image image image image image image image image image
  • KOMDAT 2017
    KOMDAT 2017  
  • LKJIP 2015-2016
    LKJIP DINAS KESEHATAN TAHUN...
  • IMUNISASI MR
      IMUNISASI MR  

Top New :

"AKU BISA MELAKUKAN DTEKSI DINI KITA BISA MENCEGAH KANKER" Tema : Hidup Sehat Hindari Kanker

 

Selamatkan Ibu & Anak Melalui Program "5 ng"

Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya sesuai Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, maka Pembangunan Kesehatan dilakukan dengan cara: 1) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan, 2) Mewujudkan SDM yang berdaya saing, 3) Mewujudkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan kesehatan. 4) Melaksanakan pelayanan administrasi internal dan pelayanan publik yang bermutu.

Dalam hal penyelenggaran pelayanan informasi kesehatan kepada publik atau masyarakat, teknologi informasi mempunyai peran strategis yang cukup besar, mengingat Jawa Tengah yang secara administrasi wilayah tahun 2015 terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kabupaten, 6 (enam) kota, 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) kecamatan, 769 (tujuh ratus enam puluh Sembilan) kelurahan dan 7.809 (tujuh ribu delapan ratus Sembilan) desa, dengan jumlah penduduk 36.746.094 jiwa. Memiliki 276 Rumah Sakit Umum Daerah dan swasta, 875 puskesmas, dan fasyankes lainnya.

 

Diharapkan dengan penggunaan teknologi informasi akan dicapai pelayanan informasi yang cepat, tepat, akurat, mudah, murah, efektif dan efisien, untuk terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat sampai ke pelosok desa, bagi pengambil kebijakan dan stakeholders terkait maupun institusi pendidikan.

Visi Gubernur Jawa Tengah 2013-2018 adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”, dengan slogan mboten korupsi, mboten ngapusi. Dengan Misi ke-6: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat. Mempunyai tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan Sasaran menurunkan Angka Kematian dan Angka Kesakitan.

Strategi dilaksanakan melalui promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan dasar, peningkatan cakupan pemeliharaan Jaminan Kesehatan. Melalui kebijakan meningkatkan pemenuhan Sarana Prasana Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Serta Pemerataan Tenaga Kesehatan.

Makna sejahtera dalam bidang kesehatan sebagaimana tertuang dalam Program Unggulan “Rakyat Sehat” adalah meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berpihak kepada publik, antara lain (1) melengkapi sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai khususnya penambahan kamar klas tiga dan puskesmas rawat inap, dan (2) melakukan pemetaan kesehatan warga sekaligus mengembangkan sistem informasi pelayanan kesehatan online.

Di dalam pengelolaan informasi kesehatan, salah satunya adalah terkait indikator dan isu strategis, yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). AKI di Jawa Tengah mengalami tren naik turun dalam 3 (tiga) tahun terakhir, walaupun di tahun 2015 sedikit mengalami penurunan, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Kasus kematian ibu dan bayi tahun 2012-2015

JENIS 2012 2013 2014 2015
AKI (Angka Kematian Ibu)   per 100.000 Kelahiran Hidup.

116,34

(675 kasus)

118,62

(668 kasus)

126,55

(711 kasus)

111,16

(619 kasus)

AKB (Angka Kematian Bayi) per 1.000 Kelahiran Hidup.

10,75

(6.325 kasus)

10,41

(5.865 kasus)

10,08

(5.666 kasus)

10,0

(5.571 kasus)

 

Sumberdaya tim internal pelaporan Ibu Hamil yaitu Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi (Kesga dan Gizi), Seksi Manajemen Informasi dan Pengembangan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan sumberdaya tim eksternal dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

                               Tabel 2. Sumberdaya Tim Eksternal.

No. SDM JUMLAH
1. Kasie Kesehatan Ibu dan Anak 35 Kab/Kota
2. Kasie Data dan Informasi 35 Kab/Kota
3. Bidan Koordinator 875 Puskesmas
4.

Bidan Desa:

    -   PNS

    -   Non PNS

   -  4.044 orang

   -  4.958 orang

5. PKK Provinsi/Kab/Kota 35 Kab/Kota
6. Kader Kesehatan  
7. Kelompok Dasawisma Kelompok 10-20 RT
8. Lintas Sektor terkait: BKKBN, Bapermas, Kemenag, Diknas, Institusi Diknakes, Organisasi Profesi, dst  

 

 

PERMASALAHAN

 

Permasalahan utama pada mekanisme pelaporan Ibu Hamil (kohort ibu dan kantong persalinan) saat ini sebagian besar masih dilakukan secara manual (pelaporan rutin bulanan) dan berjenjang dari fasilitas kesehatan di desa (bidan desa, bidan koordinator, poliklinik kesehatan desa), puskesmas sampai dengan dinas kesehatan kabupaten/kota. Sedangkan Dinas Kesehatan Provinsi melakukan perhbitungan Ibu Hamil berdasarkan sasaran tahunan.  Keterlambatan mengenali informasi tanda bahaya atau factor resiko ibu hamil dan merujuk atau mendapatkan pertolongan di fasilitas pelayanan kesehatan berdampak pada keselamatan ibu dan bayinya.

Penyebab tidak langsung kematian ibu disebabkan berbagai faktor, antara lain kurangnya informasi tentang sosial ekonomi/kemiskinan, pendidikan, kedudukan peranan wanita, sosial budaya dan transportasi, yang berdampak pada “3 Terlambat dan 4 Terlalu”.

Tiga terlambat, antara lain: 1)Terlambat mengenali tanda bahaya/ resiko dan mengambil keputusan. 2)Terlambat untuk mencapai fasiltas pelayanan kesehatan. 3)Terlambat untuk mendapatkan pertolongan di pelayanan kesehatan. Dan 4 Terlalu yaitu Terlalu muda mempunyai anak (usia <20 tahun), Terlalu banyak melahirkan (>3 anak), Terlalu rapat jarak kelahiran (<2 tahun) dan Terlalu tua (usia >35 tahun )

Oleh sebab itu dibutuhkan informasi yang mudah, murah, cepat dan akurat, untuk pengambilan tindakan secara cepat dan langkah tindaklanjut secara tepat, untuk pengambil kebijakan maupun upaya preventif serta edukasi kepada masyarakat.

 

PEMECAHAN MASALAH

Melalui Program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5NG) Selamatkan Ibu dan Anak.

Apa itu 5NG?

 

Program 5NG memiliki 4 fase yaitu Fase Pra Hamil, Fase Kehamilan, Fase Persalinan dan Fase Nifas.

Sistem Fase Pertama (Fase Sebelum Hamil);

 

Fase ini terdapat 2 terminologi yaitu Stop dan Tunda. Stop hamil jika ibu dengan usia >35 tahun dan sudah memiliki anak; faktor kesehatan tidak memungkikan/ berbahaya bagi kesehatan. Tunda jika usia <20 tahun dan kondisi kesehatan belum optimal.

Sistem ini sangat berkaitan dengan BKKBN, Bapermas (Pemberdayaan Masyarakat), BP3AKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana), Kementrian Agama, Dinas Pendidikan, Lintas Sektor: PKK, Dasawisma dan Masyarakat. Melakukan pendataan WUS (Wanita Usia Subur) yang akan menjadi database WUS yang terintegrasi dengan data NIK (Nomor Induk Kependudukan).

Peran BKKBN, BP3AKB memberikan fasilitasi teknis program Keluarga Berencana, mendorong peran aktif masyarakat sebagai akseptor Keluarga Berencana. Sedangkan Kementrian Agama, Dinas Pendidikan dan PKK, masyarakat mendorong perubahan Undang-Undang tentang Pernikahan didorong atau diusulkan untuk batasan usia minimal 20tahun serta mendorong wajib belajar minimal 12tahun.

 

Sistem Fase Kedua (Fase Hamil);

Fase Ini dapat dideteksi, di data, dilaporkan secara sistem melalui teknologi informasi.

Ibu yang hamil dicatat oleh bidan desa, dengan bidan koordinator (Bikor) atau Gasurkes (petugas surveilans kesehatan) sebagai koordinator wilayah, dikawal atau diperiksa oleh tenaga kesehatan (minimal 1 kali oleh dokter) dan dapat diketahui atau dikenali faktor-faktor resikonya. Ibu hamil dengan faktor risiko tinggi (risti) diberikan tanda. Ke depan tanda bisa berupa gelangisasi seperti gelang haji yang dapat memuat informasi tentang data kesehatan ibu hamil beserta faktor risikonya.

Ibu hamil dapat ”diinceng”, diketahui NIK berapa, berdomisili dimana, desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kota, dengan 15 faktor risiko kehamilannya (faktor risiko berdasarkan Permenkes tentang Kesehatan Ibu dan Anak, antara lain primigravida, anemia, gangguan persalinan, riwayat kehamilan, riwayat penyakit keluarga, jarak persalinan, kelainan janin, dst).

Bagi PKK, dasawisma dan masyarakat dapat berperan aktif memantau, mengingatkan, mengarahkan bahkan menfasilitasi untuk melakukan pemeriksaan secara rutin.

Kedepan NIK ibu hamil ter-integrasi, bridging dengan data NIK se Jawa Tengah dan dengan BPJS, sehingga dapat diketahui ibu hamil tersebut memiliki jaminan asuransi kesehatan atau jaminan persalinan atau jaminan kesehatan lainnya. Sehingga secara cepat, secara Online dengan teknologi, ibu hamil dapat “diinceng”, diketahui, dikenali dan dideteksi dini untuk merencanakan persalinannya secara tepat dan lebih baik. Menyiapkan dan menentukan tempat yang akan digunakan dalam melakukan proses persalinan, menyiapkan keluarganya, menyiapkan transportasi, menyiapkan pembiayaannya, dst.

Pada sisi fasilitas pelayanan kesehatan dapat merencanakan dan menyiapkan fasilitas persalinan dengan baik, meliputi ketersediaan tenaga kesehatannya (dokter umum, dokter spesialis anaesthesi, perawat, bidan), obat-obat dan persediaan perbekalan kesehatan, penyiapan ruang bersalin dan ruang operasi jika diperlukan, dan seterusnya.

 

Sistem Fase Ketiga (Fase Persalinan);

 

Ibu hamil yang akan melahirkan dikawal didampingi. Ibu dengan persalinan normal bersalin di fasilitas kesehatan dasar standar, sedangkan ibu hamil dengan resiko tinggi dirujuk ke Rumah Sakit dan dipantau “diinceng” oleh PKK/ Dasa Wisma dan Masyarakat.

Proses rujukan melalui sistem SIJARI EMAS, untuk 12 Kabupaten/kota yang sudah dilatih dan difasilitasi EMAS, sedangkan kabupaten lainnya dapat menggunakan PSC (Public Service Center) atau SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) untuk monitoring proses rujukan.

 

Sistem Fase Keempat (Fase Nifas);

 

Ibu nifas diberikan asuhan keperawatan pasca persalinan baik oleh dokter/bidan/perawat dan dipantau oleh PKK/Dasa Wisma dan Masyarakat. Sistem fase keempat ini mencatat dan memonitor ibu nifas dan bayi sampe 1000 Hari Pertama Kelahiran,

Apabila terdapat kasus kematian ibu atau bayi dicatat secara sistem melalui SIKIB (Sistem informasi pemetaan kasus kematian ibu dan bayi), dst.

Pada ke-empat fase ini didukung pula dengan keterpaduan peran Institusi Pendidikan Kesehatan (Poltekkes, Akbid, Akper, STIKES, dst) melalui Program OSOC (One Student One Client) yang nantinya dapat ditingkatkan menjadi One Tim One Community (OTOC). Pada program OSOC ini, satu mahasiswa diberikan akses ke database 5NG dan penugasan untuk ikut mengawal, memonitoring ibu hamil, namun tidak dalam kapasitas memberikan pelayanan medis kesehatan, sehingga berperan seperti manajer kasus kesehatan ibu hamil.

Keempat fase ini didukung monitoringnya dengan teknologi informasi, sehingga memudahkan bagi semua pihak yang terlibat secara aktif ikut monitoring, ikut “nginceng”, dapat mengakses, melakukan advis/saran, observasi, menganalisa, rujukan dan tindakan lebih lanjut.

Pelaksanaan Program “5NG” Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng akan dikawal, dibawah koordinator Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah.

Program 5NG ini merupakan upaya terobosan mendukung Program Pembangunan Rakyat Sehat, khususnya misi untuk memfokuskan pada:

  1. Rakyat Sehat, dengan memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi seluruh masyarakat (Sistem informasi Yankesdas dan Yankes Rujukan);
  2. Menguatkan Sistem Pelayanan Publik, dengan meningkatkan koordinasi, pembinaan, pengawasan untuk perbaikan kinerja dan sistem pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik;
  3. Pembangunan Infrastruktur, dengan menyediakan prasarana dan sarana kesehatan, dan teknologi informasi dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Output atau hasil-hasil keluaran sistem 5NG, dapat dimanfaatkan bagi lintas program maupun lintas seksi sebagai berikut:

  1. Pelayanan Kesehatan: kualitas pelayanan kesehatan meningkat, dengan perbaikan pada pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan, fasyankes yang ter-standard atau ter-akreditasi, Rumah Sakit PONEK
  2. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit: dengan diketahuinya factor-faktor penyakit, histori penyakit, penyakit keturunan pada ibu hamil dst, dapat dilakukan langkah antisipatip dan langkah program lebih lanjut..
  3. Farmasi dan Perbekalan Kesehatan: perencanaan obat dan perbekes menjadi lebih baik dan peningkatan pelayanan kefarmasian (khususnya dalam penanganan ibu hamil sampai nifas).
  4. Promosi dan Pemberdayaan: peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan diketahui faktor resiko ibu hamil, dan persebaran perdesaan-perkotaan, dapat dilakukan perencanaan promosi kesehatan secara lebih baik dan focus untuk intervensi pada permasalahan.
  5. Sumber Daya Kesehatan: pemerataan tenaga kesehatan, distribusi tenaga kesehatan secara merata dan berkeadilan di Jawa Tengah
  6. BKKBN: Optimalisasi pelayanan KB. Ibu bersalin dan pasca nifas dapat dijaring secara sistem untuk melakukan pelayanan KB
  7. Disduknakestrans: menerbitkan Akte Kelahiran secara cepat berdasarkan status kelahiran Bayi (dasar HPL dan status kelahiran bayi).

Outcome yang Diharapkan:

 

  1. Ibu hami, masyarakat semakin peduli atas kesehatan dan keselamatan ibu dan anak. Dengan mengerti, menyadari faktor resiko tinggi dan faktor tak langsung lainnya, dapat menjaga kesehatan dan keselamatannya, sehingga menjadi masyarakat yang sehat, ber-pengetahuan, mandiri dan berdikari.
  2. Meningkatnya derajat kesehatan masayarakat, dengan dapat ditekannya angka kematian ibu dan bayi.
  3. Meningkatnya peserta KB aktif, menurunnya dropout peserta KB dan un-met need KB.
  4. Pelayanan kesehatan publik menjadi lebih baik dan meningkat.

KESIMPULAN

 

Mekanisme pencatatan dan pelaporan ibu hamil atau cohort ibu secara umum masih dilakukan manual melalui pelaporan rutin dan berjenjang dari fasilitas kesehatan di desa, puskesmas sampai Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

Terdapat beberapa (2-3) kabupaten yang sudah memiliki pencatatan ibu hamil (SIMPUS, cohort online atau aplikasi ANC). Sedangkan Dinas Kesehatan Provinsi menghitung sasaran ibu hamil berdasarkan angka prediksi.

Melalui Program 5NG cukup  1 menit 1 ibu hamil terdeteksi, hanya variable utama (NIK, nama ibu hamil, domisi, 15 faktor risiko, HPHT, HPL) yang dicatat dan dilaporkan secara online, mempunyai peran dan arti sangat vital untuk pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

Bagi dinas kesehatan kabupaten/ kota (tenaga kesehatan, bidan desa, bidan koordinator, perawat, dokter, farmasi) dapat melakukan langkah-langkah antisipatif secara baik dan terencana sehingga Ibu dan Bayi Selamat. Bagi PKK, dasawisma, masyarakat bisa “nginceng wong meteng” dengan cara memantau, mengawal, mengingatkan, merujuk ibu hamil pada wilayahnya. Bagi pengelola program untuk proses perencanaan program kesehatan ibu dan bayi mendasarkan pada prioritas masalah sehingga menjadi lebih tepat, efektif dan efisien. Serta bagi lintas sektor (BKKBN, Bapermas, BP3AKB, Kemenag, Diknas, Disduknakertrans dan Organiasi Prosfesi) dapat turut berperan dalam pemberdayaan, edukasi kepada masyarakat dan pelayanan publik lainnya secara cepat.

 

REKOMENDASI

 

Selamatkan Ibu dan Bayi melalui Program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5NG), merupakan embrio awal langkah antisipatif, deteksi dini faktor risiko ibu hamil dan menyiapkan baseline data kesehatan untuk program kesehatan dan pemetaan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis pada tingkat desa/ kelurahan, antara lain:

  1. Mengembangkan pemetaan kohort ibu atau Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu Anak (PWS-KIA) sehingga deteksi dini terhadap ibu-bayi resiko tinggi dapat diketahui secara dini dan dapat ditangani bersama secara langsung dan lintas sektoral untuk untuk dapat menekan angka kasus kematian ibu dan bayi.
  2. Mengembangkan sistem pemetaan kesehatan masyarakat Jawa Tengah (per desa/ kelurahan) berdasarkan potensi penyakit, akses ke sarana kesehatan, kemampuan pembiayaan, ketersediaan tenaga kesehatan dan ketersediaan kader.
  3. Dukungan dan komitmen seluruh stakeholder, bupati/  walikota, camat, kades/ lurah, LKMD, tim poenggerak PKK, institusi pendidikan dan tentu utamanya pengelola program kesehatan ibu dan anak (KIA) Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dalam mengawal Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng, Selamatkan ibu dan Anak.

REFERENSI

 

  1. UU No.36/2009 tentang Kesehatan.
  2. UU No.14/2008 tentang KIP
  3. PP No.46/2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan.
  4. Perda Provinsi Jateng No. 5/2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018;
  5. Permenkes 75/2016 tentang Puskesmas
  6. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2014-2018;
  7. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
  8. Buku Saku Kesehatan Triwulan 3 Tahun 2016.

             Oleh: Mufti Agung Wibowo, SKom, MIT Kepala Seksi Manajemen Informasi & Pengembangan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Visit

Visitors
3
Articles
275
Web Links
4
Articles View Hits
7065961