jenis pelayanan Kesehatan Kerja : Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja informal dan Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal; Jenis Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut : Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut; Jenis Pelayanan Gizi : Cakupan wanita usia subur yang mendapatkan kapsul yodium di daerah endemis gaki; Jenis Pelayanan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit HIV-AIDS  : Darah donor diskrining terhadap HIV-AIDS; Jenis Pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria : Penderita malaria yang diobati; Jenis Pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kusta : Penderita kusta yang selesai berobat (RFT rate); Jenis Pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Filariasis : Kasus filariasis yang ditangani. 

Pada tahun 2008 dari 8 indikator wajib untuk Kabupaten/Kota tertentu di Provinsi Jawa Tengah pencapaiannya terhadap target 2005 adalah 75 % atau 6 dari 8 indikator telah mencapai target. Dan apabila dibandingkan dengan target 2010 maka indikator wajib yang telah mencapai target adalah 4 indikator (50%). Data secara rinci dapat dilihat pada lampiran. Adapun penjelasan pencapaian jenis pelayanan dan indikator kinerja sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota tertentu sebagai berikut :

10.1.     Jenis Pelayanan Kesehatan Kerja

Jenis pelayanan Kesehatan Kerja terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja informal dan Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal. Pada tahun 2008 di Jawa Tengah, rata-rata indikator Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal telah mencapai  target 2010, sementara untuk Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja informal sudah mencapai target  2010.

1)     Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja informal

Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja informal di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 secara rata-rata adalah 50,93% melebihi target 2010 (40%). Kabupaten dengan pencapaian tertinggi 100% yaitu Kabupaten Magelang. Pencapaian terendah pada Kabupaten Kebumen (5,6%). Kabupaten yang tidak tersedia data : Kab Purworejo, Kab Wonosobo, Kab Wonogiri, Kab Grobogan, Kab Blora, Kab Rembang, Kab Temanggung, Kab Tegal, dan Kota Tegal. Sebanyak 14 kabupaten/kota (53,85%) yang telah mencapai target 2010 dan  kabupaten/kota yang tidak tersedia datanya ada sebanyak 9 (sembilan) kabupaten.

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja informal mengalami fluktuasi dari tahun 2006 sebesar 17,88% menjadi 52,28% pada tahun 2007 dan 50,93% pada tahun 2008. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

2)     Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal

Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 ecara rata-rata adalah 56,49% belum mencapai target 2010 (80%). Kabupaten dengan pencapaian tertinggi 100% yaitu Kabupaten Cilacap, Kab Klaten, Kab Pati, Kab Demak. Kota Surakarta. Pencapaian terendah pada Kabupaten Sragen (3,55%). Kabupaten yang tidak tersedia data : Kab Blora, Kab Rembang, Kab Temanggung, Kab Tegal. Sebanyak 12 kabupaten/kota (38,71%) yang telah mencapai target 2010 dan kabupaten/kota yang tidak tersedia datanya ada sebanyak 4 (empat) kabupaten.

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal mengalami penurunan dari tahun 2006 sebesar 67,09% menjadi 63,26% di tahun 2007 dan 56,49% pada tahun 2008. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

10.2.     Jenis Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

1)     Cakupan Pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut

Cakupan Pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 secara rata–rata adalah 29,36%  masih jauh dibawah target 2010 (70%).

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah Cakupan Pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan, tahun 2006 sebesar  36,59% menjadi 30,51% di tahun 2007 dan 29,36% tahun 2008. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

10.3.     Jenis Pelayanan Gizi

1)     Cakupan wanita usia subur yang mendapatkan kapsul yodium di daerah endemis GAKI

Cakupan wanita usia subur yang mendapatkan kapsul yodium di daerah endemis gaki di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 secara rata–rata adalah 49,91 % dibawah target 2010 (90%). Sebanyak 8 Kabupaten/Kota termasuk daerah endemis Gaky yaitu Kab. Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Wonogiri, Temanggung, Wonosobo dan Brebes

Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah Cakupan wanita usia subur yang mendapatkan kapsul yodium di daerah endemis GAKI mengalami fluktuasi dari tahun 2006 sebesar 65,70 %  menjadi 42,96 % di tahun 2007 dan 49,91%. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

 

10.4.     Jenis Pelayanan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit HIV- AIDS

1)     Darah donor diskrining terhadap HIV-AIDS

Darah donor diskrining terhadap HIV-AIDS di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 secara rata–rata adalah 100%, sudah mencapai target 2010 (100%).

 

10.5.     Jenis Pelayanan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Malaria

1)     Penderita malaria yang diobati

Prosentase penderita malaria yang diobati di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 secara rata–rata adalah 100 %, sudah mencapai target 2010 (100%). Sebanyak 11 Kabupaten/Kota tidak ditemukan kasus malaria, yaitu Kabupaten Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Blora, Demak, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal

Penderita malaria yang diobati di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2006 sampai dengan 2008 sebesar 100 %. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

 

10.6.     Jenis Pelayanan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Kusta

1)     Penderita kusta yang selesai berobat (RFT Rate)

Prosentase penderita kusta yang selesai berobat (RFT Rate) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 secara rata–rata adalah 92,48% (untuk Kusta type PB) dan 90,98% (untuk Kusta type MB), sudah mencapai  target 2010 (>90%). Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.

 

10.7.     Jenis Pelayanan  Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Filariasis

1)     Kasus filariasis yang ditangani

Kasus filariasis yang ditangani di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 dalah 100%, sudah mencapai target 2010 (>90%). Sebanyak 10 Kabupaten/Kota tidak ditemukan kasus filariasis, yaitu Kabupaten Purbalingga, Magelang, Wonogiri, Grobogan, Pati, Jepara, Kota Magelang, Kota Surakarta, Salatiga, dan Kota Semarang. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel terlampir.